BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tragedi meninggalnya seorang siswa SD di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan akibat dugaan perundungan atau bullying, menggugah berbagai pihak untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menyatakan turut prihatin sekaligus menegaskan komitmennya dalam mencegah kekerasan serupa terjadi di wilayahnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin menyampaikan bahwa kasus tersebut menjadi pengingat serius bahwa keamanan dan kenyamanan anak di lingkungan sekolah harus menjadi prioritas utama. 

Menurutnya, bullying bukan sekadar kenakalan biasa, tapi bentuk kekerasan yang bisa berdampak fatal jika tidak ditangani sejak dini.

"Kami sangat prihatin atas peristiwa yang terjadi di Bangka Selatan. Di Pangkalpinang, kami telah mengupayakan berbagai langkah preventif, mulai dari edukasi hingga pembentukan forum dan satuan tugas khusus perlindungan anak," ujar Unu kepada Bangkapos.com, Selasa (29/7/2025).

Upaya tersebut, dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah kota telah menggandeng para psikolog, akademisi, serta lembaga pendidikan dan perlindungan anak, termasuk Institut Pahlawan 12, untuk menyusun program sosialisasi dan pendampingan yang menyentuh langsung ke masyarakat dan lingkungan sekolah.

"Kami sedang mempersiapkan kegiatan sosialisasi terpadu untuk perlindungan perempuan dan anak. Satgas khusus sudah kami bentuk, dan forum-forum pelaporan sudah tersedia. Masyarakat jangan takut melapor. Setiap laporan akan kami tindak lanjuti," tegasnya.

Unu menekankan perlindungan terhadap anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga masyarakat, guru dan orang tua. Ia mengajak seluruh pihak agar aktif mengawasi dan mendampingi anak-anak, baik di rumah maupun di sekolah.

"Tidak boleh ada satu anak pun yang merasa sendiri atau tidak aman. Jika ada tanda-tanda kekerasan, segera laporkan. Kita ingin membangun Pangkalpinang sebagai kota yang benar-benar ramah anak," imbuhnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pangkalpinang, Agustu Afendi menyebut bahwa pihaknya telah menjalankan program sosialisasi ke sekolah-sekolah dasar dan menengah untuk membangun kesadaran terhadap bahaya bullying.

"Edukasi kami lakukan secara rutin. Kami juga telah menandatangani MoU dengan sekolah-sekolah untuk penguatan sistem pelaporan dan penanganan kasus. Bullying tidak boleh dianggap remeh karena dampaknya bisa menyebabkan trauma mendalam bahkan depresi berat," kata Agustu.

Menurutnya, salah satu pemicu perundungan di kalangan anak-anak saat ini adalah paparan konten kekerasan melalui gawai dan media sosial. Karena itu, orang tua dan guru diminta aktif mengawasi konsumsi digital anak-anak mereka.

"Anak-anak meniru apa yang mereka lihat. Jika mereka terbiasa melihat kekerasan, besar kemungkinan mereka akan menirunya. Orang tua harus terlibat lebih dalam dalam pendidikan karakter anak di rumah," jelasnya.

Agustu juga memastikan bahwa Pemkot Pangkalpinang telah menyiapkan layanan pendampingan psikologis bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Provinsi Bangka Belitung.

Jika terjadi kasus kekerasan, baik fisik maupun psikis, pemerintah siap memberikan respon cepat melalui tim pendamping profesional.

"Jika kekerasan fisik terjadi, sekolah wajib segera merujuk ke fasilitas kesehatan. Untuk kasus kekerasan psikis, tim kami akan langsung turun untuk melakukan asesmen dan pendampingan psikologis. Tujuannya agar anak tidak merasa sendirian dan bisa segera pulih," paparnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)