Hadapi Defisit, Wali Kota Pangkalpinang Siapkan Strategi Optimalisasi Pendapatan Daerah

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin atau yang akrab disapa Prof. Udin, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang akan fokus pada optimalisasi potensi-potensi daerah untuk menutupi defisit anggaran dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Langkah tersebut diambil menyusul proyeksi defisit belanja daerah sebesar Rp27,09 miliar, di mana pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp768,54 miliar, sementara belanja daerah mencapai Rp795,63 miliar.

"Kita sadar ruang fiskal kita terbatas. Tapi saya optimis, kalau potensi-potensi daerah bisa kita optimalkan, defisit ini bisa terlewati," ujar Prof. Udin kepada awak media usai rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD di Gedung DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (27/10/2025).

Prof. Udin mengakui bahwa pada tahun 2025, pendapatan daerah mengalami penurunan dibanding tahun 2024. Penurunan ini disebabkan melambatnya perputaran ekonomi akibat masalah di sektor pertimahan, yang selama ini turut memengaruhi aktivitas ekonomi di Pangkalpinang.

"Kalau kita lihat, tahun 2024 pendapatan kita tidak tinggi, tapi masih stabil. Nah, 2025 ini agak turun karena faktor timah. Karena itu, untuk 2026 kita tidak berani memproyeksikan pendapatan terlalu tinggi, kita naikkan sedikit saja atau minimal sama seperti 2024," jelasnya.

Namun demikian, wali kota tetap optimistis bahwa kondisi tersebut bersifat sementara. Ia menilai, jika persoalan di sektor pertimahan mulai menemukan titik terang, kinerja ekonomi Pangkalpinang akan kembali membaik, dan potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bisa terealisasi lebih cepat.

Sebagai langkah konkret menghadapi keterbatasan fiskal, Pemkot Pangkalpinang tengah memetakan dan menyiapkan berbagai strategi intensifikasi pendapatan, terutama dari sumber-sumber lokal yang selama ini belum tergarap optimal.

"Kita sudah mencatat banyak potensi yang bisa dioptimalkan, seperti parkir, sampah, PBB, pajak restoran, PDAM, dan aset-aset daerah. Ini yang akan kita dorong agar bisa memberikan tambahan penerimaan," kata Prof. Udin.

Ia menjelaskan, optimalisasi tersebut akan dilakukan dengan pendekatan digitalisasi dan peningkatan tata kelola, agar sistem pungutan pajak dan retribusi menjadi lebih transparan dan mudah diakses masyarakat.

"Kami akan pastikan sistemnya tertib, akuntabel, dan berbasis data agar kebocoran bisa diminimalkan," tambahnya.

Meski APBD 2026 diproyeksikan mengalami defisit, Prof. Udin menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak berarti keuangan daerah dalam situasi krisis.

Defisit, kata dia, merupakan bagian dari dinamika fiskal yang masih dalam batas wajar selama dikelola dengan hati-hati dan diarahkan pada belanja produktif.

"Kita tidak ingin hanya menutup defisit, tapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi dampak langsung bagi masyarakat. Prinsipnya bukan sekadar spending more, tapi spending better," tuturnya. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)