BRICS dan Pertaruhan Politik Indonesia            

Oleh: Bahjatul Murtasidin - Dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

SALAH satu isu hangat yang sedang banyak diperbincangkan adalah bergabungnya Indonesia ke dalam salah satu blok kerja sama ekonomi global bernama BRICS pada 6 Januari 2025. Beragam respons muncul ke permukaan dan seolah membentuk polarisasi. Ada kelompok yang merespons dengan sangat optimistis atas benefit yang akan diperoleh, tetapi juga ada yang pesimistis mengingat tantangan sekaligus risiko politik yang cukup besar yang akan dihadapi oleh Indonesia. 

Merupakan hal yang sangat wajar dalam aktivitas perekonomian internasional dengan membentuk blok-blok kerja sama antarnegara. Pembentukan ini disebabkan oleh makin kompleksnya permasalahan internasional sehingga membuat negara tidak dapat berdiri sendiri untuk menyelesaikannya. Analis ekonomi dunia seperti Sandra Lawson, David Heacock, dan Anna Stupnytska menyebutkan bahwa penambahan anggota negara baru dalam BRICS akan membuat kerja sama ini menjadi lebih kuat dan makin strategis.

Sebagai koalisi/blok ekonomi yang unik dan berbeda dari organisasi internasional lainnya, BRICS menjelma menjadi kekuatan heterogen, yaitu kumpulan negara-negara yang berbeda secara geografis, budaya, maupun politik dengan misi mengikis hegemoni Barat (Laidi Z, 2011). Ini merupakan pertanda adanya upaya penyeimbang (balancing) dari BRICS terhadap dominasi Barat. Kondisi ini membuat BRICS telah menjelma menjadi salah satu aktor utama dalam tatanan ekonomi global sehingga BRICS kini dianggap menjadi simbol kekuatan baru dunia atau NEFOS (New Emerging Forces), dan bukan tidak mungkin dapat menurutuhkan OLDEFOS (Old Established Forces) atau negara penguasa lama seperti Amerika Serikat. Walaupun sangat kecil probabilitas NEFOS dalam menggeser OLDEFOS, tetapi dalam kondisi ini BRICS telah memberikan perubahan dalam geopolitik global, terutama rivalitas antara Barat dan Timur atau juga mungkin Utara dan Selatan.

Mengenal BRICS

Istilah BRICS mungkin masih terdengar asing bagi sebagian khalayak umum. BRICS sesungguhnya adalah akronim dari lima negara inisiator, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sampai dengan Januari 2025, BRICS telah memiliki 11 negara anggota, yakni Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Selain beranggotakan 11 negara tetap, BRICS juga memiliki 8 negara mitra, yaitu Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, Malaysia, Thailand, Uganda, dan Uzbekistan. 

BRICS memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya adalah mendorong reformasi arsitektur keuangan global yang lebih adil, menghindari politik kekuasaan yang mengabaikan kedaulatan negara dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan global (Matthias Vom Hau, dkk, 2012). BRICS yang didukung oleh negara mitra sejauh ini telah menjelma sebagai kekuatan ekonomi dan politik yang penting di kancah internasional karena secara latar belakang dipersatukan dengan komitmen mengatasi tatanan dunia internasional yang kurang adil karena bias kepentingan negara-negara Barat.

Oleh karena itu, BRICS bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika dengan melakukan de-dolarisasi (oleh beberapa negara anggota) dalam proses transaksi global. Selain itu, BRICS juga bertujuan untuk memberikan pengaruh yang kuat dalam sistem keuangan global. Dengan kata lain, BRICS pada dasarnya bertujuan untuk menjadi penyeimbang atas dominasi dolar sebagai mata uang utama dalam transaksi global (saat ini, lebih dari 80 persen perdagangan internasional menggunakan dolar Amerika dan telah menciptakan ketergantungan pada kebijakan ekonomi dan politik Amerika Serikat yang tentu menimbulkan risiko bagi negara berkembang (Faizal Kurniawan - Bisnis.com). 

