BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Menghabiskan anggaran senilai Rp23 miliar dari pinjaman dengan PT Sarana Multi Infrastruktur, fasilitas Kesehatan radioterapi RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno masih belum beroperasi.

Kepala Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy mendorong agar fasilitas untuk mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat dapat segera digunakan dengan semestinya.

"Seyogyanya fasilitas yang sudah dibangun dengan menggunakan uang negara tersebut dapat segera diterima manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Dia menilai perlu pengawasan atau dorongan dari pemerintah provinsi agar fasilitas itu dapat segera beroperasi.

"Tentu diharapkan pengawasan internal oleh Pemprov Babel perlu dilakukan untuk mendorong agar penggadaan tersebut bisa segera rampung," katanya.

Dia menambahkan pelaksanaan pengadaan proyek radioterapy RSUP diharapkan agar pengawasan seperti APIP dan Kepala Daerah dapat lebih optimal.

"Kita belum tahu hasil akhir dari pelaksaan penggadaan proyek ini, tentunya Ombudsman berharap agar fasilitas layanan tersebut tidak mubazir dan dapat berjalan sesuai ketentuan," katanya.

Ombudsman Babel mendorong permasalahan tersebut dapat diselesaikan baik oleh penyelenggara penggadaan maupun pengawasan internal.

"Disamping itu, untuk mendukung pengawasan secara interal diperlukan dukungan pimpinan dalam seluruh kegiatan pengawasan dalam rangka mewujudkan good governance," katanya.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita