32 Korban TPPO Mengurus Administrasi Resmi di Imigrasi Pangkalpinang, Maryam Curiga Ada Oknum

BANGKAPOS.COM,BANGKA- Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung Maryam meminta pemerintah daerah dan pusat berkoordinasi untuk meningkatkan kerjasama mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Hal ini pun diungkapkan usai pihaknya berkunjung, ke Balai Pelayanan Perlindungan Tenaga Imigran Indonesia wilayah Sumatera Selatan.

Dari hasil kunjungan tersebut diketahui terdapat 32 korban TPPO asal Provinsi Bangka Belitung, membuat keperluan administrasi melalui kantor Imigrasi Pangkalpinang.

"32 orang warga Bangka Belitung ini membuat administrasi keberangkatan, mereka lewat imigrasi yang ada di Babel tepatnya di Pangkalpinang. Kami akan bertanya apakah ke 32 orang ini dalam hal pembuatan entah itu pasport dan visa mereka dilakukan oleh oknum tertentu, atau dikoordinir oleh badan atau agency yang merekrut tenaga kerja atau mereka membuat sendiri," ujar Maryam, Senin (10/3/2025).

Maryam mengatakan dari informasi yang didapat dari Balai Pelayanan Perlindungan Tenaga Imigran Indonesia wilayah Sumatera Selatan, 32 korban TPPO mengurus administrasi dengan rentang interval yang tidak berjauhan.

"Memang imigrasi tidak bisa menolak ketika masyarakat mengajukan pembuatan administrasi, dalam rangka mendukung perjalanan mereka ke suatu negara. Namun kami mempertanyakan sejauh mana pihak satuan kerja Imigrasi di daerah melibatkan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, kepolisian atau intansi lainnya untuk ikut serta dalam melakukan upaya pencegahan," jelasnya.

Selain itu dirinya juga berharap peran pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, terkait upaya pencegahan yang mengikutsertakan partisipasi satuan kerja Imigrasi di daerah.

"Jika ada satuan tugas yang dibentuk dan berjalan maksimal bisa melakukan koordinasi, mendapat informasi atau memberikan informasi yang cukup atas tujuan dan rencana keberangkatan warga di provinsi tersebut. Satgas yang bentuk ini pun dapat melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, Pemda, Polri dan instansi terkait sehingga bisa mendapat informasi awal untuk mencegah TPPO ini terulang kembali," tegasnya.

Lebih lanjut Maryam mengatakan, memang ada beberapa faktor yang sering menyebabkan seseorang dapat terjerat TPPO.

Salah satunya adalah faktor ekonomi, serta sulitnya mencari pekerjaan saat ini.

Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak, khususnya yang memang menaungi para pekerja imigran.

"Faktor penyebab terjadi kejahatan ini baik secara internal dan eksternal perlu kita sikapi dengan serius. Dari sisi faktor internal korban itu sendiri, kondisi mereka yang rentan entah itu karna ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, sehingga mereka tanpa berpikir panjang lagi untuk ikut serta dengan iming-iming gaji besar yang ditawarkan," jelasnya.

Sementara itu untuk faktor eksternal, adanya indikasi mudahnya pemalsuan dokumen, visa atau pihak pemeriksaan administrasi tidak dengan maksimal dikarenakan kebatasan kewenangan.

"Ini perlu kita kupas dan evaluasi sehingga saya mendorong pemerintah pusat melalui Dirjen Imigrasi, untuk mencari solusi dengan berkomunikasi dan berkoordinasi lebih masif dengan satuan imigrasi yang ada di daerah-daerah banyak kemungkinan kemungkinan ini tentu nya kita perlu evaluasi dan koordinasi," ungkapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).