Sekolah Rakyat 

Oleh: Ridwan Mahendra, S.Pd. - Guru dan Penulis Buku Tinta yang Terbuang 2023
 
PRESIDEN Prabowo Subianto menggagas sekolah rakyat dalam pidato sambutan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Presiden pada 21 Maret 2025 lalu. Lebih lanjut, Prabowo menginterpretasikan bahwa dengan pembangunan sekolah rakyat sebagai solusi nyata agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak lagi mewarisi keterbatasan ekonomi dari orang tuanya.

Sekolah rakyat ditargetkan akan dibangun sekitar 53 sekolah dalam tiga bulan ke depan dan 200 sekolah akan direalisasikan tahun ini, serta akan menampung siswa mencapai 1.000 untuk masing-masing sekolah. Sekolah rakyat yang digadang akan mencapai 1.000 sekolah di lima tahun ke depan itu pun mengolaborasikan tiga kementerian yang meliputi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Sosial.

Pemerintah menekankan bahwa sekolah rakyat memiliki konsep pendidikan gratis dan berasrama yang diharapkan memiliki kemampuan akademik unggul dan karakter kuat untuk menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pengoptimalan sekolah negeri

Menilik laman dapo.dikdasmen.go.id, jumlah sekolah negeri di Indonesia pada tahun ajaran 2024–2025 sebanyak 129.466 sekolah dasar, 24.147 sekolah menengah pertama, 7.139 sekolah menengah atas, dan 3.781 sekolah menengah kejuruan. Alih-alih membangun sekolah baru yang begitu menjanjikan dan tampak mulia, bukankah lebih baik mengoptimalkan dan merevitalisasi sekolah negeri yang sudah ada?

Menurut saya, dengan banyaknya sekolah negeri yang kekurangan siswa, peran pemerintah harus mengoptimalkan sekolah tersebut dibandingkan dengan pembangunan sekolah baru. Dilansir dari berbagai media nasional, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan SD negeri memang banyak yang mengalami kekurangan murid hingga perlu evaluasi data secara nasional. Dalam hal ini masih dalam kajian, apakah SD yang kekurangan murid perlu digabung atau dimerger agar lebih efisien.

Dari data tersebut, permasalahan pendidikan bukan sekadar kuantitas peningkatan pembangunan sekolah, akan lebih bijak apabila pemerintah fokus pada revitalisasi dan pemberdayaan sekolah negeri. Apabila pemerintah dengan dalih mengentas kemiskinan dengan peluncuran program Sekolah Rakyat, menurut saya akan lebih arif apabila siswa kurang mampu mendapat "hak"-nya dan dialihkan ke sekolah negeri. Selain itu, pengoptimalan sekolah negeri yang ada tentu akan mengurangi kesenjangan antarsiswa. Bukankah sesungguhnya akses pendidikan berkualitas diperuntukkan bagi seluruh siswa?

Potensi masalah baru

Dalih mengentas kemiskinan melalui sekolah rakyat berpotensi memunculkan masalah baru. Pertama, biaya operasional yang tinggi. Pembangunan sekolah rakyat yang notabene memerlukan biaya operasional yang tinggi, lebih baik mengoptimalkan sekolah yang sudah ada. Dengan sekolah yang sudah ada khususnya sekolah negeri, peran pemerintah lebih berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan menggunakan dana yang efektif.

Kedua, fokus pada kualitas pendidik. Apabila pemerintah bersungguh-sungguh dalam mengentas kemiskinan, kualitas pendidik lebih diperhatikan dan menjadi prioritas utama. Jika pemerintah ingin meningkatkan mutu pendidikan, seharusnya alokasi anggaran lebih difokuskan pada kesejahteraan tenaga pendidik dibandingkan dengan membangun sekolah baru.

Dengan kualitas pendidik berkualitas dan mumpuni, maka secara tidak langsung kemampuan akademik siswa menjadi unggul dan berkarakter. Kemampuan siswa yang unggul dan berkarakter dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan keluarga, bahkan pembangunan negara.

Dengan demikian, program Sekolah Rakyat yang akan direalisasikan Juli 2025 mendatang bukan sekadar mengejar kuantitas pendirian sekolah dan berpotensi memunculkan masalah baru di pendidikan. Namun, sekolah rakyat benar-benar untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, serta meningkatkan kualitas pendidikan. 

Pemerintah sudah seyogianya menerima masukan-masukan dari berbagai kalangan demi terciptanya pendidikan nasional yang berkualitas. Jika tidak disertai dengan kualitas pengajaran yang baik, fasilitas yang mendukung, dan perencanaan yang matang, pembangunan sekolah rakyat berpotensi pemborosan sumber daya, bahkan menciptakan ketimpangan pendidikan yang lebih besar. (*)