Prabowo Subianto Tinjau Barang Rampasan Negara dan Tata Kelola Pertimahan di Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada Senin, 6 Oktober 2025.

Kunjungan ini menjadi salah satu agenda penting pemerintahan Prabowo di awal masa jabatannya, karena berkaitan langsung dengan penertiban sektor pertambangan timah dan pengelolaan Barang Rampasan Negara (BRN) yang selama ini menjadi sorotan publik.

Kunjungan Presiden akan berlangsung singkat hanya dalam satu hari penuh namun dengan agenda yang sangat padat dan strategis.

Berdasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Presiden akan tiba di Bandara Depati Amir, Pangkalpinang, sekitar pukul 07.00 WIB, sebelum langsung meninjau lokasi smelter PT Tinindo Internusa di kawasan Air Itam, Bukitintan, serta kantor pusat PT Timah Tbk di Opas Indah, Taman Sari.

Agenda Padat, Fokus pada Tata Kelola Timah Nasional

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, membenarkan rencana kedatangan Presiden tersebut.

Ia menjelaskan bahwa kunjungan kali ini difokuskan untuk meninjau pengelolaan Barang Rampasan Negara (BRN), termasuk smelter yang kini dikelola pemerintah setelah disita dalam kasus tata niaga timah ilegal.

“Presiden akan tiba Senin pagi, langsung menuju smelter PT Tinindo Internusa, kemudian ke PT Timah. Fokus kunjungan ini terkait peningkatan ekonomi nasional dari sektor pertimahan dan penataan aset negara hasil sitaan,” kata Hidayat saat ditemui usai melantik sejumlah pejabat di Kantor Gubernur Babel, Sabtu (4/10/2025).

Menurut Hidayat, kehadiran Presiden tidak hanya menjadi kunjungan seremonial, tetapi juga momentum penting bagi reformasi tata kelola timah nasional.

“Presiden ingin melihat langsung kondisi riil di lapangan. Beliau ingin memastikan bahwa aset rampasan negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Persiapan Ketat Menjelang Kedatangan Presiden

Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas persiapan yang intens di kawasan PT Tinindo Internusa.

Jalan akses menuju area pabrik yang sebelumnya tertutup pepohonan kini telah dibersihkan. 

Sejumlah alat berat seperti ekskavator oranye berjajar di halaman, sementara dua unit mobil pemadam kebakaran disiagakan.

Di pintu masuk, penjagaan diperketat oleh petugas keamanan gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpam perusahaan. Warga sipil sementara waktu dilarang masuk tanpa izin resmi.

“Untuk sementara, hanya pihak berkepentingan yang bisa masuk. Ini sudah protap pengamanan kunjungan Presiden,” ujar seorang petugas keamanan.

Sementara itu, suasana di kantor pusat PT Timah Tbk juga mulai menunjukkan tanda-tanda persiapan penyambutan.

Gerbang besar berwarna biru yang biasanya polos kini dihiasi bendera merah putih di kedua sisinya.

Meski begitu, aktivitas pegawai dan lalu lintas di sekitar kantor masih berjalan normal.

Rombongan Menteri dan Pejabat Tinggi Negara Sudah Tiba

Menjelang kedatangan Presiden, sejumlah pejabat tinggi negara diketahui telah lebih dahulu tiba di Bangka Belitung pada Minggu malam (5/10/2025).

Beberapa di antaranya adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Kehadiran para menteri tersebut menandakan bahwa kunjungan kali ini merupakan koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) dalam rangka memperkuat pengawasan pertambangan dan aset negara.

“Hebat Bangka Belitung ini, semua datang. Dampaknya luar biasa, dari ekonomi restoran sampai hotel penuh semua,” ujar Gubernur Hidayat Arsani sembari menyambut sejumlah pejabat di Gedung VIP Bandara Depati Amir.

Ia berharap kedatangan Presiden Prabowo Subianto membawa angin segar bagi pembangunan ekonomi Babel.

 “Kita berdoa agar kunjungan Presiden ini menjadi titik balik kemajuan Bangka Belitung,” ujarnya.

Agenda Utama, Penyerahan Barang Rampasan Negara dan Arahan Presiden

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bangkapos.com, rangkaian kegiatan Presiden di Babel mencakup peninjauan Barang Rampasan Negara (BRN), serah terima aset dari Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan, serta paparan Menteri Pertahanan terkait capaian Satgas Penertiban Kegiatan Hilir (PKH) sektor timah.

Selain itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin dijadwalkan memberikan paparan singkat terkait operasi penertiban tambang timah ilegal, yang hingga kini telah menutup lebih dari 1.000 titik tambang liar di Babel.

“Harapannya, Presiden bisa melihat apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Kita ingin beliau tahu kondisi real kita di Bangka Belitung,” kata Hidayat.

Ancaman Aksi Demonstrasi, Pemprov Janji Pengamanan Humanis

Di sisi lain, menjelang kunjungan Presiden, sejumlah kelompok masyarakat dilaporkan berencana menggelar aksi demonstrasi damai di depan kantor PT Timah Tbk.

Mereka menuntut transparansi pengelolaan tambang dan keadilan bagi penambang lokal.

Gubernur Hidayat Arsani menegaskan, pihaknya akan memastikan aksi tersebut berjalan aman.

“Demo adalah hak rakyat, asalkan dilakukan damai. Kita bapak rakyat, pasti kita terima selama positif,” ujarnya.

Latar Belakang. Operasi Besar Penertiban Tambang Ilegal di Babel

Kunjungan Presiden kali ini merupakan tindak lanjut dari perintah langsung Prabowo pada 1 September 2025, yang menginstruksikan TNI, Polri, dan Bea Cukai melakukan operasi besar-besaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Operasi tersebut bertujuan menutup tambang timah ilegal dan jalur penyelundupan hasil tambang yang telah merugikan negara hingga Rp45 triliun.

Dalam pidatonya di Penutupan Musyawarah Nasional VI PKS, Senin (29/9/2025), Presiden menyoroti secara keras kebocoran kekayaan negara akibat 1.000 tambang ilegal di Babel.

“Bangka Belitung cukup lama menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia. Tapi 80 persen hasil timah diselundupkan. Mulai 1 September, saya perintahkan operasi besar-besaran. Kita tutup semua jalur penyelundupan—sampan pun tidak bisa keluar,” tegas Prabowo.

Presiden mengungkapkan bahwa penyelundupan timah dilakukan melalui berbagai modus, termasuk menggunakan kapal feri dan perahu kecil. Kini, seluruh jalur laut di Babel diawasi ketat oleh aparat gabungan.

Potensi Baru: Mineral Tanah Jarang di Limbah Tambang

Selain penertiban tambang ilegal, Presiden Prabowo juga menyoroti potensi mineral tanah jarang (rare earth) yang terdapat dalam limbah timah di Babel.

Menurutnya, material tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi dan selama ini luput dari perhatian.

“Yang lebih merisaukan tetapi juga memberi harapan, ternyata limbahnya punya nilai sangat tinggi. Limbah itu berisi mineral tanah jarang. Jadi jangan dikira limbah, padahal emasnya Indonesia di situ,” kata Presiden.

Untuk itu, Prabowo memerintahkan Direktorat Jenderal Bea Cukai agar merekrut ahli-ahli kimia guna mengidentifikasi kandungan mineral langka di setiap material sisa tambang.

“Ini saya perintahkan Bea Cukai rekrut ahli kimia, supaya bisa bedakan mana pasir biasa, mana tanah jarang. Potensinya luar biasa,” tegasnya.

Kementerian ESDM Hentikan 190 Tambang Melanggar Regulasi

Sebagai langkah pendukung operasi Presiden, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah menghentikan sementara 190 tambang mineral dan batu bara di seluruh Indonesia, termasuk beberapa di Bangka Belitung.

Keputusan ini tertuang dalam surat Dirjen Minerba Tri Winarno tertanggal 18 September 2025, yang menegaskan sanksi bagi perusahaan yang melanggar kewajiban reklamasi dan pascatambang.

Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.

“Ini langkah tegas agar pelaku usaha pertambangan patuh terhadap regulasi dan menjaga lingkungan,” ujarnya.

Menurut Dewi, penghentian sementara tetap memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memperbaiki dokumen rencana reklamasi. Selama masa penutupan, perusahaan wajib menjaga dan memantau lingkungan di area tambangnya.

Harapan Baru bagi Bangka Belitung

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Bangka Belitung diharapkan menjadi titik balik besar bagi industri timah nasional.

Dengan langkah penertiban dan tata kelola yang lebih transparan, pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan negara sekaligus perlindungan lingkungan dan masyarakat lokal.

“Jika semua berjalan sesuai arah Presiden, Babel bisa kembali menjadi pusat timah dunia yang berdaulat, berkelanjutan, dan menguntungkan rakyatnya sendiri,” ujar Gubernur Hidayat menutup keterangannya.

(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy/Kompas.com)