KKMD Babel Gelar Kajian Dokumen Policy Brief Mangrove

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Kajian Dokumen Policy Brief Konservasi dan Rehabilitasi Mangrove serta pelantikan pengurus KKMD Babel periode 2026-2030 di Santika Hotel, Kamis (30/4/2026).

Kegiatan dibagi menjadi dua yaitu sesi pagi dan siang. Sesi pagi merupakan pembahasan dokumen konservasi dan rehabilitasi mangrove. Sedangkan sesi siang direncanakan pelantikan pengurus dan dilanjutkan dengan pematangan dokumen policy brief mangrove Babel.

Acara dibuka ini dibuka Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto yang diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Joko Triadhi.

Dalam sambutannya, Joko menjelaskan kegiatan KKMD ini menjadi langkah strategis dalam upaya perlindungan ekosistem pesisir di Bumi Serumpun Sebalai.

Penekanan kegiatan berada pada upaya peningkatan kualitas hutan mangrove di Bangka Belitung. Meski menghadapi tantangan besar, terutama akibat aktivitas penambangan timah ilegal dan alih fungsi lahan pesisir, namun semangat rehabilitasi mangrove untuk masa depan terus digulirkan. 

"Ini (dokumen policy brief) bisa jadi panduan kebijakan yang implementatif bagi seluruh pemangku kepentingan. Kita perlu menyatukan langkah untuk memastikan pemulihan ekosistem mangrove berjalan secara terencana, berkelanjutan, dan selaras dengan rencana pembangunan daerah," kata Joko.

Di sisi lain, kata Joko KKMD harus mampu menjadi garda terdepan menjaga kelestarian mangrove Bangka Belitung. Dan semua itu jauh lebih terealisasi dengan pelibatan aktif masyarakat lokal dalam pengawalan rencana aksi ini. 

"Keberhasilan konservasi sangat bergantung pada bagaimana masyarakat pesisir mampu menjaga ekosistem yang menjadi benteng alami terhadap abrasi dan bencana laut di masa depan," ujar Joko.

KKMD diharapkan menjadi motor penggerak dalam pelestarian lingkungan yang terfokus pada rehabilitasi mangrove, yakni upaya memulihkan area kritis yang terdampak degradasi lingkungan.

Termasuk pengembangan ekonomi masyarakat, yakni mendorong pengelolaan mangrove yang dapat memberikan manfaat ekonomi, seperti pengembangan desa wisata berbasis alam. 

"Tentunya sinergi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi seperti Yayasan Konservasi Alam Nusantara, komunitas pencinta alam dan lainnya harus diperkuat," sebut Joko. 

Kegiatan ini diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, akademisi, serta komunitas peduli lingkungan yang tergabung dalam keanggotaan KKMD Provinsi Babel.

(Rilis/Edy Yusmanto)