Sosok Guru MAN 1 Lamongan yang Gebrak Meja karena Diprotes Siswa Terkait SNBP, Dicopot dari Jabatan

BANGKAPOS.COM -- Beberapa waktu lalu viral aksi seorang guru gebrak meja lantaran diprotes siswanya terkait Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

Terkuak sosok guru tersebut, ia adalah Wakil Kepala Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan.

Usai aksinya viral dan menjadi sorotan, Kepala Kemenag Lamongan, Muhlisin Mufa mengambil langkah tegas menjatuhkan sanksi menonaktifkan oknum guru yang bertindak tidak etis tersebut.

Peristiwa ini terjadi pada 31 Januari  2025, bermula ketika sejumlah siswa mempertanyakan perihal Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

Saat itu sejumlah siswa mempertanyakan data eligible mereka yang tidak dapat terinput dalam sistem pendaftaran Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP).

Tidak munculnya nilai puluhan siswa MAN 1 Lamongan membuat mereka terancam tidak dapat mengikuti jalur SNBP.

Sementara mereka sudah bersusah payah belajar agar mendapatkan nilai tinggi agar bisa mendapatkan kesempatan masuk PTN melalui jalur prestasi.

Kenyataan ini membuat siswa dan orang tua mereka mendatangi sekolah pada Senin (3/3/2025) pagi, mempertanyakan nasib anak-anak mereka.

Ada sebanyak 22 siswa di sekolah tersebut yang tidak masuk dalam daftar eligible untuk SNBP.

Video saat oknum guru MAN 1 Lamongan gebrak meja viral di media sosial.

Dalam video berdurasi 25 detik tersebut terlihat guru yang berbicara dengan nada tinggi kepada siswa.

Sementara suara tangisan siswa terdengar jelas.

Guru Wakil Kepala Kurikulum tersebut kemudian menggebrak meja karena siswa protes mempertanyakan data yang tak bisa terinput di sistem.

Atas kejadian ini, Kepala MAN 1 Lamongan, Nur Endah Mahmudah, memberikan klarifikasi terkait video viral.

Dalam klarifikasinya, Endah menyatakan bahwa kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan.

"Kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak MAN 1 Lamongan agar kami bisa lebih baik dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas," ujarnya pada awak media, Selasa (4/2/2025).

Ia membenarkan bahwa permasalahan yang memicu kejadian tersebut terkait dengan sistem pendaftaran SNBP.

Di mana terdapat 22 siswa yang nilainya tidak terbaca dalam sistem e-Rapor.

Akibatnya, mereka tidak terdaftar sebagai siswa eligible untuk mengikuti seleksi SNBP.

Meski demikian, kata Endah, beberapa siswa tersebut masih memiliki banyak alternatif untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur lain, seperti SPAN PTKIN atau Mandiri.

"Kami memahami kekecewaan siswa, tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada banyak peluang lain yang bisa mereka tempuh," jelas Endah.

Terkait dengan solusi bagi siswa yang terdampak, lanjutnya, pihak sekolah menerima kabar bahwa ada kesempatan bagi siswa untuk mendaftar kembali.

Meskipun hal itu masih menunggu kepastian teknis.

 "Jika memungkinkan, pihak sekolah akan memastikan data diisi ulang dengan benar melalui jalur manual," ungkapnya.

Endah juga mengingatkan bahwa kuota jalur manual hanya mencakup 40 persen, lebih kecil dibandingkan dengan jalur e-Rapor yang mencapai 45 persen.

Meski demikian, ini memberi harapan baru bagi siswa yang sebelumnya tidak terdaftar.

"Status eligible tidak menjamin masuk PTN, tetapi memberikan hak untuk mendaftar."

"Siswa tetap harus bersaing di tingkat nasional sesuai dengan pilihan kampusnya," jelasnya lebih lanjut. 

Dalam rangka memastikan komunikasi yang jelas, pihak sekolah telah menjelaskan situasi ini kepada wali murid.

Pada Senin (3/2/2025), perwakilan wali murid bertemu dengan pihak sekolah, dan pada Kamis (6/2/2025), seluruh wali murid dari 22 siswa yang terdampak juga telah menerima penjelasan secara menyeluruh.

"Alhamdulillah, kami sudah mencapai kesepahaman. Semua pihak, baik wali murid, siswa, maupun sekolah, berkomitmen untuk saling memperbaiki dan mengevaluasi demi kebaikan bersama," ungkap Endah.

Atas apa yang disampaikan, berharap masyarakat dapat lebih memahami situasi yang terjadi dan melihatnya secara objektif.

Lebih lanjut Endah menjelaskan, permasalahan ini disebabkan oleh kesalahan komunikasi.

Menurut Endah, secara administratif 22 siswa tersebut tidak mengalami masalah karena tahun ini pihak sekolah telah menerapkan sistem baru.

Yaitu e-Rapor di mana terdapat 22 siswa yang nilainya tidak terbaca dalam sistem. 

Akibatnya, mereka tidak terdaftar sebagai siswa eligible untuk mengikuti seleksi SNBP.

"Kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi pihak MAN 1 Lamongan agar kami bisa lebih baik dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas," ujarnya

Endah memaparkan, tahun ini pihaknya menerapkan sistem baru berupa e-Rapor dari Rapot Digital Madrasah (RDM) dimana akan tersambung ke Pusdatin.

Dalam proses ini, terang Endah, ada yang nilainya tidak terbaca, sehingga tidak bisa mengikuti jalur eligible.

"Yang terjadi ini hanya miskomunikasi dan alhamdulillah semuanya sudah oke," pungkasnya.

Sementara itu, guru yang menggebrak meja dan membentak siswa resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Waka Kurikulum.

Oknum Guru Dicopot dari Jabatan

Kepala Kemenag Lamongan, Muhlisin Mufa mengambil langkah tegas menjatuhkan sanksi menonaktifkan oknum guru yang bertindak tidak etis saat menghadapi puluhan siswa.

Muhlisin menegaskan, sanksi yang dijatuhkan pada guru tersebut setelah pihaknya menerima hasil laporan berita acara pemeriksaan (BAP) dari pihak lembaga MAN 1 Lamongan.

Pencopotan guru dari jabatannya tersebut dilakukan usai pihak sekolah melakukan pemeriksaan internal dan penandatanganan BAP oknum guru yang bersangkutan pada Kamis (6/2/2025).

"Memang wewenang pengangkatan Waka itu menjadi wewenang Kepala Sekolah Madrasah," kata Muhlisin, Jumat (7/2/2025).

"Sementara ini penggantinya dipegang oleh Ibu Robiul Muhaimin," kata Muhlisin.

Muhlisin mengaku, sebelumnya juga sudah meminta agar pihak sekolah segera melakukan evaluasi kepada oknum guru yang bersangkutan.

Pasca kejadian yang viral tersebut, ia sebagai Kepala Kemenag Lamongan mengingatkan seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag.

Yakni untuk lebih teliti dan bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Hal itu dinilai penting, agar kejadian serupa tak kembali terulang di tahun mendatang.

(Bangkapos.com/TribunJatim.com/TribunJabar.com)