Efisiensi Anggaran, DPRD Pangkalpinang Tegaskan Fokus ke Program Berdampak, Seremonial Ditiadakan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza menegaskan pentingnya optimalisasi anggaran di tengah defisit yang dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang. 

Ia menyoroti perlunya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan efisiensi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, efisiensi anggaran harus difokuskan pada program-program yang memiliki dampak nyata, sementara kegiatan seremonial yang tidak memberikan output langsung bagi masyarakat sebaiknya ditiadakan.

"Fokus kami adalah memastikan anggaran dialokasikan untuk program yang benar-benar memberikan manfaat. Kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat sebaiknya dihilangkan," ujar Abang Hertza kepada Bangkapos.com, Senin (17/2/2025).

Ia juga menyoroti besarnya beban anggaran akibat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang Kota Pangkalpinang pada Agustus 2025, dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp30-33 Miliar.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pihaknya berencana meminta dukungan tambahan dari Pemerintah Pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami akan berupaya mengajukan dukungan pendanaan dari pusat, karena beban Pilkada ini cukup besar. Sinergi antara Pemkot Pangkalpinang dan DPRD menjadi kunci utama dalam mengatasi defisit anggaran ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Abang Hertza juga menilai keberadaan Pj Wali Kota Pangkalpinang, Unu Ibnudin yang memiliki jaringan luas di tingkat pusat, bisa menjadi peluang untuk mendapatkan tambahan anggaran, khususnya untuk infrastruktur strategis.

"Kami akan memanfaatkan hubungan baik Pak Pj Wali Kota dengan pemerintah pusat untuk mengusulkan pendanaan tambahan bagi proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas," tuturnya.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Abang Hertza optimistis Pangkalpinang tetap bisa menjalankan program pembangunan meski dalam kondisi keterbatasan anggaran.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)