UPT Bakuda Bangka Selatan Optimalkan Sektor PAB dan Pajak MBLB Mulai Tahun Ini

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai mengoptimalkan penggarapan sektor pajak alat berat (PAB) serta pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) mulai tahun 2025 ini.

Dengan tambahan dua objek pajak ini, ditargetkan terus mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Hal itu dilakukan guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wilayah Kabupaten Bangka Selatan, A’ang mengatakan pemungutan PAB dan pajak MBLB telah dilakukan sejak 5 Januari 2025 lalu.

Untuk PAB di Kabupaten Bangka Selatan terdata baru terdapat 45 unit alat berat yang akan dibebankan agar membayar pajak. Penarikan PAB dilakukan setelah regulasi turunan telah rampung disusun.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan datang ke perusahaan yang memiliki alat berat dan juga kepemilikan pribadi,” kata dia kepada Bangkapos.com, Jumat (21/2/2025).

Menurutnya pengenaan PAB diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PAB memiliki potensi yang cukup besar bila digarap secara maksimal, mengingat Kabupaten Bangka Selatan memiliki sektor pertambangan yang cukup besar. PAB yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan alat berat.

Alat berat adalah mesin yang digunakan untuk pekerjaan konstruksi, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Melalui sosialisasi tersebut, dirinya berharap wajib pajak atau mereka yang memiliki alat berat atau menyewakan alat berat mengerti akan peraturan yang melandasi pajak. Sebab di tengah efisiensi anggaran pemerintah mencoba mencari sumber pendapatan baru.

“Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan aturan PAB. Mudah-mudahan aturan ini akan kita laksanakan sebagaimana mestinya,” jelas A’ang.

Di sisi lain sambung dia, pemerintah provinsi akan turut melakukan pemungutan opsen MBLB sebesar 25 persen yang sebelumnya dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Pajak MBLB merupakan kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. MBLB merupakan tambahan pungutan yang diterapkan provinsi berdasarkan pajak utama.

Bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah tanpa menambah beban administrasi bagi wajib pajak. Maka dari itu, pihaknya meminta kerja sama dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk menyampaikan kepada UPT Bakuda. Terkhusus bagian-bagian mana yang nanti akan mulai dipungut.

“Kami akan memasuki serta memberikan sosialisasi kepada pengusaha MBLB,” ucapnya

Selain itu kata A’ang UPT Bakuda telah menerapkan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 66 persen. Opsen adalah pemasukan pajak yang menjadi hak pemerintah kabupaten. Sedangkan dalam ketentuan lama, pajak dipungut lebih dulu oleh pemerintah provinsi dan bagian pemerintah kabupaten diberikan kemudian.

Penerapan pajak opsen atau pungutan tambahan PKB tidak akan menambah beban masyarakat. Sedangkan target realisasi pajak tahun ini di UPT Bakuda ditetapkan sebesar Rp32 Miliar.

Target itu harus direalisasikan dari enam sektor pajak, yaitu PKB, bea balik nama kendaraan (BBNKB) II, PAB, MBLB dan pajak permukaan air tanah.

“Sekarang masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang membayar PKB, 66 persen akan langsung masuk ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan secara real-time,” pungkas A’ang.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)