Kisah Sri Mulyani, Menkeu Dicopot 1 Jam Sebelum Reshuffle Diumumkan, Ditelepon Saat Pimpin Rapat

BANGKAPOS.COM - Presiden RI Prabowo Subianto mencopot lima menteri Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025) lalu.

Lima menteri yang dicopot ialah Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

Sri Mulyani mendapat pemberitahuan mengenai pencopotannya dari posisi Menteri Keuangan hanya satu jam sebelum reshuffle kabinet diumumkan.

Berdasarkan laporan Reuters, dilansir dari Tribunnews.com, Sri Mulyani diberitahu akan dicopot ketika ia sedang memimpin rapat yang dihadiri sejumlah petinggi kementerian.

"Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, sedang memimpin rapat dengan para pejabat senior kementerian ketika ia menerima telepon dari kantor Presiden Prabowo Subianto yang memberitahukan bahwa ia akan digantikan dalam waktu satu jam, menurut dua sumber," tulis laporan Reuters, dikutip Rabu (10/9/2025).

Dua sumber Reuters yang mengetahui peristiwa menjelang pencopotan pada Senin lalu itu mengatakan, Sri Mulyani sedang memimpin rapat sekitar pukul 14.30 WIB ketika menerima telepon dari salah satu orang dekat Prabowo.

Kurang dari satu jam setelah itu, pengumuman resmi keluar bahwa ia telah digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

"Ia seharusnya punya agenda rapat dengan presiden pada pagi hari itu, tapi rapat tersebut dibatalkan," kata salah satu sumber yang dekat dengan Sri Mulyani.

Hingga saat ini, tidak jelas apakah Sri Mulyani mengundurkan diri atau dicopot dari jabatannya.

Namun, kedua sumber Reuters yang dekat dengan Sri Mulyani, salah satunya dari dalam Kementerian Keuangan, memastikan bahwa wanita berkacamata itu diminta untuk melepas jabatannya sebagai menteri keuangan.

Sumber Reuters lainnya di pemerintahan juga membenarkan bahwa Sri Mulyani tidak mengundurkan diri. 

Sayangnya, dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai rangkaian peristiwanya.

Reuters telah mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Sri Mulyani dan kantor Presiden, tetapi belum ada komentar yang didapat.

Sebelumnya, Sri Mulyani telah melakukan serah terima jabatan (sertijab) menteri keuangan kepada Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (9/9/2025).

Dalam sambutannya saat acara sertijab, Sri Mulyani menyatakan undur diri setelah posisinya digantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia pun meminta untuk menghormati ruang pribadinya setelah tidak lagi mengemban jabatan publik.

"Saya pamit undur diri pagi hari ini, dan mohon mulai saat ini untuk kami menghormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa," kata Sri Mulyani, Selasa kemarin.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengucapkan selamat kepada Menkeu Purbaya. 

Menurut dia, menjadi Menkeu memiliki tanggung jawab yang sangat penting utamanya dalam menjaga keuangan negara.

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru. Pak Purbaya Yudi Sadewa. Selamat mengemban amanah dan tanggung jawab yang sangat penting yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara, dan memimpin Kementerian Keuangan," tutur dia.

Profil Biodata Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati diberhentikan dari posisi Menteri Keuangan (Menkeu) RI dalam reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Senin (8/9/2025).

Sri Mulyani digantikan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu RI.

Sri Mulyani merupakan sosok yang pernah menjabat Menteri Keuangan di bawah kepemimpinan tiga presiden, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), dan Prabowo Subianto.

Sri Mulyani lahir di Bandar Lampung, 26 Agustus 1962.

Sri Mulyani merupakan ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa, kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah.

Selain dikenal sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank) pada 2010-2016.

Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) pada 1998. 

Pada tahun 2004, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. 

Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Jusuf Anwar.

Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi.

Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman, dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor.  

Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik, sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. 

Karier di Bank Dunia

Pada tanggal 5 Mei 2010, Sri Mulyani ditunjuk menjadi salah satu dari tiga Direktur Pelaksana Bank Dunia, menggantikan Juan Jose Daboub.

Lalu, pengunduran diri Sri Mulyani itu berdampak negatif pada situasi ekonomi di Indonesia, seperti stock exchange yang menurun sebesar 3,8 persen. Nilai rupiah turun hampir 1 persen dibandingkan dolar.

Hal tersebut merupakan penurunan saham Indonesia yang paling tajam dalam 17 bulan.

Kejadian ini disebut sebagai "Indonesia’s loss, and the World’s gain (Kerugian Indonesia, dan keuntungan dunia)".

Beredar isu, pengunduran dirinya saat itu disebabkan oleh tekanan dari pihak lain, terutama dari pengusaha dan ketua Partai Golongan Karya, Aburizal Bakrie.

