Pemprov Bangka Belitung Gratiskan Bea Mutasi Kendaraan dan Hapus Pajak Progresif

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menggenjot penerapan kebijakan penggratisan bea mutasi kendaraan dari luar provinsi. Termasuk penghapusan pajak progresif bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu. Targetnya kebijakan ini dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor yang memiliki potensi cukup tinggi.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wilayah Kabupaten Bangka Selatan, A’ang mengatakan, pihaknya terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki kendaraan plat luar maupun dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Supaya mereka dapat mengikuti program bebas biaya bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II. Termasuk bebas pajak progresif bagi pemilik kendaraan bermotor. Pasalnya hingga kini dampak kebijakan tersebut belum signifikan disambut oleh masyarakat.

“Saat ini Bakuda provinsi beserta jajaran UPT Bakuda secara masif ke seluruh pelosok-pelosok daerah,” kata dia kepada Bangkapos.com, Jumat (21/2/2025).

A’ang mengungkapkan penerapan dua kebijakan itu telah dilakukan pemerintah provinsi sejak 5 Januari 2025 lalu. Sebagaimana penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Gratisnya program BBNKB-II ini dimaksudkan bagi pemilik kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya. Termasuk gratis bea mutasi bagi kendaraan bermotor dari luar provinsi.

Sebab selama ini banyak kendaraan dengan pelat nomor luar yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, para pemilik kendaraan tersebut diimbau untuk segera menggunakan pelat BN agar proses pelayanan pajak dapat dilakukan dengan lebih mudah. Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pembayaran pajak tahunan kendaraan.

“Tidak hanya kendaraan dari luar tetapi dari dalam provinsi turut dibebaskan BBNKB-II. Misalnya seseorang membeli kendaraan punya orang lain, terus balik nama itu dibebaskan,” jelas A’ang.

Selain penggratisan bea mutasi lanjut dia, pemerintah juga menghapus penerapan pajak progresif. Artinya, pajak progresif tidak diberlakukan lagi. Sehingga kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu tidak lagi dikenakan pajak progresif. Semula pajak progresif diterapkan guna mengendalikan pertumbuhan kendaraan pada suatu daerah.

Sebelum pajak progresif dihapuskan, penerapan tarif pajak kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya diklaim lebih besar dari tarif pajak kendaraan kepemilikan pertama. Sehingga jika seseorang memiliki kendaraan lebih dari satu, pajak kendaraan tahunan yang diterapkan bagi kendaraan kedua maupun seterusnya akan lebih tinggi. Artinya, semakin banyak kendaraan bermotor yang dimiliki, semakin besar pula biaya pajak yang harus dibayar.

“Sekarang masyarakat dibebaskan untuk membeli kendaraan lebih dari satu. Karena tidak dikenakan lagi pajak progresifnya,” urainya.

Meskipun demikian A’ang optimis dengan digencarkan sosialisasi, masyarakat dapat mengikuti dua program kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi. Terutama bagi kendaraan luar yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian, para pemilik kendaraan dapat ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah lewat sektor pajak kendaraan bermotor.

“Sehingga kita harapkan, kendaraan luar yang ada di Bangka Belitung segera mutasi ke BN. Hal ini bisa berpotensi meningkatkan PAD,” tukas A’ang. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)