Efisiensi Anggaran: Siapa Takut!

Oleh: Dr. Wahyudin Noor, M.S.I. - Wakil Dekan II FTAR IAIN SAS Babel

DI awal tahun 2025 ini, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang terbit di 22 Januari 2025. Secara berulang-ulang di setiap kunjungan dan pertemuan Presiden Prabowo selalu menyampaikan agar jajarannya mengetatkan ikat pinggang masing-masing. Tidak main-main, efisiensi yang ditargetkan sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun efisiensi transfer ke daerah.

Pos-pos belanja yang mengalami penghematan meliputi aktivitas yang bersifat seremonial, studi banding, kajian, seminar, publikasi, dan focus group discussion yang tidak terlalu perlu. Selain itu, pemerintah daerah pun diminta mengurangi perjalan dinas, berbagai kegiatan yang tidak mempunyai output terukur, selektif pemberian hibah baik bersifat uang, barang dan jasa.

Rasionalitas dari gerakan penghematan dan efisiensi anggaran merupakan langkah positif di tengah kondisi APBN yang tidak sehat, warisan beban utang dari pemerintah sebelumnya, kondisi perekonomian yang bermasalah. Ditambah lagi, kewajiban untuk pemenuhan janji-janji politik Prabowo saat kampanye, pembiayaan terhadap program-program prioritas pembangunan menjadi sesuatu yang sangat penting. Pertanyaannya, seberapa efektifkah instruksi Presiden tentang penghematan ini akan mampu diadaptasi oleh para abdi negara?

Membicarakan efisiensi anggaran tahun 2025, kelompok masyarakat abdi negara beberapa di antaranya menganggap, bahwa negara sedang melakukan “government shutdown” atau sebagian penghentian operasional pemerintahan oleh karena sejauh ini tidak ada pernyataan eksplisit maupun dokumen-dokumen resmi yang mengungkapkan tujuan dari kebijakan efisiensi anggaran. Mereka berpikir, bekerja tetapi seakan sedang terjadi krisis dan negara seolah-olah bercanda. Efisiensi ini secara faktual telah ‘menghajar’ seluruh abdi negara, tua dan muda, malas ataupun yang memang benar-benar serius untuk bekerja. Hari-hari yang dijalani pun terasa tak nyaman, sebagian program tidak optimal, termasuk beberapa di antaranya pelayanan vital yang dibutuhkan publik.

Terlepas suka atau tidak suka, kebijakan efisiensi ini bagi para aparatur sipil negara (ASN) menjadi tuntutan dan kewajiban yang perlu direspons, termasuk bagaimana beradaptasi dengan situasi kerja yang dijalani. Melalui kemampuan adaptasi yang dimiliki, sejatinya ASN diharapkan dapat menemukan solusi inovatif bahwa kebutuhan tetap akan dapat terpenuhi dengan cara yang lebih efisien, tetapi berkualitas. Inovasi dan kreativitas itu tentu menjadi kunci dalam rangka menyesuaikan diri dengan keterbatasan yang ada, memastikan bahwa para ASN dapat tetap berkontribusi dalam menyukseskan berbagai program pemerintah, bahkan di tengah situasi yang penuh tantangan ini. 

Secara teori, John William Bennett (1969) menjelaskan, adaptasi sendiri merupakan mekanisme penyesuaian yang dimanfaatkan dan dilakukan oleh manusia di sepanjang hidupnya. Adaptasi bisa dikatakan pola tingkah laku yang memungkinkan orang perorangan atau kelompok dapat mengatasi lingkungan dan perubahannya. Lingkungan yang tampak nyata dan berada dekat dengan manusia, misalnya saja permukiman di mana masyarakat tinggal, termasuk perubahan-perubahan di dalamnya sebagai akibat dari keputusan atau kebijakan yang mengikat manusia.

Lebih detail Bennett mengungkapkan adaptasi dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu adaptasi behaviour (kebiasaan), adaptasi processes (proses), dan adaptasi strategies (strategi). Ketiga adaptasi ini berkaitan dan saling mengisi dalam setiap tahapan adaptasi.

