Pemkab Bangka Selatan Targetkan Program MBG Berjalan Akhir September 2025

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi alias SPPG atau dapur umum dapat beroperasi pada akhir September 2025. 

Mulai operasionalnya SPPG menjadi upaya pemerintah daerah dalam mempercepat program makan bergizi gratis atau MBG. Tujuan utama percepatan MBG yakni mengurangi angka malnutrisi dan stunting. 

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda bilang pemerintah daerah saat ini terus mengakselerasi penerapan program MBG dengan membentuk satuan tugas. Seperti diketahui dari tujuh kabupaten maupun kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya Kabupaten Bangka Selatan yang belum menjalankan program MBG. Oleh karena itu, pihaknya meminta ketegasan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Jangan sampai Pemerintah Bangka Selatan seolah kurang mendukung program MBG. Karena memang sekarang kita belum ada SPPG yang siap sampai hari ini,” kata dia kepada Bangkapos.com, Selasa (2/9/2025).

Hefi Nuranda mengatakan percepatan pelaksanaan program MBG menjadi atensi pemerintah daerah dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, pemerintah daerah belum mengetahui secara pasti kesiapan tersebut. Mengingat pelaksanaan MBG termasuk pembangunan SPPG serta perekrutan dapur mitra dilakukan oleh BGN.

Sebabnya pihaknya meminta adanya percepatan yang dilakukan oleh BGN untuk kesiapan SPPG. Karena selama ini pemerintah daerah terus menunggu instruksi lanjutan termasuk upaya antisipasi kelangkaan dan melonjaknya harga bahan pangan. Berdasarkan hasil rapat bersama ditargetkan pada pekan keempat bulan September ini program MBG sudah bisa berjalan.

“Mudah-mudahan ada satu atau dua SPPG di akhir September 2025 ini yang sudah siap dan bisa jalan,” ujar Hefi Nuranda. 

Selain itu terdapat 58.181 orang akan menjadi penerima manfaat program MBG. Jumlah itu berdasarkan data dari BGN dalam kegiatan sosialisasi program MBG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Agustus 2025.

Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring dengan proses pendataan yang terus dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut sebanyak 46.503 orang merupakan peserta didik. 

Mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas atau kejuruan (SMA/SMK) baik negeri maupun swasta.

Dilanjutkan sebanyak 164 orang ibu hamil serta 11.514 orang anak bawah lima tahun (Balita). Sementara data ibu menyusui masih dalam proses pendataan. Adapun besaran anggaran program MBG diklaim turut berbeda-beda.

Untuk jenjang kelas 4-6 sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) sederajat termasuk ibu hamil dan menyusui dianggarkan Rp15.000 per porsi. Dengan rincian bahan baku senilai Rp10.000, biaya sewa Rp2.000 serta biaya operasional senilai Rp3.000. Sedangkan jenjang SD kelas 1-3 dan balita dianggarkan Rp12.000 per porsi. Dengan biaya bahan baku senilai Rp8.000, biaya sewa Rp2.000 dan operasional Rp3.000.

“Besaran dibedakan karena bahan bakunya. Selain itu ada biaya sewa dan juga operasional,” ujarnya.

Sejauh ini kata Hefi Nuranda Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah menyediakan sebanyak tiga SPPG yang berada di Kecamatan Toboali, Kecamatan Payung dan Kecamatan Airgegas.

Antisipasi kenaikan harga dan kelangkaan bahan pokok akibat akan dilaksanakannya program MBG juga telah dipetakan. Dalam sehari total terdapat 58.000 porsi makanan yang harus disediakan untuk mensukseskan program MBG di Kabupaten Bangka Selatan. 

“Makanya dari itu kita harus antisipasi sejak dini, bagaimana suplai atau ketersediaan stok bahan pokok di pasaran tetap ada,” tukas Hefi Nuranda.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)