Rekam Jejak Natalius Pigai Menteri Usulkan UU HAM Direvisi: Sudah 24 Tahun, Nggak Up to Date

BANGKPAOS.COM -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Menurutnya, undang-undang yang telah berlaku selama lebih dari dua dekade ini sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan situasi dan dinamika HAM baik di dalam negeri maupun global.

"Terkait dengan revisi Undang-undang 39 tahun 1999. Mengapa harus revisi? Karena memang sudah 24 tahun. Karena itu banyak hal yang tidak up to date dengan perkembangan hak asasi manusia, baik yang berkembang di seluruh dunia maupun juga di Indonesia," kata Pigai dalam konferensi pers di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Baca juga: Harta Kekayaan Natalius Pigai, Menteri HAM yang Kinerjanya di 100 Hari Kerja Dikritik Anggota DPR

Pigai menegaskan bahwa usulan revisi ini merupakan bagian dari langkah penguatan instrumen HAM nasional, khususnya dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Salah satu fondasi yang harus diperkuat adalah bidang hak asasi manusia. Maka tentu instrumen-instrumen HAM harus diperkuat, direvitalisasi. Kalau tidak ada, kita buat yang baru. Kalau yang bagus, kita pertahankan,”
ujarnya.

Atur Non-State Actors dalam Pelanggaran HAM

Salah satu poin penting dalam revisi yang diajukan adalah penyesuaian terhadap pola pelanggaran HAM yang kini melibatkan aktor non-negara, seperti korporasi dan individu. Pigai menjelaskan bahwa dalam konteks HAM modern, pelanggar tidak lagi hanya berasal dari negara (state actors).

"Selama ini pelaku pelanggaran HAM adalah negara. Tapi sekarang mengalami pergeseran ke non-state actors dan individual,” kata dia.

Pigai menilai penting untuk memasukkan entitas bisnis ke dalam regulasi HAM karena berpotensi melakukan pelanggaran dalam skala besar, terutama dalam praktik bisnis yang eksploitatif.

“Di Indonesia, isu bisnis dan HAM baru masuk ke dalam Perpres. Sementara pelaku bisnis belum diatur dalam UU HAM,” ucapnya.

Demikian pula dengan individu yang melakukan pelanggaran HAM secara sistematis, terorganisir, dan meluas, menurut Pigai, perlu secara tegas diakomodasi dalam UU yang baru.

Draft Revisi UU HAM Sudah 60 Persen, Akan Dibuka untuk Uji Publik

Kementerian HAM di bawah kepemimpinan Pigai telah menyusun draft awal revisi UU HAM dan menyatakan progresnya telah mencapai 60 persen. Selain itu, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan naskah akademik juga telah disiapkan.

“Kami tidak ingin buru-buru menyelesaikan 70 atau 80 persen karena kami ingin 40 persen sisanya dibuka untuk uji publik,” kata dia.

Terlepas dari itu seperti apa rekam jejak Natalius Pigai?

Rekam jejak Natalius Pigai

Natalius Pigai dikenal sebagai tokoh HAM yang lahir di Paniai, Papua Tengah, pada 25 Desember 1975.

Sejak usia muda, Pigai sudah menunjukkan tekad kuat dalam membela hak-hak masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang terpinggirkan. 

Pigai adalah lulusan Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa di Yogyakarta, tempat ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintah (S.I.P.).

Selain bersekolah di pendidikan formal, Pigai juga terjun di berbagai pelatihan dan pendidikan non-formal.

Pada 2003, Natalius Pigai mengambil pendidikan statistika di Universitas Indonesia.

Kemudian, dia melanjutkan pendidikannya sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2005.

Pigai juga menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada 2010-2011. 

Karier profesional Pigai dimulai sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 1999 hingga 2004. 

Selama periode tersebut, ia terlibat dalam berbagai isu penting, termasuk sebagai moderator dialog interaktif di TVRI dari 2006 sampai 2008.

Kontribusinya terus berlanjut saat ia menjadi konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 2010-2012.

Sebagai putra asli Papua, Pigai tidak pernah melupakan tanah kelahirannya. 

Ia aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada hak-hak kelompok terpinggirkan, seperti Yayasan Sejati dan Yayasan Cindelaras.

Dulu jadi juru parkir dan PNS antar surat

Perjalanan karier Pigai ternyata  dimulai dari bawah.

Natalius Pigai mengaku pernah menjadi tukang parkir.

Pengakuan itu ia sampaikan dalam  rapat perdana dengan Komisi XIII DPR, di Ruang Pansus DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Ia bercerita pernah menjadi tukang parkir di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

"Bapak pimpinan dan para anggota yang saya hormati, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak, dulu di Depnakertrans, transmigrasi Kalibata itu, saya tukang parkir, juru parkir," ungkap Natalius.

Natalius melanjutkan, setelah itu dirinya menjadi tenaga kerja honorer, dan kemudian mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Hingga akhirnya dia menjadi komisioner Komnas HAM, sebelum dipilih menjadi Menteri HAM oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi CPNS, CPNS jadi PNS jadi staf antar-antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural, fungsional, jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri," ujar Natalius, disambut tepuk tangan anggota Komisi XIII DPR.

Natalius mengatakan, dirinya mempunyai pengalaman melakukan penataan organisasi kelembagaan. 

Sebab, Natalius mengikuti penggabungan urusan transmigrasi dengan urusan kependudukan.

 "Oleh karena itu, penataan organisasi kelembagaan saya sudah pasti punya pengalaman, waktu dari transmigrasi gabungan kependudukan. Transmigrasi gabung dengan depnaker. Penataan organisasi sudah merupakan bagian dari pekerjaan pribadi saya," tandasnya.

(Kompas.com/Bangkapos.com/Tribunnews/Tribun Jabar)