Sindiran Said Didu untuk Luhut Soal Pemakzulan Gibran, Sebut Merasa Pemilik Indonesia

BANGKAPOS.COM - Sindiran Said Didu untuk Luhut Soal Pemakzulan Gibran, Sebut Merasa Pemilik Indonesia

Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan soal usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI mendapat sindiran dari Said Didu.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu menyindir Luhut Binsar Pandjaitan soal menyuruh pihak yang ingin Gibran dimakzulkan untuk meninggalkan Indonesia.

Said Didu mengutip artikel berita berjudul "Luhut ke Pihak yang Minta Wapres Gibran Dicopot: Kau Jangan Tinggal di Indonesia!"

Ia lantas menyindir bahwa Luhut Binsar Pandjaitan bersama keluarga Jokowi seolah merasa paling berkuasa dan memiliki negara Indonesia.

Baca juga: Muhammadiyah dan MUI Bantah Dukung Memakzulkan Gibran: Itu Urusan Partai Politik dan Politisi

"Orang ini merasa dirinya bersama keluarga Jokowi adalah pemilik Indonesia." tulis Said Didu di akun @msaid_didu di media sosial X (dulu Twitter), Rabu (7/5/2025).

Luhut Sebut Pihak yang Ingin Makzulkan Gibran Kampungan dan Jangan Tinggal di Indonesia

Adapun Luhut sudah dua kali berkomentar tentang pihak-pihak yang menginginkan Gibran dicopot.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI telah meneken delapan tuntutan yang salah satu isinya adalah mendesak pemakzulan wakil presiden saat ini.

Luhut menilai, pihak yang mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka adalah orang-orang kampungan.

Menurutnya, semua pihak harusnya kompak menghadapi keadaan dunia yang kini tidak mudah.

"Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Luhut juga meminta masyarakat bersinergi mendukung pemerintahan.

"Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik," imbuhnya.

Lalu, satu hari kemudian atau pada Selasa (6/5/2025), Luhut kembali mengomentari usulan pemakzulan Gibran.

Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan seluruh elemen bangsa, termasuk para purnawirawan TNI, harus mengakui hasil Pemilu 2024.

Termasuk, mengakui terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

Luhut mengatakan bahwa purnawirawan TNI sebagai institusi negara juga harus menjunjung tinggi konstitusi dan menghormati hasil pemilu.

“Iyalah harus taat. Kalau kau tidak taat konstitusi, jangan tinggal di Indonesia,” kata Luhut setelah menghadiri acara halal bihalal purnawirawan TNI AD di Balai Kartini, Jakarta.

Luhut juga menanggapi munculnya seruan dari sebagian purnawirawan agar Gibran dicopot dari Wakil Presiden.

Baca juga: Sosok Letjen TNI Purn Suharto, Sebut Eks KSAU Hanafie Asnan Bakal Temui MUI Bahas Pemakzulan Gibran

Ia mengingatkan pentingnya menjaga keutuhan bangsa.

“Jangan sampai negeri kita dipecah belah sama kekuatan-kekuatan asing,” jelasnya.

Ketika disinggung bahwa seruan pemakzulan justru datang dari sebagian purnawirawan sendiri, Luhut menegaskan bahwa siapapun tidak boleh membiarkan bangsa terpecah.

“Ya iya, makanya itu. Siapa pun dia, jangan sampai bisa dipecah belah dengan keadaan dunia seperti sekarang. Ingat, Presiden sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas,” katanya.

Muhammadiyah dan MUI Bantah Dukung Memakzulkan Gibran

Rencana pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka menyeret nama Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI.

Keduanya disebut mendukung pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Namun hal itu dibantah langsung ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.

Anwar membantah pihaknya mendukung pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Anwar, beredar informasi yang menyatakan Muhammadiyah dan MUI mendukung agenda pemakzulan Gibran.

"Perlu saya jelaskan bahwa MUI dan Muhammadiyah tidak berpolitik praktis," kata Anwar, kepada Kompas.com, Rabu (7/5/2025).

Anwar mengatakan, wacana pemakzulan Gibran sudah jelas merupakan politik praktis

Sementara, agenda tersebut bukan urusan Muhammadiyah dan MUI.

Menurut dia, Muhammadiyah dan MUI fokus mengawal pemerintah, terutama presiden dan wakil presiden, agar berbuat baik dan berupaya mensejahterakan serta membuat masyarakat merasa aman.

"Itu (pemakzulan) urusan partai politik dan para politisi yang ada di Senayan. Silakan saja mereka untuk berbuat yang terbaik menurut mereka bagi perjalanan bangsa ini ke depannya," ujar Anwar.

Wacana pemakzulan Gibran digulirkan Forum Purnawirawan TNI-Polri.

Mereka meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Gibran dari kursi wakil presiden.

Pensiunan tentara itu juga mendesak Presiden Prabowo mencopot menteri-menteri yang diduga terlibat kasus korupsi

Selain itu, forum ini juga mendesak agar aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ditindak secara tegas.

Ratusan tokoh senior dari kalangan purnawirawan yang terdiri dari 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel yang bergabung dalam forum itu menandatangani usulan tersebut.

Beberapa sosok berpengaruh yang turut membubuhkan tanda tangan dalam usulan ini adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI periode 1988–1993.

Sebelumnya, Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, mengklaim telah memperoleh dukungan dari Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait delapan poin sikap dari Forum Purnawirawan TNI, termasuk pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

Dia mengungkapkan dukungan tersebut dilakukan setelah adanya pertemuan di salah satu tempat di Jakarta.

Bahkan, Suharto juga mengklaim pertemuan tersebut terjadi setelah pihaknya diundang secara khusus oleh Muhammadiyah dan MUI.

"Bahkan, saya diundang MUI dan Muhammadiyah. Bertemu dan mendukung Pak Harto (terkait delapan poin sikap Forum Purnawirawan TNI). (Dukungan perorangan atau organisasi?) Organisasi," katanya dikutip dari YouTube iNews, Rabu (7/5/2025).

"Jadi pada waktu itu kita bersurat kepada mereka. (Perwakilan Muhammadiyah dan MUI -red) 'oh pak nanti kita undang bertemu di sana, tapi kami mendukung delapan (sikap Forum Purnawirawan TNI)," sambung Suharto.

Suharto mengklaim, dalam pertemuan tersebut, dirinya sempat bertemu dengan Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan.

"Tadi dengan sekjen-nya (MUI), nama belakangnya Tambunan bertemu," jelasnya.

Lebih lanjut, Suharto juga mengatakan adanya pertemuan di Yogyakarta pada Senin (12/5/2025) dengan purnawirawan TNI lainnya terkait penggalangan dukungan untuk usulan pemakzulan Gibran.

Bahkan, Suharto menyebut nantinya pertemuan di Yogyakarta itu akan turut dihadiri oleh mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal (Purn) TNI Hanafie Asnan.

"Nanti, tanggal 12, kami ke Yogya atau sesudahnya dengan tim saya (Forum Purnawirawan TNI) karena itu mereka mendukung (pemakzulan Gibran)."

"Di sana, kami bertemu dengan unsur-unsur purnawirawan ABRI, termasuk di sana minta mundur karena adanya dukungan lebih besar lagi. Kami tadi berhubungan dengan Marsekal Hanafie Asnan," jelasnya.

Suharto juga mengklaim adanya dukungan di luar purnawirawan TNI terkait pemakzulan Gibran seperti pengajar dan masyarakat sipil.

"Ada dukungan juga dari dosen atau pengajar dan non-dosen," tegasnya.

(Tribunnews.com/Rizki A./Igman Ibrahim/kompas)