Kabupaten Bangka Krisis Guru, Ratusan Pensiun Tiap Tahun Tak Digantikan SDM Baru

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kabupaten Bangka kini menghadapi krisis tenaga pendidik. Setiap tahunnya, ratusan guru pensiun tanpa adanya pengangkatan baru, membuat dunia pendidikan di daerah itu kekurangan sumber daya manusia (SDM) pengajar.

Kondisi ini disebabkan pula adanya kebijakan bahwa pemerintah daerah yang tidak diperkenankan lagi menerima tenaga honorer, termasuk tenaga guru.

Ketua PGRI Kabupaten Bangka, Margono menilai, kekurangan SDM guru ini menjadi keresahan tersendiri.

“Di Kabupaten Bangka ini kita kekurangan guru. Jadi kita ini emergency (darurat-red) terhadap kekurangan tenaga pengajar atau guru,” ungkap Margono saat diwawancarai Bangkapos.com, Kamis (30/10/2025).

Kata dia, hal ini dapat dilihat dari jumlah guru pensiun setiap tahunnya yang rata-rata mencapai lebih dari 100 orang.

“Berarti kan sudah mengurangi, sedangkan pengangkatan belum ada lagi,” jelasnya.

Padahal menurutnya, kebutuhan terhadap tenaga guru ikut meningkat setiap waktunya. Hal ini selaras dengan meningkatnya pula jumlah populasi penduduk.

Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan jumlah siswa.

Baca juga: PGRI Bangka Gelar Seminar Sambut HGN 2025, Angkat Isu Perlindungan Guru dan Pembelajaran Inklusif

“Karena jumlah penduduk lebih banyak, meningkat meningkat terus. Secara korelasinya, jumlah penduduk meningkat, pasti jumlah siswa meningkat, gurunya juga (harusnya) meningkat. Bisa dibilang (kita) krisis terhadap kebutuhan guru,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Bangka, Yudi Aprizal menyebut bahwa kekurangan guru terjadi pada semua jenjang pendidikan, baik tingkat TK, SD hingga SMP. 

Pada tahun 2025 ini, terhitung saat ini ada kekurangan sekitar 300-an orang guru kelas.

“Ditambah guru yang pensiun pada tahun 2025 ini berjumlah 111 orang,” kata Yudi beberapa waktu lalu.

Sedangkan pada tahun 2026 mendatang, terdata ada sekitar 149 orang guru yang akan pensiun. Dengan demikian, kekurangan jumlah guru untuk di Kabupaten Bangka mencapai lebih dari 500-an orang.

Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah pusat memberikan kelonggaran dalam penerimaan guru kedepannya. Pasalnya, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan menjadi masalah serius bagi Kabupaten Bangka.

Dia menyebut, kekurangan guru paling banyak yakni di tingkat SD. Pasalnya, banyak yang pensiun ditambah penerimaan tenaga pendidikan yang tidak seimbangn dengan angka pensiun.

“Yang jelas sampai dengan saat kita masih tetap kekurangan tanaga pendidikan di ketiga jenjang pendidikan tersebut,” ujarnya.

Lanjut Yudi, demi menutupi kekurangan guru tersebut, beberapa sekolah menerapkan solusi sementara dimana kepala sekolah ikut mengajar atau merangkat seperti guru biasa.

“Kami dari Pemkab Bangka berupaya untuk menambah kekurangan guru dengan cara  berkoordinasi ke pemerintah pusat,” ungkapnya.

Kata dia, Pemkab Bangka, melalui Pj Sekda Bangka sudah mengunjungi sejumlah kementrian terkait yakni Kemenpan-RB, Kemendagri dan Kemendikdasmes untuk memperjuangkan hal tersebut.

“Saat ini kita tidak berani (membuka penerimaan guru-red) karena belum ada surat resmi dari pihak terkait yang mengatakan boleh menambah guru,” sambungnya.

Lebih lanjut, jika sudah ada petunjuk teknis mengenai hal itu, Pemkab Bangka dapat membuka penerimaan guru melalui dana APBD yang akan dibuatkan pos anggarannya.

“Kekurangan tenaga pendidik tersebut memberikan dampak luar biasa yang bagi dunia pendidikan kita,” imbuhnya. (Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)