Seberapa Kaya Menkeu Purbaya Yang Tak Ciut Meski Disinggung Luhut Soal Anggaran MBG

BANGKAPOS.COM - Seberapa Kaya Menkeu Purbaya Yang Tak Ciut Meski Disinggung Luhut Soal Anggaran MBG.

Lagi-lagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapat sorotan daripbilik setelah mengeluarkan kebijakan terkait anggaran.

Terbaru, Menkeu Purbaya mendapat sorotan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut meminta supaya Menkeu Purbaya tak mengotak-atik anggaran MBG.

Namun Menkeu Purbaya tampaknya ciut meski sudah dilarang Luhut terkait pengalihan anggaran MBG.

Baca juga: Mahfud MD Puji Menkeu Purbaya: Dia Tidak Membebani Rakyat Dengan Pungutan Pajak Baru

Sontak jarta kekayaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun mendapat sorotan.

Lantas seberapa kaya Purbaya Yudhi Sadewa?

Purbaya merupakan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani.

Ia diketahui mempunyai harta kekayaan senilai Rp39,2 miliar.

Purbaya melaporkan harta kekayaan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 Maret 2025 saat masih menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berikut ini Rincian harta kekayaan Menkeu Purbaya

Dalam LHKPN itu terlihat ada kenaikan harta sekitar Rp6,3 miliar dari laporan tahun sebelumnya.

Dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Purbaya mempunyai aset tanah dan bangunan yang seluruhnya milik sendiri senilai Rp30.500.000.000.

Meliputi tanah dan bangunan seluas 2.152 meter persegi (m2)/400 m2 di Jakarta Selatan setara Rp13.000.000.000; tanah dan bangunan seluas 120 m2/100 m2 di Jakarta Selatan Rp1.500.000.000; dan tanah seluas 1.787 m2 di Jakarta Selatan Rp16.000.000.000.

Purbaya juga melaporkan kepemilikan aset kendaraan senilai Rp3.606.000.000. Rinciannya terdiri dari Mobil Mercedes Benz Sedan Tahun 2008 seharga Rp200.000.000; Mobil BMW Jip atau SUV Tahun 2019 Rp1.600.000.000; Mobil Toyota Alphard Minibus Tahun 2019 Rp1.000.000.000.

Kemudian Motor Yamaha XMAX BG6 AT Tahun 2018 Rp55.000.000; Mobil Peugeot Jip atau SUV New 5008 Tahun 2019 Rp730.000.000; dan Motor Honda Vario 125 Tahun 2021 Rp21.000.000.

Seluruh aset tersebut juga merupakan hasil sendiri.

Lebih lanjut, Purbaya juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp684.000.000; surat berharga Rp220.000.000; serta kas dan setara kas Rp4.200.000.000.

"Total harta kekayaan Rp39.210.000.000," sebagaimana dilansir dari laman e-LHKPN KPK.

Terdapat peningkatan harta kekayaan sejumlah Rp6.362.200.000 dari laporan tahun sebelumnya.

Pada 27 Maret 2024, Purbaya melaporkan harta kekayaan senilai Rp32.847.800.000 ke KPK

Tak Ciut

Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin menarik anggaran yang tidak terserap termasuk di program Makan Bergizi Gratis atau MBG mendapat sorotan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut sempat mengingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa suoaya tidak terburu-buru mengambil langkah tersebut.

Namun Menkeu Purbaya tampaknya ciut meski sudah dilarang Luhut terkait pengalihan anggaran MBG.

Ketegangan antara dua pejabat tinggi negara mencuat ke publik setelah terjadi perbedaan pandangan mengenai pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menarik kembali dana MBG yang belum digunakan, meskipun telah mendapat peringatan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar tidak terburu-buru mengambil langkah tersebut.

“Tapi, ini kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober, kalau dia enggak nyerap (anggaran), kami potong juga,” kata Purbaya usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025), melansir dari Tribunnews.

Purbaya mengapresiasi perhatian Luhut terhadap penyerapan dana MBG, menandakan adanya keseriusan pemerintah dalam memastikan program tersebut berjalan efektif.

