Menkeu Purbaya Siap Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis, Luhut : Tidak Perlu Sudah Membaik

Kepala BGN Dadan Hindayana dalam kesempatan terpisah menjelaskan bahwa lembaganya telah melakukan sejumlah langkah perbaikan, termasuk memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah dan platform digital untuk transparansi penyaluran.

Dadan menyebut, sejak September 2025, BGN menerapkan sistem E-MBG Tracker, platform digital yang memungkinkan setiap kepala sekolah dan petugas gizi daerah memantau status distribusi bahan pangan secara real-time.

“Sekarang kepala sekolah bisa tahu kapan bahan pangan dikirim, berapa banyak yang diterima, dan dari mana asalnya. Ini bentuk transparansi agar tidak ada kebocoran,” ungkap Dadan.

Ia menambahkan, 85 persen wilayah Indonesia sudah terjangkau distribusi bahan pangan MBG, dengan prioritas pada daerah-daerah rawan gizi seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan sebagian Kalimantan.

Meski demikian, ia tak menampik masih ada sejumlah kendala di lapangan seperti keterlambatan pengiriman logistik di wilayah kepulauan serta tantangan dalam menjaga kualitas bahan pangan segar.

“Masalah-masalah seperti itu sedang kami tangani. Intinya, kami ingin memastikan setiap anak mendapat makanan bergizi sesuai standar WHO,” katanya.
 
Antara Target Gizi dan Tantangan Implementasi

Program Makan Bergizi Gratis sejak awal digadang sebagai fondasi percepatan perbaikan gizi nasional.

Pemerintah menargetkan pada 2026 angka stunting turun hingga 11 persen, lebih rendah dari target 14 persen pada 2024.

Namun, sejumlah pengamat gizi masyarakat mengingatkan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh penyerapan anggaran, tetapi juga kualitas menu, ketepatan sasaran, dan pengawasan lapangan.

Prof. Dr. Rini Widjayanti, ahli gizi dari IPB University, menilai bahwa pelaksanaan MBG harus berfokus pada pola makan seimbang dan keberlanjutan pasokan pangan lokal.

“Kalau dana besar tapi makanannya tidak memenuhi kebutuhan gizi mikro anak-anak, dampaknya kecil. MBG harus menjadi gerakan budaya makan sehat, bukan hanya proyek distribusi makanan,” katanya.

Rini juga menyarankan agar evaluasi dilakukan dengan pendekatan multi-level bukan hanya pada tingkat kementerian, tetapi hingga sekolah dan keluarga penerima manfaat.

Menanti Keputusan Akhir di Akhir Oktober

Dengan tenggat waktu hingga 31 Oktober 2025, publik kini menanti hasil evaluasi Kemenkeu terhadap serapan program MBG.

Bila serapan mencapai target minimal 80 persen, kemungkinan besar dana MBG tidak akan dipangkas.