Pejabat Diduga Manipulasi SKP, Bupati Basel Ancam Gugat ke PTUN dan Laporkan ke BKN

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Kepulauan Bangka Belitung, siap mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pejabat eselon II yang diduga melakukan pemalsuan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam dan bahkan siap menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta melaporkan kasus ini ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

Riza mengaku gusar setelah mengetahui adanya indikasi manipulasi dokumen SKP yang diajukan kepadanya untuk ditandatangani. Namun setelah dicek, data yang disodorkan berbeda dengan yang tercatat dalam sistem daring.

"Artinya kepala daerahnya saja berusaha dimanipulasi,” kata dia kepada Bangkapos.com, Sabtu (30/8/2025).

Menurutnya SKP merupakan rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam satu tahun. Berfungsi sebagai alat ukur dan dasar evaluasi untuk menilai hasil kerja dan perilaku kerja secara objektif. SKP bertujuan untuk mendorong peningkatan produktivitas, memastikan pembinaan yang tepat dan memberikan kejelasan mengenai apa yang harus dicapai oleh ASN dalam pekerjaannya.

Adapun komponen SKP meliputi ekspektasi kinerja dan rencana hasil kerja (RHK) sesuai fungsi jabatan. Lalu, perilaku kerja dan indikator kinerja. SKP menjadi dokumen penting yang memastikan setiap PNS memiliki tujuan kerja yang jelas, terukur dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Maka dari itu dirinya sangat marah dengan tindakan yang dilakukan oleh segelintir pejabat tersebut.

Ia turut memastikan pejabat eselon itu juga telah menipu masyarakat. Ketika disinggung siapa pejabat yang dimaksud Riza Herdavid masih enggan membeberkan lebih jauh. Namun jumlahnya mencapai hingga tujuh orang melakukan manipulasi SKP.

“Saya pastikan Pejabat itu akan menipu rakyat. Ada lima sampai tujuh orang (Pejabat eselon II memanipulasi SKP),” jelas Riza Herdavid.

Diakuinya selama kepemimpinan Riza Herdavid dan Debby Vita Dewi tidak pernah ada aparatur sipil negara (ASN) serta pejabat yang merasakan non job  karena melakukan pelanggaran. Non job merujuk pada pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu dalam instansi pemerintahan. Meskipun tetap menerima gaji sebagai PNS.

Sebagai kepala daerah ia selalu memberikan kesempatan kepada ASN yang bermasalah. Lewat cara itu dirinya mencoba mengetuk hati nurani pejabat agar dapat berubah. Akan tetapi, kesempatan dan kepercayaan diberikan tetap disalahgunakan oleh segelintir ASN. Oleh sebabnya pejabat eselon II tersebut sesegera mungkin mengundurkan diri jika memiliki rasa malu.

“Segera mengundurkan diri saja, sebelum kita berurusan lebih repot. Sekali-sekali saya perlu tegas,” ucapnya.

Kata Riza Herdavid dirinya siap memberikan tindakan tegas dengan membawa permasalahan manipulasi SKP itu ke PTUN maupun BKN. Mengingat tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut dan mereka tetap menggunakan ‘gaya lama’ dalam bekerja..

“Saya harus ambil tindakan tegas. Kita berurusan lah nanti PTUN atau BKN,” tegas Riza. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)