DPKP Babel Soroti Peluang Ekonomi di Balik Program Makan Bergizi Gratis

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pelaksana tugas ( Plt ) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erwin, mengajak masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ajakan tersebut disampaikannya pada Selasa (18/11/2025).

"Ada beberapa peluang ekonomi pada program MBG tersebut di antaranya, budidaya sayur-sayuran maupun telur ayam untuk bahan MBG," ujar Erwin. 

Erwin mengatakan keberadaan dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), dapat membantu perputaran perekonomian masyarakat.

"Memang kami sarankan, harus ada mekanisme yang jelas supaya SPPG itukan ikut membantu petani. Mereka kalau bisa tidak langsung membeli ke pasar, mungkin beli ke petani, supaya nanti pasokan bahan baku bisa membantu petani untuk mereka meningkatkan pendapatan," ucapnya.

Dengan peluang yang sangat besar, pihaknya berharap selain tujuan program MBG itu untuk memberikan makan gratis akan tetapi ada faktor pemicu ekonomi.

"Makanya MBG tidak dibuat sistem dibagi tunai berupa uang, tapi melalui program. Jadi nanti dia tidak hanya terkait sasaran di siswa ataupun ibu hamil, tapi ikut merangsang pertumbuhan ekonomi yang lain. Lalu juga ada perekrutan tenaga kerja, hingga pemenuhan bahan baku baik itu sayur ataupun telur," ucapnya.

Baca juga: Dispaper Kota Pangkalpinang Imbau SPPG Gunakan Lada Lokal Bersertifikat

Diberitakan terpisah, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memastikan akan mendorong percepatan pembangunan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini pun diungkapkan Pj Sekda Provinsi Bangka Belitung, Ferry Afrianto terkait program yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia. 

"Nanti akan kita lihat seperti apa, untuk penyiapan lahan memang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pihak ketiga dan bisa juga oleh Pemerintah Pusat," ujar Ferry Afrianto, Jumat (7/11/2025).

Lebih lanjut pihaknya juga menekankan Pemerintah Daerah di tujuh Kabupaten/Kota dalam melakukan prioritas terhadap penyiapan lahan SPPG.

"Ini adalah kolaborasi untuk dapat dipercepat pelaksanaannya, yang menjadi kendala harus diselesaikan," tuturnya.

Sementara itu untuk di Provinsi Bangka Belitung setidaknya membutuhkan 140 SPPG, yang membuat penyerapan tenaga kerja dan perputaran perekonomian.

"Tetap harus kita dorong program nasional, harus kita laksanakan di Bangka Belitung dan ini memang terus berlanjut," ungkapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)