BRICS dan pertaruhan politik Indonesia

Bergabung ke dalam keanggotaan BRICS memang merupakan sebuah pertaruhan politik yang cukup berat. Di satu sisi, dengan mengusung politik luar negeri yang bebas aktif, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS merupakan hal yang wajar dan menandakan kebijakan yang tidak memihak dan sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan berlebihan dengan negara-negara Barat dan sekaligus untuk menyeimbangkan hubungan dengan negara Barat dan negara (dengan predikat) berkembang. Selain itu, beberapa potensi benefit akan yang akan diperoleh di antaranya Indonesia memiliki akses pasar yang lebih luas dengan negara anggota atau negara mitra lainnya, membantu Indonesia mendiversifikasi mitra dagangnya, mengurangi risiko ketergantungan pada pasar tertentu, meningkatkan stabilitas ekonomi jangka panjang dan potensi pendanaan infrastruktur. 

Akan tetapi, di sisi lainnya, walaupun BRICS memberikan peluang, tetapi juga sekaligus memberikan tantangan, di antaranya adalah pertama, BRICS membuka ketergantungan pada negara anggota BRICS lainnya. Kemungkinan besar Indonesia menghadapi risiko ketergantungan yang lebih tinggi terhadap ekonomi negara-negara anggota BRICS, khususnya China dan India. Ketergantungan ini bisa menjadi masalah jika terjadi perubahan kebijakan atau ketegangan ekonomi di antara negara besar tersebut yang dapat berdampak negatif bagi Indonesia. 

Kedua, perbedaan kepentingan ekonomi di antara negara-negara BRICS, seperti China dan India, dapat mengurangi efektivitas kerja sama di dalam kelompok. Selain itu, tantangan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara seperti Rusia, Brasil, dan Afrika Selatan dapat memengaruhi stabilitas dan kemajuan bersama dalam blok ini.

Ketiga, munculnya asumsi keberpihakan Indonesia terhadap China dan Rusia. Bergabung dengan BRICS bisa memicu anggapan bahwa Indonesia lebih berpihak kepada China dan Rusia, yang merupakan penggagas utama kelompok ini. Kondisi ini tentu menjadi tantangan yang cukup berat dalam politik luar Indonesia. Selama ini, Indonesia mengedepankan politik bebas aktif dalam menjalankan politik luar negerinya. Bahkan, keputusan bergabung dengan BRICS mencerminkan politik luar negeri bebas aktif dan semangat kedaulatan ekonomi sebagaimana Gerakan Non-Blok.

Oleh karena itu, walaupun telah bergabung dan menjadi bagian dari BRICS, Indonesia tetap perlu menjaga kesimbangan agar tidak terlibat dalam dinamika rivalitas antara Blok Barat yang di dominasi oleh Amerika dan Blok Timur yang didominasi oleh China dan Rusia, sebagaimana konsistensi yang telah Indonesia tunjukkan sejak awal kemerdekaan. Menjaga kesimbangan agar tidak terlibat dalam dinamika rivalitas itu bukanlah sesuatu yang mudah karena Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump (Presiden yang baru terpilih kembali). Indonesia bersiap menghadapi ketegangan dengan negara Barat, terutama AS, yang mungkin melihat keanggotaan Indonesia di BRICS sebagai pergeseran keberpihakan Indonesia ke arah kubu non-Barat. Indonesia berpotensi dianggap sebagai bagian dari kelompok revisionis, yang berupaya merombak tatanan dunia yang didominasi negara-negara Barat.

Selain itu, Indonesia juga berpotensi mengalami dampak kenaikan tarif (sebagaimana ancaman Donald Trump) bagi negara anggota BRICS apabila melakukan de-dolarisasi. Kondisi ini tentu akan memiliki dampak yang signifikan. Sebagai contoh jika memang Amerika Serikat memberlakukan tarif 100 persen pada negara anggota BRICS, tentu Indonesia akan terkena imbas dari kebijakan tersebut, tidak bisa dimungkiri ini juga akan menjadi tantangan bagi ekonomi Indonesia dalam jangka waktu pendek atau menengah. Kondisi ini tentu akan berdampak pada penurunan yang sangat tajam pada volume ekspor, terutama untuk produk-produk yang sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat (Dian Prabowati, 2025). (*)