Berita Pangkalpinang

Pemkot Pangkalpinang Targetkan Zero Stunting di 2026, Sekda Tegaskan Tak Bisa Sendiri-sendiri

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

RAPAT KOORDINASI PENURUNAN STUNTING - Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Mie Go bersama jajaran OPD dan tim percepatan penurunan stunting berfoto bersama usai Rapat Koordinasi Penurunan Stunting Tahun 2025 di Ruang Rapat Inspektorat, Selasa (29/7/2025).

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang terus mengakselerasi upaya percepatan penurunan stunting, menyusul capaian menggembirakan yang berhasil menurunkan angka prevalensi stunting dari 20,6 persen pada 2023 menjadi 14,4 persen di tahun 2024. 

Meski telah melampaui target nasional 14 persen, Pemkot Pangkalpinang menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan stunting secara menyeluruh hingga mencapai zero stunting pada 2026.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kota Pangkalpinang Tahun 2025 yang digelar di ruang Rapat Inspektorat Kota Pangkalpinang, Selasa (29/7/2025). 

Rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang Mie Go, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang Akhmad Subekti, Tim Percepatan Penurunan Stunting, Dinas P3AKB, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam arahannya, Sekda Mie Go menekankan pentingnya kerja kolektif lintas sektor untuk menekan angka stunting di Pangkalpinang.

"Penanganan stunting ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Harus keroyokan, lintas OPD. Ada Dinas PU, Perkim, Sosial, Kesra, Kesehatan, DP3AKB, hingga Baznas. Kalau semua bergerak dengan data yang akurat dan rencana aksi yang jelas, saya yakin kita bisa menuju zero stunting di 2026," tegas Mie Go kepada awak media, Selasa (29/7/2025).

Ia juga menyinggung program pembagian telur yang sebelumnya diinisiasi sebagai intervensi sensitif terhadap keluarga berisiko stunting. Program ini akan dilanjutkan, namun dengan pendekatan sukarela tanpa target jumlah.

"Siapa saja yang mau menyumbang, silakan. Tidak ada batasan minimal ataupun maksimal. Dua butir telur pun silakan, yang penting ikhlas," ujarnya.

Sekda Mie Go menegaskan bahwa langkah kedepan akan lebih terfokus pada lokus prioritas dengan berbasis data akurat.

Ia mendorong setiap OPD untuk memiliki rencana aksi yang konkret dan saling mendukung dalam pelaksanaan intervensi sensitif dan spesifik.

"Setiap OPD harus tahu tugasnya apa, dan harus dilakukan bersama-sama. Kita tidak bisa mengandalkan satu pihak saja. Kalau semua bergerak, stunting bukan hal yang mustahil untuk kita basmi," tuturnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pangkalpinang, Agustu Afendi membeberkan bahwa capaian penurunan angka stunting di Kota Pangkalpinang telah menunjukkan tren positif.

Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, angka prevalensi stunting turun menjadi 14,4 persen dari sebelumnya 20,6 persen di tahun 2023.

Penurunan ini sejalan dengan target nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

"Walaupun target nasional sudah tercapai, upaya percepatan tetap berlanjut hingga 2029 sesuai arahan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting," kata Agustu.

DP3AKB mencatat hingga Juli 2025 telah dilakukan pendampingan terhadap 6.160 kelompok sasaran yang terdiri dari calon pengantin (catin), ibu hamil (bumil), ibu pasca persalinan (bufas), balita dan baduta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.725 masuk kategori berisiko stunting, dengan rincian:

• Catin: 97 didampingi, 44 berisiko
• Bumil: 1.022 didampingi, 542 berisiko
• Bufas: 560 didampingi, 241 berisiko
• Baduta dan balita: 2.756 didampingi, 898 berisiko

Program percepatan lainnya antara lain pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga, rapat mini lokakarya stunting di tingkat kecamatan, serta koordinasi intensif di tingkat kota.

Namun, Agustu juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025, tidak lagi tersedia sub-kegiatan Audit Kasus Stunting dalam Anggaran BOKB seperti tahun-tahun sebelumnya, yang sebelumnya melibatkan tim teknis dan tim pakar.

Untuk itu, ia mendorong seluruh OPD dan satuan kerja untuk melaporkan intervensi dan program yang sudah berjalan sebagai bagian dari kolaborasi multipihak.

"Kita manfaatkan forum ini untuk menyampaikan data, berbagi inovasi, dan menyusun tindak lanjut secara gotong royong. Kunci suksesnya adalah koordinasi lintas sektor," ujarnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Berita Terkini