BANGKAPOS.COM - Belakangan ramai di media sosial soal delapan tuntutan politik yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI.

Delapan poin itu ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan pada Februari 2025.

Sosok lima jenderal purnawiran TNI mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.

Baca juga: Pensiunan TNI Desak Gibran Diganti dari Wapres, Keputusan MK Dinilai Langgar Hukum dan Undang-Undang

Mereka tergabung Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Total 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI bertanda tangan pergantian Gibran Rakabuming Raka.

Dalam dokumen surat yang beredar di media sosial, hanya ada 5 nama jenderal purnawirawan yang tanda tangannya terlihat di dalam surat tersebut.

Dalam dokumen itu, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno merupakan selaku pihak "mengetahui".

Try Sutrisno merupakan mantan Wakil Presiden ke-6.

Ia menjabat saat Soeharto sebagai Presiden RI.

Alasan pergantian Wapres Gibran karena dianggap melanggar  keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu.

Yaitu hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Mereka sepakat mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu, mereka juga menuntut agar kroni-kroni Jokowi yang masih berada di pemerintahan Prabowo segera diganti.

Permintaan lain agar Polri dikembalikan pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

Prabowo disebutkan menghormati pandangan forum purnawirawan prajurit TNI yang menyampaikan delapan usulan kepadanya.

Hal itu disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Purnawirawan Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/4/2025). 

"Memang saran itu disampaikan oleh Forum para Purnawirawan TNI, para jenderal, para kolonel, ya ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu," kata Wiranto.

Berikut serba serbi sejumlah respons pemerintah atas usulan tersebut:

Tanggapan Istana

Presiden Prabowo Subianto menghargai dan memahami pernyataan sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi delapan poin saran terkait berbagai isu kebangsaan. Hal tersebut disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 24 April 2025.

“Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” ujar Wiranto dalam keterangan persnya kepada awak media usai pertemuan.

Meski demikian, Wiranto menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak dapat memberikan respons secara spontan atas usulan tersebut. Menurutnya, Presiden perlu mempelajari secara cermat isi dari setiap poin yang diajukan, mengingat isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental.

Kemenhan Respons soal Usulan Ganti Gibran sebagai Wapres

Kepala Biro Humas Sekretarian Jenderal Kementerian Pertahanan Frega Wenas merespons soal usulan mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Frega, Kementerian Pertahanan mengacu kepada pemerintah yang dijalankan melalui proses yang resmi.

“Terpilih secara resmi. Kami menghormati itu dan akan tetap patuh pada keputusan pimpinan di level nasional,” katanya di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Jumat, 25 April 2025. 

Politikus PPP Sarankan Pemerintah Fokus pada Ekonomi Daripada Reshuffle

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy alias Rommy mengatakan, Forum Purnawirawan TNI memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya ihwal permintaan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, kata dia, dalam sistem tata negara ada prosedur yang harus ditaati.

"Tentu mekanisme ketatanegaraan juga memiliki prosedurnya sendiri. Sebagai sebuah usulan kita hargai," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 25 April 2025.

Ketimbang fokus pada masalah pergantian Wapres dan reshuffle, Rommy menyarankan untuk fokus mengatasi sejumlah masalah ekonomi yang sedang melanda Indonesia. Sejumlah masalah itu di antaranya ramalan perlambatan ekonomi dunia dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

Berikut sosok kelima jenderal purnawirawan TNI yang menandatangani pernyataan sikap mendesak Gibran diganti

1. Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi
 
Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi adalah tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Panglima TNI.

Dalam kariernya, ia pernah menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, Wakil Asisten Operasi KASAD, dan Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana.

Dikutip dari Wikipedia, Fachrul Razi juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Gubernur Akademi Militer (1996–1997), Asisten Operasi KASUM ABRI (1997–1998), Kepala Staf Umum ABRI (1998–1999), dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan (1999).

Puncak kariernya sebagai perwira tinggi (Pati) TNI berhasil dicapainya saat mengisi kursi jabatan sebagai Wakil Panglima TNI pada 1999 hingga 2000.

Pascapurnatugas, Fachrul Razi sempat berkarier sebagai Komisaris Utama di berbagai perusahaan, di antaranya PT Central Proteina Prima Tbk dan PT Antam Tbk.

Fachrul Razi juga sempat terjun ke dalam dunia politik dengan bergabung bersama Partai Hanura.

Selain itu, Fachrul juga sempat menjadi Menteri Agama dalam kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

2. Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto

Tyasno Sudarto juga merupakan tokoh militer Indonesia yang memiliki rekam jejak karier yang cemerlang saat masih aktif sebagai Pati TNI.

Dalam kariernya, ia pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) periode 1999 hingga 2000.

Selain itu, Tyasno juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Pangdam IV/Diponegoro.

Tak sampai di situ, Tyasno Sudarto juga pernah mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

3. Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

Slamet Soebijanto adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) pada tahun 2005 hingga 2007.

Ia merupakan jenderal bintang empat yang berasa dari institusi TNI AL.

Slamet menjadi KSAL pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Alumnus Akabri 1973 tersebut juga pernah menjabat beberapa posisi strategis di TNI AL.

Slamet tercatat pernah menduduki posisi jabatan sebagai Wagub Lemhannas pada 2003 hingga 2005.

Jauh sebelum itu, ia juga sempat menjabat sebagai Asrenum Panglima TNI hingga Pangarmatim.

4. Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan

Hanafie Asnan pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU).

Ia tercatat aktif menjabat sebagai KSAU pada tahun 1998 hingga 2002.

Jenderal bintang 4 ini merupakan lulusan Akabri tahun 1969.

5. Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno

Try Sutrisno adalah tokoh militer di Indonesia.

Ia pernah menjabat sebagai Panglima ABRI pada tahun 1988 hingga 1993.

Kariernya di TNI pun terbilang cemerlang.

Jenderal bintang 4 ini juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai KSAD pada 1986 hingga 1988.

Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Panglima Kodam V/Jaya hingga Pangdam IV/Sriwijaya.

Dalam awal-awal kariernya, Try Sutrisno juga sempat menjadi ajudan pribadi Presiden Soeharto.

Setelah pensiun dari TNI, Try Sutrisno dipercaya menjadi Wakil Presiden ke-6 RI pada era Orde Baru.

Kala itu ia mendampingi Presiden Soeharto untuk periode 1993-1998.

(Bangkapos.com/Tribun Timur/Kompas.com)