PAD Babel Mengandalkan Transferan Pusat, DJPb Harap Gubernur Bisa Dorong Optimalisai Pajak Daerah

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga Triwulan I Tahun 2025 masih menunjukkan tantangan.

Dari total pendapatan daerah sebesar Rp1,45 triliun, kontribusi PAD tercatat hanya Rp304,51 miliar atau sekitar 21 persen.

Sementara, dana transfer dari pusat mendominasi hingga Rp1,14 triliun atau 78,90 persen dari total pendapatan daerah.

Dalam kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Tahun 2024 dan Kinerja APBN Triwulan I 2025, Selasa (29/4/2025), yang digelar secara hybrid di Aula Kanwil DJPb Babel, Kepala Kanwil DJPb Babel, Edih Mulyadi, menyampaikan bahwa terdapat penurunan signifikan dalam pos pendapatan daerah, terutama pada komponen pajak daerah. 

Baca juga: Kinerja APBN dan APBD Babel Triwulan I 2025 Unggul, DJPb Soroti Efisiensi Belanja Pemerintah

"PAD itu kan terdiri dari tiga bagian, pajak daerah, retribusi, dan lain-lain pendapatan sah. Yang menjadi perhatian kami adalah pajak daerah, yang mengalami penurunan cukup tajam. Konsolidasi keseluruhan menunjukkan penurunan sekitar 20 sampai 21 persen," ujar Edih kepada awak media, Selasa (29/4/2025).

Penurunan ini, lanjut Edih, menjadi sinyal perlunya optimalisasi pemungutan dan perluasan basis pajak di tingkat daerah.

Ia menaruh harapan besar kepada Gubernur Bangka Belitung yang baru, yang dinilai memiliki latar belakang kuat di sektor usaha. 

"Saya berharap, karena Gubernur kita berlatar belakang pengusaha, beliau dapat mendorong para pelaku usaha lebih terbuka menyampaikan data kepada petugas pajak. Ini bisa menjadi ruang untuk intensifikasi pajak daerah dan pusat yang lebih baik ke depan," imbuhnya.

Di sisi belanja, Provinsi Babel telah menggelontorkan Rp1,35 triliun atau 14,05 persen dari target tahunan. Belanja didominasi oleh belanja operasional sebesar Rp1,14 triliun atau 84,38 persen dari total belanja. Sedangkan belanja modal masih tergolong kecil, yakni Rp9,69 miliar. 

Tercatat pula adanya belanja tak terduga Rp0,32 miliar dan transfer ke daerah Rp201,57 miliar. Secara keseluruhan, APBD mencatat surplus anggaran sebesar Rp92,09 miliar.

Melihat realisasi ini, DJPb merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan penyesuaian pos belanja, memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada masyarakat, serta mengoptimalkan inovasi pembiayaan seperti pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah, Digipay, hingga skema Green dan Blue Financing.

"Kalau kita bisa sentuh titik perbaikan di sisi pendapatan dan pembelanjaan yang produktif, kinerja fiskal Babel bisa lebih kuat. Sentuhan leadership gubernur akan sangat berperan," tutup Edih.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)