Profil Erick Tohir, Menteri BUMN Didesak Dicopot Imbas Kasus Oplosan BBM Pertamax

BANGKAPOS.COM - Berikut profil Erick Tohir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didesak untuk dicopot imbas kasus korupsi pertamina. 

Erick Thohir diketahui lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei tahun 1970, saat ini pria yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI ini sudah berumur 53 tahun.

Diketahui, Erick adalah anak dari seorang milyader bernama Teddy Thohir, yang turut berperan dalam mengembagkan perusahaan Astra Internasional.

Teddy Thohir sendiri masih memiliki garis keturunan Lampung, sementara ibunya adalah perempuan berdarah Tionghoa dan Sunda. Sedangkan, istri Erick Thohir bernama Elizabeth Tjandra, keduanya kini sudah dikaruniai 4 orang anak. Menteri BUMN inj juga memiliki saudara bernama Rika Thohir dan juga Garibaldi Thohir.

Terkait keyakinan, Erick Thohir diketahui memeluk agama Islam, begitu pula keluarganya.

Erick Thohir menempuh pendidikan perguruan tinggi di Amerika Serikat, gelar sarjananya berhasil ia raih di Glendale Community College.

Setelah berhasil menempuh pendidikan sarjananya, suami Elizabeth Tjandra ini pun kembali menempuh pendidikan magister di Universitas Nasional California.

Sebelum akhirnya terjun di dunia politik, Erick Thohir sempat dipercaya menjadi petinggi dalambbeberapa klub olahraga, mulai dari DC United, Persis Solo, Exford United, Inter Milan, sampai Satria Muda.

Erick Thohir adalah salah satu konglomerat asal Indonesia yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  

Erick Thohir resmi menjadi Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau PSSI periode 2023-2027 dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada Kamis (16/02/2023) lalu.

Selain terkenal karena harta kekayaannya, selama ini Erick Thohir juga tersohor sebagai sosok yang dermawan, dalam beberapa kesempatan Menteri BUMN itu tak segan untuk menggelontorkan bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan.

Sosok Erick Thohir pun semakin banyak dikenal masyarakat Indonesia sejak menjabat sebagai Menteri BUMN pada 23 Oktober 2019 lalu.

Tak hanya sebagai seorang pengusaha dan juga politikus, sudah sejak lama nama Erick Thohir juga dikenal dekat dengan dunia olahraga.

Erick sempat mempunyai saham mayoritas dalam klub raksasa Liga Italia, Inter Milan, dan juga menjabat sebagai presiden sebelum akhirnya menjual klubnya pada tahun 2019 lalu. 

Pria berusia 52 tahun itu juga pernah memiliki saham mayoritas dalam klub Liga Amerika Serikat, DC United. Erick juga pernah menggelar Piala Presiden pada tahun 2015 untuk dapat mengisi kekosongan dalam kompetisi sepak bola Indonesia lantaran sanksi dari FIFA. 

Tak sampai di situ, Erick Thohir juga memiliki tim bola basket Satria Muda dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) pada tahun 2004 hingga 2006. Bahkan, dia juga memiliki klub basket NBA, Philadelphia 76ers. 

Pria kelahiran Jakarta ini bahkan pernah menjadi anggota dewan dari FIBA, Chef De Mission Kontingen Indonesia untuk Olimpiade London pada tahun 2012, ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games tahun 2018, serta sebagai Ketua Komite Olimpiade (NOC) Indonesia pada tahun 2015–2019.

Kata Erick Thohir soal Pengoplosan Pertamax

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengaku telah berdiskusi dengan Jaksa Agung ST Burhanudin mengenai isu pengoplosan Pertamax di Pertamina.

Erick Thohir menegaskan bahwa ia enggan berargumentasi mengenai dugaan praktik pengoplosan BBM.

"Saya dan Pak Jaksa Agung rapat jam 11 malam mengenai isu apakah ini blending oplosan, kita enggak mau berargumentasi," ungkap Erick dalam wawancara dengan Kompas TV, Minggu (23/3/2025).

Erick juga menjelaskan bahwa praktik blending dalam industri perminyakan sudah ada sebelumnya dan meminta semua pihak untuk tidak emosional dalam menanggapi isu ini.

"Tidak semua pom bensin milik Pertamina, banyak yang dimiliki oleh UMKM swasta," tambahnya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, juga memberikan tanggapan terkait isu ini.

Ia menegaskan bahwa kasus pengoplosan terjadi di anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga.

 "Pemerintah mendukung seluruh proses hukum yang dijalankan Kejagung dalam mengungkap kasus pengoplosan BBM," jelas Hasan di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, (27/2/2025).

Hasan menekankan pentingnya memberantas praktik korupsi di BUMN dan mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya agar lebih akuntabel dan transparan.

Prabowo Didesak Copot Menteri BUMN Erick Tohir

Melansir Tribunnews.com, muncul desakan agar Presiden Prabowo Subianto menonaktifkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, imbas kasus dugaan korupsi oplosan BBM Pertamax di lingkup PT Pertamina Patra Niaga. 

Desakan itu disampaikan pengamat sektor minyak dan gas (migas) yang juga Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman.

Menurut Yusri, ini adalah langkah pertama yang harus diambil Prabowo jika ingin benar-benar berkomitmen memerangi korupsi.

"Jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen memerangi korupsi, maka sebaiknya Menteri BUMN segera dinonaktifkan agar kasus ini dapat cepat terselesaikan," ujar Yusri, Senin (3/3/2025), dilansir WartaKotaLive.com.

Alasannya, kata Yusri, pejabat-pejabat Pertamina ditunjuk oleh Erick Thohir. 

Mereka mengelola ekosistem pengadaan minyak mentah, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang dikuasai oleh kartel minyak.

Tentu, ujar Yusri, hal ini sangat merugikan rakyat.

"Rakyat pengguna BBM sangat dirugikan oleh proses bisnis yang koruptif di Pertamina yang diduga dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk Erick Thohir," jelas Yusri.

Yusri juga menyoroti sikap Erick Thohir yang sempat bungkam lebih dari empat bulan.

Terutama sejak Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2024 lalu.

Namun, setelah bertemu dengan Jaksa Agung, Erick Thohir secara tiba-tiba menyatakan akan mengambil langkah.

Ia akan mengevaluasi direksi Pertamina yang menjadi tersangka.

Yusri juga meyakini, tim penyidik Kejagung sangat profesional dan memiliki cukup bukti untuk mengusut kasus ini.

Tim penyidik pasti memahami, Pertamina tidak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN.

"Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina," papar Yusri.

Untuk itu, pihaknya berharap Prabowo menonaktifkan Erick Thohir demi membuka kasus oplosan Pertamax ini secara terang-terangan.

Disclaimer: berita ini sudah diedit pada Kamis (6/3/2025) pukul 04.31 WIB dengan menambah pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir soal praktik blending BBM di Pertamina.

(Bangkapos.com/Tribunnews.com/Serambinews.com)