Baca tanpa iklan
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) terus mendorong percepatan program Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) kepada para petani kelapa sawit rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Grand Hatika Tanjungpandan Belitung, Kamis (10/11/2022).
Ketua DPW APKASINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) H Sahurudin mengatakan kegiatan FGD Sertifikasi ISPO ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para petani kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai Sertifikasi ISPO ini.
Dijelaskannya, program sertifikasi ISPO ini dalam rangka memudahkan pemasaran atau ekspor CPO ke luar negeri, karena itu sangat penting bagi para petani memiliki sertifikat ISPO ini.
"Saat ini di Bangka Belitung baru ada beberapa petani kelapa sawit yang sudah memiliki sertifikat ISPO ini, karena sebelumnya sudah mendapatkan sosialisasi mengenai hal ini," ujar H Pahor, sapaan akrabnya.
Dilanjutkannya, para petani kelapa sawit rakyat di Babel saat ini harus memiliki sertifikat ISPO ini, sebab bisa berpengaruh terhadap kenaikan harga TBS kelapa sawit petani.
"Apabila ekspor CPO lancar berarti permintaan TBS kelapa sawit petani juga lancar dibeli pabrik kelapa sawit karena penjualan CPO juga lancar," jelasnya.
Sementara itu Ketua Harian Dewan Pembina DPP APKASINDO, Mayjen Purn TNI Ero Kusnara mengatakan program Sertifikasi ISPO ini merupakan program pemerintah yang harus dilaksanakan supaya perkebunan sawit Indonesia berkelanjutan.
"Memang program ini harus dilakukan secara bertahap karena perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini ada di 22 provinsi dan 158 kabupaten/kota, sehingga semuanya ini harus kita lakukan sosialisasi mengenai Sertifikasi ISPO ini," kata Ero Kusnara yang juga bekerja di Kantor Staf Presiden (KSP).
Diakuinya ke depan apabila para petani kelapa sawit ini tidak memiliki Sertifikat ISPO dikhawatirkan akan mengalami kesulitan, karena hasil CPO yang diekspor ke luar negeri mempersyaratkan para petani yang menghasilkan TBS kelapa sawit harus memiliki Sertifikat ISPO.
"Melalui kegiatan FGD ini nanti para petani kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan diberikan pemahaman mengenai sarana dan prasarana yang harus disiapkan untuk mendapatkan Sertifikat ISPO," ujarnya.
Ditambahkannya, selain itu BPDPKS juga membantu APKASINDO dalam hal upaya peningkatan SDM kelapa sawit, pemberian bantuan beasiswa kepada anak-anak petani dan pekerja di bidang kelapa sawit dan berbagai program lainnya.
"Kita harapkan para pengurus DPD APKASINDO Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah dilantik ini bisa membantu menjembatani aspirasi para petani kelapa sawit untuk secara berjenjang disampaikan ke pengurus DPW hingga DPP APKASINDO, selanjutnya pengurus DPP yang menjembatani ke pemerintah," jelasnya. (Bangkapos.com/Edwardi)