Pemkab Bangka Barat Dukung Pembentukan Kampung REDAM dan Desa Sadar HAM

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan audiensi dengan Bupati Bangka Barat dalam rangka membahas persiapan pembentukan Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM) di Desa Belo Laut serta pengembangan Desa Sadar HAM di Kabupaten Bangka Barat, Selasa (9/6/2026).

Audiensi yang berlangsung di Kantor Bupati Bangka Barat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Kepulauan Bangka Belitung, Suherman dan diterima oleh Bupati Bangka Barat, Markus bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil KemenHAM Babel menyampaikan bahwa Kampung REDAM merupakan program yang bertujuan memperkuat nilai-nilai kerukunan, toleransi, serta penyelesaian konflik secara damai di tengah masyarakat. Desa Belo Laut direncanakan menjadi lokasi percontohan Kampung REDAM di Kabupaten Bangka Barat.

Selain itu, Kakanwil juga menjelaskan mengenai Program Desa Sadar HAM yang merupakan salah satu program prioritas Kementerian HAM. Untuk Kabupaten Bangka Barat, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mengusulkan dua desa sebagai lokasi percontohan Desa Sadar HAM.

“Program ini diharapkan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang semakin menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Suherman.

Bupati Bangka Barat, Markus, menyampaikan dukungan penuh terhadap pembentukan Kampung REDAM dan Desa Sadar HAM. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

“Program ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk melindungi hak setiap warga tanpa terkecuali. Melalui program ini kita wujudkan desa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, serta kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis,” ungkap Markus.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga akan mendorong perangkat daerah terkait serta pemerintah desa untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung persiapan dan pelaksanaan program tersebut.

Melalui sinergi antara Kementerian HAM dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, diharapkan pembentukan Kampung REDAM dan Desa Sadar HAM dapat menjadi contoh praktik baik dalam penguatan budaya HAM, penyelesaian konflik secara damai, serta pembangunan masyarakat yang rukun dan berkeadilan di Bangka Barat. (*/E1)