Filsafat Ilmu Administrasi Publik Didorong jadi Landasan Etika Birokrasi Modern

Filsafat Ilmu Administrasi Publik Didorong Jadi Landasan Etika Birokrasi Modern

Penulis Achmad Zahri Ilham Hidayat
Mahasiswa Magister Institute Pahlawan 12

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, filsafat ilmu administrasi publik kini kembali mendapat perhatian sebagai landasan etika bagi birokrasi modern di Indonesia. 

Pendekatan ini dianggap penting untuk memperkuat nilai moral dan tanggung jawab sosial di tengah perubahan sistem administrasi yang semakin rasional dan digital.

Filsafat ilmu administrasi publik merupakan cabang kajian yang menelaah hakikat, tujuan, serta nilai-nilai dasar dari administrasi pemerintahan.

Ilmu ini tidak hanya menyoroti bagaimana sistem birokrasi dijalankan, tetapi juga mempertanyakan mengapa dan untuk apa sebuah pemerintahan melayani masyarakat.
 
Landasan Nilai dalam Administrasi Publik

Dalam konteks modern, filsafat administrasi publik menjadi fondasi penting dalam membangun karakter aparatur sipil negara (ASN).

Melalui pendekatan filosofis, birokrasi diharapkan tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki kesadaran nilai dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik.
Terdapat tiga dimensi utama dalam filsafat administrasi publik:
1.    Ontologis, yang menelaah hakikat manusia dan pemerintahan sebagai dasar pelayanan publik.
2.    Epistemologis, yang mengkaji bagaimana pengetahuan dan kebijakan publik dibangun secara rasional dan ilmiah.
3.    Aksiologis, yang menekankan pentingnya nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan sebagai pedoman dalam tindakan administrasi.
Dengan memahami ketiga dimensi tersebut, birokrasi tidak hanya berfokus pada hasil administratif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan publik.
 
Etika dan Moralitas Sebagai Jiwa Birokrasi

Penerapan filsafat ilmu administrasi publik diyakini mampu memperkuat etika dan moralitas dalam tubuh birokrasi. Setiap kebijakan publik yang diambil seharusnya berakar pada nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.
Etika pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari kesadaran filosofis bahwa kekuasaan adalah amanah. Ketika nilai ini tertanam kuat, maka aparatur publik akan menjalankan tugasnya bukan semata karena kewajiban hukum, tetapi juga karena dorongan moral untuk melayani masyarakat dengan tulus.
 
Reformasi Birokrasi Berbasis Nilai

Reformasi birokrasi di era modern tidak hanya menuntut efisiensi dan inovasi, tetapi juga integritas dan kesadaran moral. Filsafat ilmu administrasi publik menjadi dasar untuk membangun value-based governance — sistem pemerintahan yang tidak hanya taat prosedur, tetapi juga berjiwa nilai.

Melalui pendekatan ini, pemerintah diharapkan dapat menghasilkan kebijakan publik yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkeadilan sosial. Birokrasi yang berlandaskan nilai akan lebih mampu membangun kepercayaan publik dan menciptakan pelayanan yang humanis.
 
Menuju Birokrasi yang Humanis dan Berintegritas
Dengan menjadikan filsafat ilmu administrasi publik sebagai pedoman etika, birokrasi modern dapat bergerak ke arah yang lebih bermartabat. Pemerintahan tidak lagi dilihat semata sebagai sistem kekuasaan, melainkan sebagai wujud pengabdian kepada manusia dan masyarakat.

Filsafat administrasi publik pada akhirnya mengingatkan bahwa tugas utama birokrasi bukanlah mengatur rakyat, tetapi melayani mereka dengan keadilan, integritas, dan kebijaksanaan (*/E5)