Pemkab Bangka Tengah Komitmen Tingkatkan Swasembada Pangan dengan Inovasi dan Kolaborasi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) menggelar rapat koordinasi (Rakor) Swasembada Pangan di Ruang Rapat Besar Kantor Bupati Bateng. Rapat yang berlangsung Kamis (23/1/2025) ini menegaskan komitmen Pemkab Bateng untuk merealisasikan program swasembada pangan tahun 2025 yang sejalan dengan misi Asta Cita Presiden RI.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mengatakan, fokus program ini meliputi peningkatan produksi padi lahan kering (gogo) dan jagung, serta penyediaan sarana produksi pertanian (saprodi) untuk mendukung petani, khususnya di Desa Namang dan Desa Belilik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI, Bangka Tengah ditargetkan mengembangkan 667,91 hektare padi lahan kering. Namun, hasil Cek Lokasi dan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) menunjukkan potensi lahan hanya mencapai 118 hektare. Sementara itu, target pengembangan jagung di lahan kering sebesar 170,84 hektare juga baru terealisasi 12,94 hektare.

Algafry juga menyampaikan upaya yang akan dilaksanakan di tahun 2025, agar produksi padi gogo dan jagung bisa meningkat.

"DPKP sudah menyiapkan bantuan, seperti benih, herbisida, dan pestisida. Pemkab Bateng tidak bisa bergerak sendiri," katanya, Kamis (23/1/2025).

Pemda Bateng membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh sektor seperti TNI, Polri, dan swasta, khususnya keikutsertaan perusahaan kelapa sawit dalam rangka kegiatan swasembada pangan jagung.

Tak hanya itu, Algafry Rahman menjelaskan usulan penyediaan sarana produksi Kabupaten Bangka Tengah tahun 2025, yaitu seluas 66 Ha yang terdiri dari Desa Namang seluas 45 Ha dan Desa Belilik seluas 21 Ha.

Selain program swasembada pangan, pada tahun 2025 juga akan dilaksanakan program pekarangan pangan bergizi dengan beberapa kegiatan.

Beberapa kegiatan tersebut di antaranya kegiatan kaji terap desa oleh PPL di wilayah BPP (betuah/bertani dari rumah), penyuluhan pemanfaatan kompos dari limbah rumah tangga menggunakan MA-11 dan penggunanaan dana desa meningkatkan ketahanan pangan.

Sekitar 20 persen dana desa akan dikelola guna ketahanan pangan, yakni sebagai penunjang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah. 

"Jadi saya imbau seluruh kepala desa dan lurah untuk mengikuti arahan Mendes-PDT tersebut. Jangan coba-coba dana tersebut dipakai untuk kegiatan yang tidak sesuai arahan, fokuskan dana tersebut untuk MBG," katanya.

Sementara itu, Kepala DPKP Bateng Dian Akbarini berharap agar seluruh stakeholder di Bangka Tengah turut berkontribusi untuk menyukseskan swasembada pangan.

"Saya harap pengembangan swasembada pangan di Bangka Tengah satu arah dan satu langkah yang sama agar terwujud ketahanan pangan sesuai dengan karakteristik daerah di Bangka Tengah," katanya.

Dian menjelaskan, padi sawah di Bangka Tengah masih sangat terbatas, karena banyak kawasan hutan, tapi Negeri Selawang Segantang mempunyai kearifan lokal sejak dulu yaitu masyarakatnya bisa behume (tanam padi di ladang). 

Kemudian, DPKP Bateng membuat inovasi berupa Tanam Padi Hume di Sela Kebun Sawit (Tampah Duit) dalam rangka menggerakkan masyarakat menanam padi hume di daerah masing-masing. 

"Di tahun 2024 inovasi tersebut sudah berjalan di Desa Puput sebagai pilot project, alhamdulillah sudah ada hasilnya," katanya. (Bangkapos.com/Sepri Sumartono)