Pasalnya, Aburizal Bakrie diduga mempunyai ketidaksukaan terhadap Sri Mulyani akibat penyelidikan oleh Sri Mulyani terhadap penggelapan pajak dalam jumlah besar pada Bakrie Group.

Menteri Keuangan di Era Jokowi

Pada 27 Juli 2016, Sri Mulyani dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Keuangan lagi.

Kembalinya Sri Mulyani merupakan kejutan bagi banyak pihak dan dianggap sebagai salah satu langkah terbaik yang pernah diambil oleh Jokowi selama dia menjabat.

Pada tahun pertamanya kembali menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani langsung melakukan sejumlah gebrakan, antara lain memangkas Rp6,7 triliun belanja Kementerian dan Lembaga yang dinilainya tidak efisien.

Kemudian menahan Rp19,4 triliun Dana Alokasi Umum (DAU) ke 165 daerah dikarenakan posisi kas daerah yang masih tinggi, menunda pengucuran dana tunjangan profesi guru ke Pemerintah daerah dikarenakan adanya temuan kelebihan anggaran.

Selain itu, juga melobi langsung para pengusaha besar untuk meyakinkan mereka berpartisipasi dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Sri Mulyani dianggap mampu memperbaiki sistem perpajakan Indonesia lewat program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mana realisasi pembayaran tebusannya jauh melebihi proyeksi Bank Indonesia.

Dia juga menjadi sorotan karena berhasil menagihkan pajak perusahaan raksasa Google dan Facebook.

Pada tanggal 23 Oktober 2019, Sri Mulyani kembali dilantik dan dipercaya untuk membantu Jokowi sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. 

Jabatan ini adalah jabatan Menteri Keuangan keempat kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda.  

Menteri Keuangan di Prabowo Subianto

Kiprah Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan kembali berlanjut di masa pemerintahan Prabowo Subianto.

Sri Mulyani kembali ditunjuk Prabowo menjadi Menkeu.

Sri Mulyani dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 21 Oktober 2024. 

Rumah Dijarah Massa Demo

Pada Minggu dini hari, 31 Agustus 2025, Sri Mulyani menjadi salah satu korban penjarahan saat terjadi aksi unjuk rasa.

Rumah Sri Mulyani di kawasan Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, menjadi korban penjarahan.

Sejumlah barang berharga dibawa kabur para pelaku yang didominasi remaja.

Menurut Sri Mulyani, sepekan terakhir di bulan Agustus itu menjadi Minggu kelabu.

Bukan hanya Affan, aksi unjuk rasa yang terjadi di beberapa daerah juga menelan korban jiwa seperti di Makassar, tiga ASN DPRD Makassar meninggal dunia yakni Sarinawati, Syaiful Akbar dan Muhammad Akbar Basri.

"Minggu kelabu akhir Agustus itu, ada korban yang jauh lebih berharga dibanding sekedar lukisan saya, yaitu korban jiwa manusia yang melayang yang tak akan tergantikan," tulis Sri Mulyani dalam akun Instagramnya, Rabu (3/9/2025).

"Affan Kurniawan, Muhammad Akbar Basri, Sarinawati, Syaiful Akbar, Rheza Sendy Pratama, Rusdamdiansyah, Sumari. Menimbulkan duka pedih yang mendalam bagi keluarga. Tragedi kelam Indonesia," tegasnya.

Penghargaan

Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di IMF-World Bank Group Annual Meetings di Singapura. 

Selain itu, dia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 serta wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.

Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoney. 

Pada bulan Februari 2018, Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali menjadi "Best Minister in the World" pada World Government Summit di Dubai. 

Masih pada tahun yang sama, di bulan Oktober 2018, Global Markets memilihnya menjadi "Finance Minister of the Year - East Asia Pacific". 

Gelar tersebut diberikan saat berlangsungnya IMF-World Bank Group Annual Meetings di Bali. 

Pada tahun 2019, Sri Mulyani kembali dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di Asia Pasifik versi majalah keuangan FinanceAsia. 

Penghargaan ini diperoleh tiga tahun berturut-turut setelah sebelumnya diperoleh pada tahun 2017 dan 2018. 

Pada bulan Oktober 2020, Global Markets memilihnya menjadi "Finance Minister of the Year - East Asia Pacific, merupakan penghargaan atas upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Lalu, pada Februari 2021, Sri Mulyani terpilih sebagai Co-Chairs Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA) 2021-2023. 

Koalisi ini merupakan forum yang bertujuan mendukung upaya kolektif para menteri keuangan negara-negara anggota dalam menggunakan kebijakan fiskal, pengelolaan keuangan publik, dan mobilisasi pendanaan perubahan iklim untuk mendorong aksi perubahan iklim di tingkat domestik dan global. 