“Ini kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua,” ujarnya.

Namun, di balik nada apresiasi itu, Purbaya tetap berpegang pada prinsip disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara.

Ia menilai, kebijakan menarik kembali dana yang tidak terserap merupakan langkah penting untuk menjaga ketertiban pengelolaan keuangan negara.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa penyerapan anggaran MBG sejatinya telah menunjukkan progres yang positif.

Ia meminta Kementerian Keuangan agar tidak terburu-buru mengambil tindakan pemotongan.

“Kami pastikan penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan nggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Luhut juga menegaskan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat waktu dan tepat sasaran.

“Itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik dan itu akan terjadi penyebaran,” katanya.

Data terbaru dari BGN menunjukkan bahwa hingga 3 Oktober 2025, serapan dana MBG secara nasional telah mencapai Rp21,46 triliun.

Efek Ekonomi dan Lapangan Kerja dari Program MBG

Lebih jauh, Luhut menekankan bahwa keberhasilan penyerapan anggaran MBG bukan hanya soal administrasi, melainkan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.

“Itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah karena pada dasarnya, seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah itu kan menggerakkan ekonomi,” ujarnya.

Program MBG juga disebut berhasil menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru.

“Saya nggak keliru, lapangan kerja sudah 380 ribu yang terserap. Jadi itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini,” kata Luhut.

Menurut Luhut, MBG menjadi salah satu langkah nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.

“Makan bergizi (MBG) ini saya kira memberikan salah satu apa peluang untuk kita mengatasi masalah-masalah ini,” ucapnya.

Perbedaan pandangan antara Menkeu Purbaya dan Ketua DEN Luhut ini memperlihatkan dua sisi penting dari manajemen fiskal negara: disiplin anggaran di satu sisi, dan dorongan untuk percepatan ekonomi rakyat kecil di sisi lain.

Di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil, keputusan pemerintah dalam mengelola dana MBG akan menjadi indikator penting arah kebijakan fiskal Indonesia ke depan.

Peringatan Purbaya Soal Anggarap MBG

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mengalihkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke program lain, termasuk program bantuan pangan beras 10 kg, jika dana MBG tidak terserap dengan baik.

"Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat, seperti perluasan bantuan yang 2 kali 10 kilogram beras," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

Pernyataan itu disampaikan menyusul rencana patroli ke sejumlah kementerian dan lembaga untuk memonitor penyerapan anggaran.

Purbaya menekankan bahwa pengalihan dana bisa membuat durasi pemberian bantuan pangan beras menjadi lebih panjang.

Ia menegaskan kebijakan ini bukan untuk menegur Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan untuk membantu percepatan penyerapan anggaran. Jika BGN mampu menyerap dana dengan baik, hal itu akan jauh lebih optimal.

"Bukan menegur, kita membantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau tidak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan gitu fair, kan. Daripada uangnya nganggur, kan saya bayar bunga juga," tutur Purbaya.

Dari pernyataan kedua pejabat tersebut, tampak bahwa polemik soal dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak semata-mata menunjukkan perbedaan sikap pribadi, melainkan mencerminkan dua pendekatan kebijakan yang sama-sama penting.

Di satu sisi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berupaya menjaga kedisiplinan fiskal agar penggunaan anggaran negara tetap efisien dan akuntabel.

Di sisi lain, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya menjaga kelancaran program sosial agar manfaat ekonomi bisa segera dirasakan masyarakat.

Kedua pandangan ini, bila dikombinasikan secara seimbang, sebenarnya dapat saling melengkapi: kebijakan fiskal yang tertib sekaligus adaptif terhadap dinamika lapangan.

Pada akhirnya, keberhasilan program MBG akan sangat bergantung pada sinergi antarinstansi dan kemampuan pemerintah menyeimbangkan disiplin anggaran dengan percepatan realisasi manfaat ekonomi di tingkat akar rumput.

(Tribunnews/kompas/bangkapos.com)