Purbaya Yudhi Sadewa Dianggap Kecilkan Suara Rakyat, BEM UI Desak Mundur dari Menkeu: Mengecewakan

BANGKAPOS.COM -- Purbaya Yudhi Sadewa diminta mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan.

Perminataan tersebut menyusul rasa kecewa masyarakat atas pernyataannya kemarin, Senin (8/9/20250).

Purbaya Yudhi Sadewa dinilai mengecilkan suara rakyat terkait tuntutan 17+8.

Baca juga: Profil Yudo Sadewa Anak Purbaya Yudhi Sadewa, Sosok Bocah Trader, Sebut Ayahnya Lengserkan Agen CIA

Dalam pernyataannya, Purbaya menyebut 17+8 Tuntutan Rakyat datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini. 

"Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang," ujar Purbaya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025) seperti dimuat Kompas.com. 

Baru sehari menduduki kursi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa sudah diminta mundur dari jabatannya tersebut.

Pernyataan itu meluncur dari mulut Purbaya Yudhi Sadewa Kepala Kajian Strategis BEM Universitas Indonesia (UI), Diallo Hujanbiru

Pemintaan itu dilayangkan Diallo saat aksi demo #RakyatTagihJanji yang diinisiasi mahasiswa UI dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta di depan Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

Baca juga: Rekam Jejak Budi Gunawan, Karier Melejit di Era Megawati, Kini Diberhentikan Prabowo dari Menteri

Massa mahasiswa UI serta mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mulai tiba sekitar pukul 14.30 WIB di depan Gedung DPR RI.

Mereka menuntut agar DPR RI memenuhi tuntutan rakyat 17+8, yang mana sebagian poinnya sudah deadline sejak 5 September 2025.

Diallo secara tegas menyayangkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut bahwa 17+8 Tuntutan Rakyat hanya mewakili suara sebagian rakyat kecil.

"Baru satu hari menjabat, dia sudah mengeluarkan pernyataan yang sangat mengecewakan dan menyakitkan. Dia mengecilkan suara masyarakat dan penderitaan yang nyata," ungkap Diallo.

Ia menambahkan, suara masyarakat yang kini menuntut perubahan bukanlah muncul tanpa sebab. Keputusan untuk turun ke jalan adalah bentuk dari keputusasaan atas ketidakadilan struktural dan ketimpangan kesejahteraan.

"Mereka bobrok. Mereka membunuh saudara-saudara kami secara sistemik. Mereka tidak memberikan hak dasar rakyat. Jadi kalau Purbaya tidak paham, mending mundur saja," tukasnya.

Luhut Yakin Purbaya Bisa Bantu Presiden Prabowo

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan mengomentari penunjukan mantan anak buahnya Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI yang baru. 

Diketahui Purbaya Yudhi Sadewa dilantik menjadi Menteri Keuangan RI pada Senin (8/9/2025) menggantikan Sri Mulyani. 

Usut punya usut, Purbaya Yudhi Sadewa ternyata mantan anak buah Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. 

Dari rekam jejaknya di pemerintahan, Purbaya Yudhi Sadewa sudah menjadi bawahan Luhut sejak 2014.

Tercatat Purbaya menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dari April 2015 hingga September 2015. 

Pada periode tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden Republik Indonesia adalah Luhut. 

Kemudian saat Luhut dilantik sebagai Menko Polhukam, Purbaya ikut diboyong. 

Di Kemenkopulhukam yang dipimpin Luhut, Purbaya menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menko Polhukam sejak November 2015 sampai Juli 2016 atau bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Menkopolhukam Luhut kala itu.

Saat Luhut pindah kantor ke Kemenko Maritim di Jalan Thamrin Jakarta, Purbaya juga tercatat ikut diboyong sebagai staf khususnya. 

Di kantor baru Luhut, jabatan Purbaya adalah Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016 – Mei 2018).

Terkait hal itu Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan pun menyambut baik keputusan Presiden Prabowo memilih Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI.

Luhut meyakini Purbaya dapat berbuat banyak untuk membantu program Presiden Prabowo.

Ia menyebut, Purbaya memiliki rekam jejak pengalaman yang bagus dalam jajaran pembuat kebijakan ekonomi nasional. 

"Pak Purbaya orang baik, saya kira punya pengalaman yang bagus," kata Luhut, saat ditemui di Kantor Kementerian Kesehatan, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025) seperti dimuat Kompas.com. 

Karena itu, Luhut meminta masyarakat melihat kinerja Purbaya seiring berjalannya waktu setelah pelantikan ini. 

Ia yakin, Purbaya mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional dengan kemampuan dan pengalamannya untuk memenuhi target Presiden RI Prabowo Subianto. 

"Tapi, saya yakin Pak Purbaya akan bisa berbuat banyak untuk membantu keinginan Bapak Presiden dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja," kata dia. 

Sebagai informasi Presiden RI Prabowo Subianto resmi mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan RI dan telah melantik penggantinya yakni Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbawa Yudhi Sadewa dilantik Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada Senin (8/9/2025). 

Terlihat para menteri yang dilantik kompak menggunakan setelan kemeja hitam dengan dasi berwarna biru muda. 

Purbaya Yudhi Sadewa resmi menggantikan Sri Mulyani yang menjadi Menteri Keuangan RI selama 10 tahun.   

Siapa Purbaya Yudhi Sadewa?

Purbaya Yudhi Sadewa adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Indonesia. 

Dimuat dari situs resmi LPS.go.id, Purbaya memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB), memperoleh gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. 

Purbaya sudah menempati posisi Ketua Dewan Komisioner LPS sejak di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yakni pada 3 September 2020. 

Purbaya diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.

Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018-September 2020), Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016 – Mei 2018).

Purbaya juga pernah menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016), Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015-September 2015), Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-2014), Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014).

Tercatat Purbaya juga pernah menjadi Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016-sekarang), Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016-sekarang) dan Anggota Indonesia Economic Forum (2015-sekarang). 

Sebelum terjun di pemerintahan, Purbaya memulai karir sebagai, Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989-1994), Senior Economist di Danareksa Research Institute (Oktober 2000-Juli 2005), Direktur Utama PT Danareksa Securities (April 2006-Oktober 2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (Juli 2005-Maret 2013), Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013-April 2015).

Purbaya Yudhi Sadewa Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016–2020) dan Anggota Indonesia Economic Forum (2015–). Pada Oktober 2016, ia ditunjuk sebagai Gubernur Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dari Indonesia menggantikan Widhyawan.

(Bangkapos.com/Wartakotalive.com/TribunTangerang.com)