Adaptasi kebiasaan fokus pada cara yang dilakukan untuk menyeimbangkan perubahan yang terjadi. Masyarakat akan mengubah perilaku sesuai alur yang ada dalam sebuah lingkungan untuk menghindari masalah dan memperoleh kebutuhan yang mereka inginkan sehingga masyarakat harus menyesuaikan kehidupan dengan lingkungan. 

Adaptasi proses dibagi dua level, yakni level individu dan kelompok. Intinya, individu-individu dalam masyarakat akan hidup bersama dalam satu lingkungan sosial, maka dari itu kesatuan masyarakat akan mencari cara untuk mempermudah dan meringankan beban setiap anggota dalam lingkungan sosial. Terakhir, Bennett mendefinisikan adaptasi strategi adalah adaptasi yang memfokuskan pada bentuk siasat untuk menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Kembali ke soal awal di atas, sebelum membahas kesiapan beradaptasi dengan kebijakan efisiensi anggaran. Ternyata, ASN kita pernah ada masalah dengan perilaku adaptif. Berdasarkan data indeks implementasi BerAKHLAK Nasional 2022, adaptif menjadi indeks BerAKHLAK dengan persentase terendah dengan masuk kategori C atau tidak sehat dengan nilai 38,9 persen. Meskipun tidak semua, para ASN senior dinilai masih 'terjebak' dengan masa lalu dan hal itu kerap memengaruhi pengambilan keputusan dalam kementerian (Antara, 14/12/2023). Kendatipun demikian, semangat berperilaku adaptif hendaknya memang harus terus berkobar pada diri ASN, tanpa kecuali. 

Adakalanya memang, ditemukan di level struktur meso dan makro, persoalan perilaku kerja ASN kita terdapat masalah yang cukup kronis. Tetapi persoalan ini tidak serta-merta memengaruhi struktur mikro perilaku kerja orang perorang. Sebab bagaimanapun, dengan usaha keras setiap orang dengan beragam karakter berbeda, tidak sedikit prestasi yang mungkin bisa diraih. 

Diah Wulandari misalnya, bukti nyata bahwa ASN dapat menjadi motor penggerak inovasi dan perubahan. Perjuangan serta dedikasinya dalam tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi contoh bagi kita semua untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Kisah Diah Wulandari memberikan inspirasi bahwa perubahan besar dapat tercapai melalui adaptasi, dedikasi, dan kerja keras. Di tengah tantangan pemahaman yang minim unit kerja terhadap SPBE, ia mampu menggerakkan timnya untuk bekerja secara terintegrasi. Pendekatan kolaboratif yang diterapkannya menjadi kunci keberhasilan implementasi SPBE di lingkungan kementerian yang cukup kompleks (Pusdatin, 17/01/2025).

Seorang Rachmi Ramdhini, guru SDN Melong Asih 4, Kota Cimahi, Jawa Barat, yang menyadari dirinya harus beradaptasi dengan anak zaman sekarang, merasakan betul pembelajaran semasa kuliah atau pelatihan yang telah dijalani cukup berbeda dengan kebutuhan anak zaman sekarang yang lebih melek teknologi tetapi tetap butuh bimbingan. Merasa tak cukup dengan hanya berbekal ilmu semasa kuliah dan mengikuti pelatihan, Rachmi mencoba berbagai pelatihan dari Tanoto Foundation melalui program PINTAR (Pengembangan Inovasi untuk Kualitas Pembelajaran) (Kompas, 03/12/2024), termasuk dari contoh lain yang menunjukkan hal yang sama secara prinsip, bahwa beradaptasi memang telah menjadi tuntutan sekaligus kewajiban yang harus disadari oleh setiap ASN.

Pertanyaan kecil yang menggoda kemudian muncul: “siapkah ASN kita yang lain melakukan hal yang sama, beradaptasi dengan kebijakan efisiensi anggaran?” Siap, siapa takut! Sebab di level struktur mikro, pengaruh dominan ada di pribadi masing-masing ASN, atau paling tinggi pimpinan di atas langsung yang bersangkutan. Oleh sebab itu, ruang kebebasan menjadi syarat utama bagi tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi kiranya harus terbuka lebar dan sebisa mungkin tanpa tekanan. Tunggu apa lagi? Toh, suksesnya Diah Wulandari dan kuatnya tekad adaptasi Rachmi Ramdhini, membuktikan mereka dapat menyesuaikan diri. Hanya itu! (*)