Menkeu Purbaya Siap Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis, Luhut : Tidak Perlu Sudah Membaik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai dijalankan pada pertengahan 2024.

Program ini bertujuan memberikan asupan gizi yang memadai kepada anak-anak sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

Dengan total anggaran mencapai Rp 75 triliun pada tahun anggaran 2025, MBG diharapkan dapat menekan angka stunting nasional, memperkuat ketahanan pangan lokal, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil di sektor pertanian dan perikanan.

Namun, dalam praktiknya, penyerapan anggaran MBG sempat terhambat oleh sejumlah faktor administratif dan logistik, seperti keterlambatan proses verifikasi penerima manfaat, keterbatasan infrastruktur distribusi, dan perbedaan data antara kementerian terkait.

“Kami akui memang di awal pelaksanaan ada kendala koordinasi. Tapi sejak Agustus, kami sudah melakukan perbaikan sistem pendataan, terutama melalui digitalisasi distribusi bahan pangan,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi terpisah.

Dadan menyebutkan, hingga akhir September 2025, tingkat serapan anggaran MBG telah mencapai 63 persen, meningkat dari posisi 42 persen pada akhir Agustus.

Ia optimistis target 90 persen serapan hingga akhir tahun dapat dicapai bila proses distribusi terus berjalan lancar.

Luhut dalam rapat bersama BGN menegaskan bahwa dana MBG tidak hanya sekadar belanja sosial, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi mikro.

Ia menilai, setiap rupiah yang disalurkan melalui program MBG memiliki multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat.

“Dana MBG ini bukan sekadar angka di atas kertas. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk bahan pangan bergizi bisa menghidupkan rantai pasok dari petani, nelayan, hingga pedagang kecil,” ujar Luhut.

Ia mencontohkan, pembelian telur ayam dan sayuran lokal untuk kebutuhan MBG telah membantu meningkatkan omzet petani dan peternak di sejumlah daerah.

Bahkan, di beberapa kabupaten, program ini menciptakan lapangan kerja baru melalui koperasi penyedia bahan pangan sekolah.

Meski begitu, Luhut mengakui pentingnya disiplin anggaran yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan.

Ia meminta agar komunikasi lintas lembaga diperkuat agar tidak terjadi miskomunikasi yang dapat berdampak pada kelancaran program sosial nasional.

“Kita perlu saling mengingatkan, tapi jangan sampai menimbulkan kesan tarik menarik kepentingan. Tujuan kita sama: memperkuat ekonomi rakyat,” tegasnya.
 
BGN Klaim Penyaluran Sudah Merata