Efisiensi Kendaraan Dinas, Pj Sekda Babel Siapkan Surat Edaran Penghematan Energi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan akan melakukan penyesuaian terhadap penggunaan kendaraan operasional dinas sebagai bagian dari langkah efisiensi energi. Kebijakan ini sejalan dengan penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Fery Afriyanto, mengatakan langkah efisiensi tersebut akan diatur melalui mekanisme khusus yang melibatkan sejumlah perangkat daerah.

“Salah satunya nanti ada Biro Umum untuk mengatur efisiensi energi dan yang lainnya,” ujar Fery Afriyanto, Kamis (2/4/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah provinsi akan menerbitkan dua surat edaran sebagai acuan bagi para ASN dalam bekerja.

"Jadi akan ada dua edaran yakni WFH dilaksanakan di BKPSDMD, lalu untuk penghematan energi akan ada di biro umum akan kita susun," tuturnya.

Lebih lanjut untuk penerapan kebijakannya, pihaknya mengungkapkan peran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengatur hal tersebut.

"Ini menjadi tanggung jawab kepala OPD, untuk memaksimalkan kerja di perangkat daerah," ucapnya.

Diberitakan terpisah, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung akan menyiapkan sejumlah langkah termasuk melakukan penyesuaian operasional kendaraan dinas.

Hal ini pun diungkapkan Kepala biro Umum Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Ali Thariq Batavian saat dikonfirmasi Bangkapos.com. 

"Tentunya bila terjadi, akan ada penyesuaian lagi," ujar Ali Thariq Batavian.

Namun Ali Thariq Batavian mengatakan hingga kini pihaknya, belum mendapatkan arahan dari pihak terkait berkenaan informasi kenaikan harga BBM.

"Kami belum dapat keputusan resmi terkait kenaikan, lalu juga belum ada arahan resmi juga dari pimpinan. Jadi untuk sementara ini, di tengah keterbatasan anggaran kami, kami masih mengaturnya seperti biasa," tuturnya.

Lebih lanjut saat dikonfirmasi terkait anggaran kendaraan operasional dinas, Ali belum dapat menyampaikan secara detail anggaran tersebut. 

"Saya lupa ya kalau totalnya, karena kami kan satu sekretariat. Sekitar Rp 1 miliar itu juga tidak sampai juga sih, untuk operasional mobil dinas selama setahun," bebernya.

Sementara itu Ali juga masih menunggu arahan lebih lanjut, dari Pemerintah Pusat khususnya pihak Pertamina terkait harga BBM.

"Kemungkinan nanti ada arahan dari pimpinan lagi, karena pasti dengan harga naik jumlah BBM yang akan didapatkan akan lebih sedikit. Mungkin nanti akan ada regulasi baru lagi yang akan diterapkan oleh pimpinan, untuk menyesuaikan dengan operasional kami," ungkapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)