RKUA-PPAS APBD Bateng 2026 akan Disisir DPRD, Bupati Algafry Pastikan Tak Ganggu Program Prioritas

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memastikan tidak akan menggeser anggaran untuk kegiatan prioritas meskipun dalam anggaran rancangan kebijakan umum APBD (RKUA) da rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun 2026 defisit sebesar Rp 91,2 miliar.

Diketahui DPRD Kabupaten Bangka Tengah akan melakukan penyisiran terkait besarnya defisit anggaran pada RKUA-PPAS 2026 tersebut.

Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman mengatakan bahwa pada APBD 2026 masa pemerintahannya ada tiga program prioritas yang akan dilaksanakan.

"Ada tiga program prioritas yang tetap kita prioritaskan. Pertama soal ekonomi, kemudian sosial kemasyarakatan lalu kemudian penyelenggara pemerintahan yang efektif dan efisien, tiga itu harus tetap kita utamakan," kata Algafry, Selasa (22/7/2025).

Menurut Algafry, saat ini jajarannya juga terus melakukan sinkronisasi beberapa saran hal yang disampaikan oleh pihak DPRD usai penyampaian rancangan KUA, serta rancangan PPAS APBD Bangka Tengah tahun anggaran 2026 pada Senin, (21/7/2025) kemarin.

"Jadi itu memang tugas kita bersama, antara eksekutif dan legislatif, supaya semua proses perencanaan itu dari awal hingga ketok palu, pelaksanaan ataupun evaluasi semua dipertanggungjawabkan," tambahnya.

Meski begitu ditegaskan Algafry, dalam pelaksanaan pnyisiran penyusunan  rencana anggaran itu tetap akan memperhatikan skala kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

"Dalam proses perencanaan itu kita lebih kepada apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi skalanya tetap kepentingan terlebih dahulu," sebutnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah Batianus meminta seluruh komisi kembali melakukan penyisiran anggaran usai adanya defisit sebesar Rp. 91,2 milyar pada perhitungan APBD Kabupaten Bangka Tengah dalam Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tahun anggaran 2026.

Menurut Batianus, penyisiran anggaran itu sangat penting karena sekitar 10 persen pada Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tahun anggaran 2026 tersebut sudah melewati batas.

"Sebetulnya pola penyusunan KUA dan PPAS ini menganut pola defisit, tetapi angka (defisi) 3-6 persen itu cukup. Angka 10 persen kami anggap melampaui batas, ini akan memperberat kerja tim Banggar DPRD bersama TAPD," ujar Batianus usai agenda rapat paripurna penyampaian rancangan kebijakan umum APBD (KUA) serta PPAS APBD Kabupaten Bangka Tengah tahun anggara 2026, Senin (21/7/2025).

Untuk itu ia menerangkan, melalui penyisiran anggaran yang dilakukan nantinya, bisa menekan angka defisit itu hingga angka 3 sampai 6 persen sampai dengan APBD perubahan tahun 2026.

"Kalau kita lihat kondisi sekarang, pendapatan asli daerah itu menurun derastis, jadi kami khawatir defisit ini akan bertambah. Tentu satu-satunya jalan kita mengurangi belanja, karena pendapatan ini akan beresiko kalau dinaikkan terlalu tinggi," terangnya.

(Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)