Pemkab Basel Dorong Desa Mandiri, PADes Jadi Kunci Pembangunan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, terus mendorong kemandirian fiskal desa melalui penguatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan desa terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah, sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan publik berjalan berkelanjutan.

Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi menegaskan, ketergantungan desa terhadap dana transfer perlu dikurangi secara bertahap melalui penguatan sumber pendapatan desa yang sah. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong pemerintah desa untuk menggali potensi lokal, baik di sektor pertanian, pariwisata, maupun usaha ekonomi produktif lainnya. Selain itu, desa juga diminta lebih kreatif dalam mengembangkan peluang ekonomi yang sesuai dengan karakter wilayah masing-masing.

Apalagi pemerintah daerah telah memberikan dukungan berupa bantuan bibit kelapa sawit gratis untuk kebun desa. Terutama sejak periode pertama kepemimpinan Riza Herdavid dan Debby Vita Dewi. Di mana kini program tersebut sudah mulai membuahkan hasil dan bisa untuk meningkatkan PADes.

“Ketergantungan terhadap dana transfer harus dikurangi dengan mengoptimalkan potensi desa yang dimiliki secara berkelanjutan,” ujar Debby kepada Bangkapos.com, Rabu (29/4/2026).

Menurut Debby, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan PADes. BUMDes harus dikelola secara profesional, transparan, dan mampu memberikan keuntungan sekaligus manfaat bagi masyarakat desa. Dirinya menilai pengelolaan yang baik akan menjadikan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Selain itu, pemanfaatan aset desa seperti tanah kas desa dan aset lainnya juga harus dilakukan secara produktif. Aset tersebut diharapkan tidak hanya menjadi potensi pasif, tetapi mampu menghasilkan pendapatan bagi desa. Pemerintah desa diminta untuk merancang pemanfaatan aset yang berorientasi pada peningkatan ekonomi.

“Aset desa perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan,” ujar Debby.

Peningkatan kualitas layanan berbasis retribusi desa juga menjadi perhatian dalam upaya penguatan PADes. Pelayanan yang baik diyakini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sesuai ketentuan. Dengan demikian, pendapatan desa dapat meningkat tanpa harus membebani masyarakat secara berlebihan. Pelayanan yang baik akan mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi.

Wabup turut menekankan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan desa. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari modernisasi tata kelola pemerintahan desa.

“Digitalisasi akan membantu pengelolaan pendapatan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel,” sebut Wabup.

Meski demikian kata Debby, peningkatan PADes harus tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa diminta untuk tidak membebani masyarakat dengan kebijakan yang berlebihan dalam upaya meningkatkan pendapatan. Keseimbangan antara peningkatan pendapatan dan pelayanan publik menjadi hal yang harus dijaga.

Dirinya mengajak seluruh pihak untuk membangun komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih, dan melayani. Kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dinilai sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan integritas yang kuat, desa diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Dengan kerja sama dan integritas, kita bisa mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera,” ucapnya. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)