Anggota DPR WHF hingga Pakai Pelat Sipil Dampak Demo Ricuh

BANGKAPOS.COM - Sekretariat DPR RI mengeluarkan surat edaran bernomor 2797/SEKJEN/08/2025 tertanggal 27 Agustus 2025 yang beredar pada Kamis pagi.

Surat tersebut berisikan imbauan suoaya pegawai bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Surat itu menjelaskan, seluruh pegawai dianjurkan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah pada 28 Agustus, dengan alasan adanya aksi unjuk rasa buruh di depan gedung DPR.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar belum memberikan konfirmasi terkait surat tersebut.

Namun, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membenarkan adanya kebijakan WFH.

Baca juga: Dicari Pendemo, Ahmad Sahroni Diduga Kabur ke Singapura, Uya Kuya dan Eko Patrio Kemana?

“Oh iya, diimbau memang iya,” kata Sahroni, Kamis.

Menurut dia, langkah itu diambil demi keselamatan pegawai.

Ia menyinggung pengalaman pada unjuk rasa sebelumnya, di mana sejumlah pegawai kesulitan keluar dari Kompleks Parlemen karena kondisi ricuh.

“Karena kan kita enggak mau gini, ada hal-hal mungkin orang sudah masuk, susah keluar kayak kemarin. Pulang ribet, ke mana-mana susah. Makanya diimbau untuk WFH,” ujar dia.

Sahroni juga meminta agar massa tetap menyampaikan aspirasi secara damai.

“Imbauan saya, sebagai pimpinan Komisi III, jaga damai.

Demo ini disalurkan aspirasinya secara bijak. Jangan sampai ada yang menunggangi demo,” tutur dia.

Ahmad Sahroni Dikecam

Baru-baru ini Ahmad Sahroni dikecam usai mengatakan siapa saja boleh mengkritik DPR RI. Namun tidak boleh mencaci maki berlebihan, karena bisa merusak mental.

"Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia," kata Ahmad Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).

Ahmad Sahroni juga sebelumnya menegaskan dirinya tidak pernah bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI. 

Ia mengeklaim, pernyataan "orang tolol sedunia" yang menuai kritik sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan. 

“Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada,” ujar Sahroni dikutip dari Kompas.com, Selasa (26/8/2025).   

“Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada obyek, yang misalnya ‘itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol’. Enggak ada itu bahasa gue,” imbuh dia. 

Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat. 

Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota. 

“Iya, masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan. Nah, kan itu perlu dijelasin bagaimana itu tunjangan, bagaimana itu tunjangan rumah. Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis,” tutur Sahroni. 

“Maka itu enggak make sense kalau pembubaran DPR, cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu,” ujar dia. 

Adapun dua kali aksi demonstrasi yang terjadi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tepatnya pada 25 dan 28 Agustus 2025, berakhir dengan kericuhan yang cukup serius.

Massa tak hanya membakar spanduk dan kendaraan, tetapi juga merusak berbagai fasilitas.

Bahkan, mobil dinas berpelat yang diduga digunakan oleh pejabat atau anggota DPR menjadi sasaran kemarahan mereka.

Di sisi lain, barisan aparat bersenjata lengkap lengkap dengan kendaraan taktis pengurai massa memenuhi area dalam kompleks parlemen serta jalanan di sekitar gedung wakil rakyat.

Suasana menjadi sangat tegang.

Yang mencolok, di balik pagar tinggi Gedung DPR/MPR, tidak satu pun anggota DPR yang muncul menemui para pengunjuk rasa, baik pada aksi tanggal 25 maupun 28 Agustus 2025.

Aspirasi yang mereka suarakan dari luar gedung seolah hanya berhadapan dengan keheningan.

Dampak dari dua demonstrasi ini pun sangat terasa di Kompleks Parlemen.

Alih-alih sibuk dengan aktivitas legislasi seperti biasanya, parlemen justru tampak “menghilang”.

Rapat-rapat penting ditiadakan, pegawai diimbau untuk bekerja dari rumah, dan sejumlah anggota dewan bahkan memilih menyamarkan identitas mereka dengan menggunakan mobil berpelat sipil.

Dimana saat itu, sejumlah mobil berpelat dinas yang ditengarai ditumpangi pejabat atau anggota DPR menjadi sasaran massa.

Sejak kejadian tersebut, banyak anggota dewan memilih menggunakan mobil berpelat sipil untuk beraktivitas.

Baca juga: Salsa Hutagalung Murka Usai Tim Ahmad Sahroni ke Rumahnya: Ganggu Keluargaku, Aku Gulingkan Kalian!

Dilansir dari pantauan Kompas pada Selasa (26/8/2025), sejumlah anggota DPR, seperti Maman Imanulhaq (Fraksi PKB), TB Hasanuddin (Fraksi PDI-P), hingga Irma Suryani Chaniago (Fraksi Nasdem), mendatangi Kompleks Parlemen dengan kendaraan berpelat sipil.

Ada pula yang tetap membawa pelat khusus DPR, tetapi tidak dipasang di bagian luar, melainkan disimpan di dashboard mobil.

Saat diwawancarai awak media, Irma mengaku memang kerap mengganti-ganti penggunaan pelat nomor kendaraannya sesuai kebutuhan.

“Pakai, memang kadang ganti-ganti saja. Kalau pas lagi mau pakai, ya enggak pakai platnya, enggak perlu, kan,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, dia juga meyakini masyarakat tidak akan mengganggu kendaraan anggota dewan di jalan.

“Enggak lah ya, mudah-mudahan enggak ada masalah, insya Allah. Rakyat baik kok,” katanya.

Sementara TB Hasanuddin mengeklaim tidak pernah menggunakan pelat nomor dinas anggota DPR di kendaraannya.

"Saya tak pernah pakai (pelat) nomor dinas," kata Hasanuddin.

Tidak hanya anggota DPR, pimpinan DPD RI, yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas terpantau keluar dari Gedung DPR dengan menggunakan Alphard, di mana pelat khusus DPD-nya ditaruh di dalam bagasi mobil.

Mobil-mobil yang terparkir di basement parkiran khusus anggota DPR juga dipasangi pelat nomor sipil, bukan pelat nomor khusus anggota dewan seperti biasanya

(Tribunnews/kompas)