Komitmen Prabowo Tertibkan Tambang Ilegal, Ingatkan Kapolri dan Panglima TNI: Berani Melawan

BANGKAPOS.COM -- Tambang ilegal di Indonesia telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Presiden Prabowo Subianto meminta semua pihak khususnya para pejabat publik untuk tidak terlibat dalam tambang ilegal.

Orang nomor satu di Indonesia ini bahkan memperingatkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal tambang ilegal.

Hal ini disampaikan Prabowo Subianto dalam di Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Presiden RI Prabowo Subianto mendapat laporan masih ada 1.063 tambang ilegal di Indonesia.

Prabowo berkomitmen akan menertibkan setiap tambang ilegal tersebut.

"Kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal," kata Prabowo.

Dari total ribuan tambang itu, diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.

"Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun," ungkapnya.

Oleh karena itu, Prabowo meminta dukungan semua pihak untuk mendukung komitmennya menertibkan tambang ilegal. 

"Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik, untuk mendukung ini demi rakyat kita," ujarnya.

Di situ, Kepala Negara juga memperingatkan setiap pihak yang membekingi tambang ilegal, tidak terkecuali para jenderal dari TNI dan Polri.

"Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari Polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat," tegasnya.

Prabowo mengatakan pihaknya telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengerahkan pasukan dari provinsi lain ketika melakukan penertiban di suatu wilayah.

“Kalau anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu,” tegasnya.

Prabowo juga menyoroti masalah lama terkait eksekusi putusan pengadilan yang sudah inkrah 18 tahun lalu, yang memerintahkan penyitaan kebun kelapa sawit tertentu.

Menurutnya, tidak ada penegak hukum kala itu yang melaksanakannya.

“Saya tidak tahu kenapa. Tapi saya sudah perintahkan dikuasai kembali oleh negara, dan untuk itu kita menggunakan pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut,” ucapnya.

Ia menyebut kerap terjadi perlawanan terhadap pemerintah ketika upaya penertiban dilakukan. 

“Berani-berani melawan Pemerintah NKRI yang kita hadapi, saudara-saudara,” kata Prabowo.

Kepada kader partainya, Gerindra, Prabowo juga mengingatkan agar tidak terlibat dalam kasus serupa.

Jika ada yang terlibat, ia meminta segera menjadi justice collaborator.

“Kalau kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” tegas Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Prabowo menambahkan jika tambang dikelola langsung oleh rakyat kecil, pemerintah bisa mengatur dan melegalkannya melalui koperasi.

“Kalau rakyat yang nambang, ya sudah kita bikin koperasi. Kita legalkan, kita atur. Tapi jangan alasan rakyat, tahu-tahu menyelundup ratusan triliun,” tutupnya.

DPR Siap Dukung Penindakan Tambang Ilegal

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan siap mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan ribuan tambang ilegal di Indonesia.

Dukungan ini disampaikan menyusul permintaan langsung Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI 2025.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, penegakan hukum terhadap tambang ilegal selaras dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

DPR RI pun optimistis rencana itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah.

“Ya tentu saja kami sangat optimis dengan apa yang menjadi semangat dari Presiden Prabowo."

"Kami siap mendukung, dan bagaimana semuanya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Bahwa penegakan hukum dan melaksanakan Pasal 33 dengan baik dan sesuai dengan semangat Presiden harus kita dukung,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal juga menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Prabowo.

Dia menilai langkah itu penting untuk memastikan seluruh kekayaan alam dikelola negara demi kesejahteraan rakyat.

“Jadi kita apresiasi bagaimana semangat Pak Prabowo mengembalikan semua apa yang dimiliki republik ini ke tangan republik dan menjadi kemaslahatan, kesejahteraan rakyat Indonesia."

"Bayangkan saja, tadi beliau sampai membakar semangat semua, ‘ayo para anggota DPR, wakil rakyat dukung saya’. Pastilah kalau beliau punya tujuan dan niat baik mengembalikan semua kekayaan alam kepada negara, ya kita dukung,” ujar Cucun.

Terkait tindak lanjutnya, Cucun memastikan DPR akan membahas persoalan tambang ilegal bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rapat kerja komisi.

“Komitmen seperti itu kita harus dukung lah, ya kembalikan Pasal 33. Rapatnya nanti di DPR, kita tanya Menteri ESDM,” pungkasnya.

(Bangkapos.com/Tribunnews.com/Kompas.com)