Nasib PPPK dan Honorer Dibahas di Senayan, Pemkab Bangka Selatan Targetkan Ada Keputusan

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terus berkoordinasi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri). 

Langkah ini untuk mencari solusi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan manajemen aparatur sipil negara.

Fokus utama pembahasan adalah persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga honorer serta relaksasi kebijakan belanja pegawai daerah yang melebihi 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, mengatakan keikutsertaan pemerintah daerah dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen untuk mengikuti perkembangan kebijakan nasional yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya aparatur.

Forum itu menjadi sarana bagi daerah untuk memperoleh informasi dan arahan langsung dari pemerintah pusat terkait kebijakan kepegawaian dan regulasi yang berdampak pada daerah. Pemerintah daerah dapat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan

“Pemerintah daerah dapat memperoleh informasi dan arahan langsung dari pemerintah pusat terkait kebijakan kepegawaian serta berbagai regulasi yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata dia kepada Bangkapos.com, Selasa (9/6/2026).

Debby menilai berbagai masukan yang disampaikan kepala daerah serta usulan dari Kementerian Dalam Negeri perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam mengambil keputusan.

Menurut dia, kebijakan yang dihasilkan nantinya harus mampu menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya terkait pengelolaan aparatur dan anggaran. Hasil pembahasan ditargetkan dapat memberikan kepastian bagi daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang masih berlangsung, Debby menekankan pentingnya kemandirian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menilai optimalisasi PAD menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat. Masih banyak potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

“Kepala daerah harus terus berpikir dan berinovasi. Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah optimalisasi PAD,” jelas Debby.

Debby mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah melakukan berbagai langkah efisiensi, termasuk penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 30 persen.

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap kondisi keuangan yang menuntut pengelolaan anggaran secara lebih efektif. Meski demikian, pemerintah daerah berharap kedepan tidak ada lagi pemangkasan yang berdampak terhadap pelayanan publik dan kinerja aparatur.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dalam mendukung program pembangunan daerah.

Menurut Debby, kerja sama seluruh jajaran pemerintah sangat diperlukan untuk menemukan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan PAD sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.