Anggaran Desa Dipangkas, Eddy Iskandar Harapan Kades Optimal Program Ketahanan Pangan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Meski adanya penurunan anggaran dana desa, program penggerak ekonomi menjadi hal wajib yang harus dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Hal ini pun diungkapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Eddy Iskandar, saat dikonfirmasi adanya penurunan dana desa hingga 67 persen.

"Untuk ketahanan pangan ini menjadi hal yang penting, terlebih lagi dengan beroperasinya program Makan Bergizi Gratis. Maka perlu pasokan sumber daya bahan makanan yang sangat besar, ini bisa jadi peluang pemanfaatan," ujar Eddy Iskandar, Kamis (22/1/2026).

Selain itu pihaknya menekankan pentingnya optimalisasi koperasi ataupun Badan Usaha Milik Desa, guna dapat memutar perekonomian masyarakat desa.

"Kita memahamilah dengan penurunan ini, sebenarnya kesulitan-kesulitan dalam mengelola potensi-potensi yang ada. Perlu ada optimalisasi yang dilakukan para kepala desa, meskipun dengan keterbatasan anggaran," jelasnya.

Diketahui langkah pemotongan dana desa dilakukan melalui kebijakan Kementerian Keuangan, setelah fokusnya akan diarahkan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Kepala desa bingung juga hanya menggunakan dana yang terbatas, dengan alokasi yang sudah ditetapkan seperti itu. Itu sebenarnya Pemerintah Pusat harus memperhatikan, jadi bagaimana kondisi-kondisi di setiap desa. Setiap desa tentunya memiliki, tantangan dan potensi yang berbeda-beda," ungkapnya.

Diberitakan terpisah, kebijakan Pemerintah Pusat terkait dana desa kini memberikan dampak yang besar, mengingat setiap desa di Provinsi Bangka Belitung hanya mendapatkan dana dikisaran Rp 300 - 400 juta per tahun.

Diketahui pada 2025 lalu untuk anggaran dana desa sekitar Rp 300 miliar, namun kini para perangkat desa harus gigit jari setelah dana tersebut turun hingga menyisakan Rp 123 miliar untuk di Provinsi Bangka Belitung. 

"Kalau dibandingkan 2025 turun 67 persen, jadi sekarang untuk dana desa itu kisaran Rp 300 juta hingga Rp 400 juta saja," ujar Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bangka Belitung, Hardadi.

Diketahui langkah pemotongan dana desa dilakukan melalui kebijakan Kementerian Keuangan, setelah fokusnya akan diarahkan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Memang diprioritaskan, untuk pembangunan gerai KDMP. Harapannya memang dibangun, dari pada sudah dipotong lalu tidak dibangun. Untuk KDMP yang sudah dibangun, ada 50 yang tersebar di seluruh kabupaten," jelasnya.

Lebih lanjut kebijakan pemangkasan dana desa tak hanya berdampak pada program, namun gaji perangkat desa pun juga ikut terkena dampaknya.

"Alokasi dana desa karena memang untuk membiayai salah satunya untuk penghasilan tetap, artinya untuk gaji honor para perangkat desa dan kepala desa, tunjangan BPD juga jadi pasti berpengaruhnya besar," jelasnya.

Sementara itu ditengah kebijakan yang diprediksi berjalan hingga 6 tahun kedepan, Hardadi pun menekankan pentingnya desa memiliki pendapatan asli desa.

"Maksimalkan yang ada jadi lebih utamakan yang prioritas, serta menyentuh masyarakat secara langsung. Upaya sekarang ini untuk bertahan, tentunya desa dengan pendapatan asli itu sendiri," ungkapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).