Kick Off Program Sanitasi Permukiman 2025, Sekda Pangkalpinang Tegaskan Butuh Komitmen Lintas Sektor

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menggelar Kick Off Meeting Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) serta pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun Anggaran 2025, di ruang rapat Bapperida Kota Pangkalpinang, Selasa (15/7/2025). 

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.9.3-1037/Kep/Bangda/2025 mengenai penetapan daerah pendampingan implementasi strategi sanitasi. Kota Pangkalpinang menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai lokus pendampingan Program PPSP tahun ini.

Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, dalam paparannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan program ini.

"Permasalahan sanitasi tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, tapi tanggung jawab bersama. Kita perlu duduk bersama, menyamakan persepsi, dan bergerak dalam satu arah. Karena masalah sanitasi itu multisektor dan menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat. Selain APBD, kita dorong juga peran CSR agar pembiayaan lebih luas," ujar Mie Go dalam paparannya.

Salah satu output penting dari pelaksanaan PPSP ini adalah tersusunnya Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang akan memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi di Pangkalpinang. 

"Kami berharap Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang akan disusun ini tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi benar-benar menggambarkan realita permasalahan dan menjadi rujukan dalam penyusunan program dan anggaran kota," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Pangkalpinang, M. Belly Jawari, menjelaskan bahwa pelaksanaan Pokja PKP berfungsi sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antarinstansi dalam mengelola kawasan permukiman.

Ia menyoroti sejumlah isu strategis dalam penyelenggaraan PKP di Kota Pangkalpinang, antara lain belum meratanya infrastruktur dasar, keterbatasan lahan, serta tingginya backlog hunian dan kepemilikan rumah.

"Untuk kawasan kumuh, kita tinggal menyelesaikan dua kelurahan saja. Tapi soal backlog hunian, ini menjadi fokus utama kita ke depan," kata Belly.

Ke depan, Forum PKP juga akan segera dibentuk sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Pangkalpinang.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)