Warga Dipersilakan Gadaikan Sertifikat Tanah, Jokowi Hanya Ingatkan Hal Ini

BANGKAPOS.COM - Warga Dipersilakan Gadaikan Sertifikat Tanah, Jokowi Hanya Ingatkan Hal Ini.

Presiden Joko Widodo mempersilakan masyarakat untuk menggadaikan sertifikat tanah tersebut.

Hal ini disampikan Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah gratis untuk ribuan masyarakat di Jawa Timur.

Jokowi mengingatkan sebelum menggadaikan sertifikat tanah harus tahu genunaan dan pembayaran cicilan.

Ia menginginkan supaya uang pinjaman dari 'menyekolahkan' sertifikat tersebut digunakan untuk kegiatan produktif, sehingga memiliki kesanggupan untuk membayar cicilan.

“Kalau ingin sertifikat ini disekolahkan, silakan disekolahkan tidak apa-apa, tetapi saya minta betul-betul dihitung, disekolahkan untuk apa,” kata Jokowi saat membagikan sertifikat tanah di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023).

Perhitungan tersebut, penting dilakukan untuk menghindari penyitaan sertifikat karena tidak mampu membayar angsuran.

“Tapi tetap dihitung hati-hati mau pinjam berapa, Rp10 juta, Rp100 juta, Rp200 juta dihitung, bisa nyicil tidak bulanannya, bisa bayar cicilan berikut bunganya?," tegas mantan gubernur DKI Jakarta ini.

"Jangan sampai bapak ibu sudah pegang sertifikat karena tidak dihitung, tidak dikalkulasi, pinjam, diberikan, ternyata 6 bulan tidak bisa bayar cicilan ke bank akhirnya sertifkatnya hilang. Jangan sampai terjadi,” sambung Jokowi.

Presiden Jokowi menuturkan 4.000 sertifikat yang terdiri dari 3.200 sertifikat tanah dari program PTSL dan 800 orang penerima sertifikat redistribusi tanah yang dibagikan, merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memberi tanda bukti hak hukum kepada pemilik lahan.

Sehingga, pria yang pernah menjadi walikota Surakarta itu tidak menyia-nyiakan usaha pemerintah menerbitkan sertifikat tanah.

Pasalnya, kata Jokowi, pembagian setifikat tanah tersebut bertujuan agar warga semakin sejahtera. 

"Saya tidak mau sertifikat sudah kerja keras untuk menyiapkan ini tapi sertifikat bapak ibu malah nanti disita bank, enggak, saya ingin sertifikat ini bisa mensejahterakan,” tegasnya.

Sementara itu, dikutip dari laman Sekretariat Presiden, Jokowi menekankan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mempercepat penyelesaian urusan sertifikat tanah milik masyarakat.

Presiden pun mendorong agar urusan sertifikat tanah di seluruh Indonesia dapat selesai pada tahun 2024 mendatang.