BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang melalui Dinas Pangan dan Pertanian terus memperketat pengawasan harga pangan guna memastikan kelancaran program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Setiap hari, tim enumerator diturunkan untuk memantau harga kebutuhan pokok di dua pasar utama, yakni Pasar Pagi dan Pasar Ratu Tunggal. 

Pemantauan dilakukan dengan metode sampling dari tiga titik berbeda, pedagang di bagian depan, tengah, dan belakang pasar. Pedagang yang dipilih pun bersifat tetap, sehingga harga yang dicatat bisa lebih konsisten dan berkesinambungan selama satu tahun penuh.

"Harga-harga yang terkumpul akan langsung kami input ke dalam aplikasi Panel Harga Pangan Nasional milik Badan Pangan Nasional. Update harga bisa diakses masyarakat setiap hari pukul 13.00 WIB melalui aplikasi yang dapat diunduh di Play Store," jelas Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, Yiyi Zilaida, usai menghadiri Rapat Koordinasi Program MBG di Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (28/8/2025).

Selain melaporkan harga ke aplikasi nasional, Yiyi menyebut pihaknya juga melakukan rekap internal sebelum pukul 10.00 WIB setiap hari. Data tersebut memuat perkembangan harga berbagai komoditas pangan, termasuk tujuh jenis sayuran utama yang menjadi fokus penyediaan bahan untuk program MBG.

Namun, Dinas Pangan mengakui masih ada tantangan di lapangan, terutama dari sisi pemasok. Sejumlah pemasok yang masuk ke Sistem Pasar Pangan Grosir (SPPG) dinilai belum terbuka terkait asal-usul barang, sehingga menyulitkan proses verifikasi kualitas.

"Kami tidak merekomendasikan pembelian dari pedagang eceran secara sembarangan, misalnya dari mobil yang baru menurunkan barang, karena kualitasnya sulit ditelusuri. Program ini menyangkut gizi anak-anak, jadi bahan pangan yang masuk harus segar, aman, dan layak konsumsi," tegas Yiyi.

Ia juga menyoroti fluktuasi harga sayuran yang kerap terjadi dalam sehari. Menurutnya, harga pagi hari bisa berbeda jauh dengan harga pada malam atau dini hari. Kondisi ini menuntut adanya kesepakatan bersama terkait referensi data harga yang digunakan pemerintah.

"Kalau data diambil siang, tentu berbeda dengan harga setelah Isya. Jadi penting bagi semua pihak untuk menyepakati acuan harga yang dipakai, agar tidak terjadi perbedaan persepsi," tambahnya.

Untuk memperkuat data, Dinas Pangan juga menggandeng Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) agar menggunakan data resmi dari dinas dan aplikasi Panel Harga Pangan Nasional. Dengan begitu, seluruh pihak memiliki rujukan yang sama terkait dinamika harga pangan di Pangkalpinang. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)