Pada 11 Oktober 2021, Sri Mulyani juga menerima Distinguished Leadership and Service Award dari The Institute of International Finance. 

Penghargaan ini diberikan kepada individu-individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa dan konsisten terhadap perekonomian global dan sistem keuangan melalui kepemimpinan mereka.

Terbaru, pada tanggal 12 Desember 2023, Sri Mulyani menerima gelar kehormatan Honoris Causa Doctor of Laws dari Australian National University (ANU) sebagai pengakuan atas kontribusi dan kerja keras dalam pembangunan ekonomi, baik di Indonesia maupun internasional.

Riwayat Pendidikan

Sri Mulyani mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Indonesia pada 1986.

Ia kemudian memperoleh gelar Master dan Doctor di bidang ekonomi dari University Illinois at Urbana-Champaign pada 1992. 

Riwayat Organisasi

• Co-Chair of the Pathways for Prosperity Commission on Technology and Inclusive Development bersama Melinda Gates
• Co-Chair of the World Economic Forum on ASEAN and sits on the Board of UNICEF’s Generation Unlimited Initiative
• Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia periode 2019-2023

Kondisi Sama Budi Arie dan Abdul Kadir Karding

Kondisi tidak jauh berbeda dialami Budi Arie dan Abdul Kadir Karding, yang baru dikabari kurang lebih 1-2 jam sebelum acara pelantikan berlangsung di Istana Negara.

Seorang sumber yang merupakan orang dekat Budi Arie Setiadi, menuturkan koleganya itu kaget mendengar kabar kena reshuffle oleh Presiden Prabowo.

“Dia kaget,” ujar sumber itu kepada Tribunnews, Senin.

Sumber itu juga menyebut, Budi Arie bahkan tak mengetahui sama sekali ihwal rencana reshuffle kabinet pada hari Senin ini.

Pasalnya, siang harinya Budi Arie masih hadir sebagai Menteri Koperasi dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Karena baru saja rapat di DPR,” ujar sumber itu.

Rapat yang berlangsung kurang lebih tiga jam setengah itu membahas rencana kerja dan anggaran (RKA) Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. 

Dalam kesempatan itu, Budi Arie bahkan mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebesar Rp 7,85 triliun pada 2026. Sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kementerian Koperasi (Kemenkop) pada 2026 sebesar Rp 937 miliar. 

Setelah rapat di DPR, Budi Arie juga berbicara lugas kepada awak media, bahwa reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. 

Dia menyebut tidak ada informasi resmi yang diterimanya terkait hal tersebut.

“Halah itu hak prerogatif presiden,” kata Budi Arie saat ditanya wartawan soal isu reshuffle di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025) siang.

Dia menekankan saat ini dirinya lebih memilih fokus bekerja untuk rakyat. 

"Belum (dapat info reshuffle), kita kerja saja ngurus rakyat ya fokus ngurus rakyat,” ujarnya.

Budi Arie juga membantah kabar bahwa dirinya dipanggil ke Istana untuk membicarakan isu reshuffle. 

“Enggak, belum ada pemberitahuan, kenapa kamu bikin isu sendiri,” katanya.

Ketika kembali dikonfirmasi soal reshuffle, ia menegaskan keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif Prabowo. 

"Semuanya hak prerogatif Presiden, kita fokus ngurus rakyat ya,” ucapnya.

Beberapa jam berselang, nama Budi Arie ternyata masuk dalam daftar reshuffle. Posisi Menteri Koperasi digantikan oleh Fery Juliantono, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi.

Sementara Abdul Kadir Karding juga baru mengetahui dirinya kena reshuffle dari jabatan Menteri Pekerja Migran Indonesia (P2MI) beberapa jam sebelum pelantikan di Istana Negara.

Karding mengaku diberi tahu oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

Kabar itu ia terima sekira pukul 14.30 WIB, sesaat setelah pulang dari rapat kerja di DPR, Senin (8/9/2025).

"Ya saya dapat informasi dari Pak Teddy itu jam setengah tiga tadi setelah saya pulang dari rapat kerja di DPR," ujar Karding di Kantor P2MI.

"Saya tentu berterimakasih kepada Pak Prabowo yang memberi kesempatan untuk mengabdi selama kurang lebih setahun," imbuhnya.

Meski mendadak, Karding menyatakan legawa dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto.

"Amanah itu dari Tuhan, dicabut kapan saja, datang kapan saja, saya terima," katanya.

Karding menilai keputusan Presiden Prabowo melakukan reshuffle bukan karena fotonya yang viral saat sedang bermain domino bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antonio dan eks tersangka pembalakan liar Azis Wellang.

"Saya kira tidak lah ya, karena kalau iya (karena foto) mestinya bukan saya kan?" kata Karding. 

(Bangkapos.com, Tribunnews.com, Tribunmedan.com)