Dana Operasional SPPG Tersendat, SPPG Air Mesu Timur Setop Satu Hari

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Keterlambatan pencairan dana operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berdampak pada layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah.

Di Bangka Belitung, SPPG Air Mesu Timur terpaksa menghentikan distribusi makanan bergizi selama satu hari pada Selasa (9/6) karena anggaran operasional baru masuk menjelang sore.

Kepala SPPG Air Mesu Timur, Ade Meza, mengatakan dana operasional memang telah masuk ke rekening virtual account pada Senin sore.

Namun waktu yang tersedia tidak cukup untuk melakukan pengadaan bahan baku dalam jumlah besar guna memenuhi kebutuhan ribuan porsi makanan yang harus didistribusikan keesokan harinya.

“Dananya memang cair sore tadi. Tapi tidak mungkin langsung digunakan. Supplier juga perlu waktu untuk menyiapkan bahan.

Misalnya ayam harus dipotong ribuan porsi dan sayuran harus disiapkan. Kondisinya sangat mendadak sehingga distribusi besok pagi tidak memungkinkan,” kata Ade, Senin (8/6).

Menurut dia, sebelum dana masuk, pihaknya telah lebih dahulu memberi pemberitahuan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat mengenai kemungkinan penghentian sementara distribusi makanan.

Langkah tersebut diambil karena sisa anggaran yang tersedia tidak lagi mencukupi untuk pengadaan bahan baku dalam jumlah besar.

Ade menjelaskan operasional dapur MBG tidak diperkenankan berjalan apabila saldo operasional berada di bawah batas minimal yang telah ditetapkan. Karena itu, pihaknya sempat menyiapkan sejumlah skenario, termasuk penghentian layanan hingga beberapa hari kedepan apabila pencairan dana belum dilakukan.

“Kami sudah menyiapkan alternatif menu yang lebih sederhana dengan bahan yang mudah diperoleh apabila dana cair mendadak. Namun karena dana baru masuk sore hari, waktu persiapan tetap tidak mencukupi,”
ujarnya.

Meski demikian, Ade memastikan layanan MBG di wilayah Air Mesu Timur akan kembali berjalan normal mulai Rabu (10/6) setelah seluruh kebutuhan bahan baku berhasil dipenuhi. Ia menyebut keterlambatan pencairan
dana ini merupakan kejadian pertama sejak dapur MBG yang dipimpinnya beroperasi sekitar delapan bulan lalu.

“Selama delapan bulan berjalan, baru kali ini kami mengalami kendala seperti ini. Sebelumnya distribusi tidak pernah terhenti karena masalah pencairan dana,” katanya.

Ade menambahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, keterlambatan pencairan dana juga dialami sejumlah SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan proses penyesuaian administrasi di tingkat pusat.

Gangguan operasional serupa terjadi di sejumlah wilayah lain. Di Batam, Kepulauan Riau, puluhan SPPG menghentikan operasional karena dana APBN belum masuk ke rekening masing-masing.

Sementara di Kota Serang, Banten, sebanyak 28 SPPG sempat berhenti beroperasi karena pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum dilakukan.

Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, di mana 52 dapur MBG sempat menghentikan layanan sebelum anggaran akhirnya dicairkan.

Di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebanyak 19 SPPG terdampak keterlambatan dana, sedangkan di Kabupaten Demak terdapat 30 dapur MBG yang sempat menghentikan operasional sementara.

Tetap Beroperasi

Berbeda dengan Air Mesu Timur, sejumlah SPPG di Kota Pangkalpinang tetap memutuskan beroperasi setelah dana operasional masuk menjelang sore.

Sedikitnya lima dapur MBG, yakni SPPG Taman Sari, Rangkui, Pondok Cabik, Air Salemba dan Pangkalbalam 1, tetap melakukan persiapan distribusi meski harus bekerja hingga malam hari.

Kepala SPPG Taman Sari, Hafiz Tri Aditya, mengaku pihaknya sempat bersiap menghentikan operasional karena dana belum masuk hingga siang hari. Namun setelah pencairan dilakukan, pemasok langsung dihubungi untuk
menyiapkan bahan baku.

“Kami sempat bersiap tidak beroperasi. Namun dana akhirnya masuk siang hingga sore hari sehingga distribusi tetap bisa dilakukan,” ujarnya.

Para pengelola berharap proses pencairan dana operasional ke depan dapat berlangsung lebih tepat waktu agar layanan MBG yang menyasar ribuan siswa tetap berjalan lancar tanpa gangguan distribusi. (x1/kompas.com)

Cair 5 T

Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menjelaskan soal isu sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
(SPPG) yang berhenti sementara karena anggaran dari BGN belum turun. Menurut Nanik, dana operasional untuk dapur MBG sudah dicairkan mulai Jumat (5/6) pekan lalu.

“Ada bagian dari hoaks, ada bagian dari, semua sudah dicairkan dari mulai Jumat. Yang 27.877 tadi itu loh, sudah
masuk, sudah operasional,” kata Nanik, di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (8/6).

Menurut Nanik, sebagian SPPG dananya sudah cair. Ada juga SPPG yang dananya baru akan cair pada Senin
(8/6) kemarin.

“Jadi, memang ada beberapa yang apa namanya, yang Jumat itu sudah dicairkan, yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau tidak salah kami dapat laporan 5T ya Ibu ya, dicairkan hari ini,” tutur dia.

Menurut Nanik, hal ini bukan masalah besar tapi hanya teknis saja.

“Jadi, tidak ada masalah, ini masalah teknis saja,” ujar dia.

Refocusing

Kemarin, Nanik dilantik sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Pelantikan dilakukan Presiden
Prabowo Subianto di Istana Negara. Selain Nanik, Prabowo juga melantik Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Pasca pelantikan, Nanik mengatakan pihaknya akan melakukan refocusing terhadap penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Nanik, ada kemungkinan sekolah yang sudah kaya tidak memerlukan program MBG.

“Kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu? Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus,” katanya.

Nanik mengatakan, BGN akan lebih memfokuskan MBG bagi penerima manfaat yang membutuhkan.

“Jadi, kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” tutur dia.

Selain itu, menurut dia, ada kemungkinan penerima manfaat MBG yang kini sudah mencapai sekitar 63 juta penerima manfaat dialihkan ke daerah yang betul membutuhkan.

“Ini kita akan refocusing, sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” ucap dia.

Selain membenahi soal penerima manfaat, BGN juga akan melakukan kontrol terhadap kualitas MBG.

“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas,” ungkap Nanik.

Nanik menambahkan, BGN akan mengecek setiap MBG yang ada apakah sudah sesuai standar.

“Nanti akan kita grading. Apa? Misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan,” imbuh dia.

Selanjutnya, Nanik juga akan fokus MBG untuk daerah 3T. Dia pun akan mencoba mengurangi penggunaan anggaran negara dalam program MBG.

“Ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya. Tapi tadi kami belum ke sini nih sudah di,oleh apa namanya, rupanya ada investor yang sudah membangun 3T. Kami akan selesaikan bagaimana
sebaiknya,” ucap Nanik.

“Tapi, untuk wilayah wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja samakan atau kita bisa
dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di
tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi,” sambung dia. (Kompas.com)