Kritik Pedas, Reza Indragiri Sebut Jabatan Raffi Ahmad di Kabinet Prabowo Tak Penting: Hapus Ajalah

"Kalau itu dianggap jabatan penting apa cocok untuk untuk dipangku Raffi Ahmad ? Raffi seleb kelas wahid, iya. Punya fans, iya, digilai netizen iya. Tapi menjadi pejabat negara lain lagi urusannya. Pejabat kan digaji, gajinya dari masyarakat dan saya juga pada konteks itu saya memandang untuk jabatan yang tidak penting ini apalagi dijabat Raffi, menurut saya hapus saja lah," katanya.

Jika jabatan tersebut dihapus, kata Reza Indragiri, maka tak akan ada lagi mobil dinas yang berseliweran di jalan raya.

"Kalau dihapus maka tidak ada lagi mobil dinas yang sok-sok penting, sok-sok sibuk berkeliaran di Jalan Sudirman," katanya.

Pun dengan petugas patwal yang tak akan lagi mendapat sanksi akibat dicibir masyarakat.

"Tidak akan ada lagi Bridgadir DK yang sekarang ketiban pulung. Brigadir DK kan sekarang kena sanksi, sanksi tegur karena dianggap berperilaku arogan," katanya.

Mahfud MD tersinggung

Kasus mobil dinas Raffi Ahmad itu memancing reaksi dari mantan Menkopolhukam, Mahfud MD.

Menurut Mahfud, masyarakat dibiarkan terkurung tanpa informasi soal pemakaian mobil dinas yang dinilai arogan itu.

"Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 aja Saling bilang tidak tahu. Gak ada yang berani menerangkan, ini lho aturannya," kata Mahfud saat bicara di program Terus Terang, channel Youtube Mahfud MD, tayang Selasa (14/1/2025).

"Setelah ribut baru ada yang ngaku," tambahnya.

Mahfud yang seorang profesor bidang hukum menjelaskan, mobil dinas tidak boleh dipakai orang lain, selain pejabat penggunanya.

Bahkan, Mahfud menceritakan, selama 11 tahun memakai mobil dinas, istri dan anaknya tidak pernah memakai mobil tersebut tanpa dirinya.

"Enggak boleh mobil dipakai orang lain tanpa ada pejabatnya di dalam. Saya belasan tahun pakai mobil dinas, enggak boleh istri saya tanpa ada saya di situ, apa lagi anak, apa lagi orang lain, apa lagi preman," jelasnya.

Mobil dinas tidak boleh dipakai orang sembarangan, terlebih tanpa sepengetahuan pejabat penggunanya.

"Ajudan harus mencatat dari menit ke menit mobil ini dipakai siapa," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, pejabat pengguna mobil dinas RI 36 itu tidak jujur hingga membuat negara seperti tidak taat aturan dalam mengelola dirinya sendiri.

"Ini jalan dikawal lagi, bilang gak ada orangnya lah, gak ada inilah, pejabat gak jujur ini. Tersinggung saya, negara kok jadi kaya gini, jadi kaya kampungan," tegasnya.

(Bangkapos.com/Tribun Bogor/Tribun Jakarta)