Mobil Program Makan Bergizi Gratis di Nias Selatan Kedapatan Angkut Babi, BGN Lapor Polisi

“Saya sudah minta Korwil untuk segera melapor ke polisi, karena ini jelas termasuk penyalahgunaan nama dan logo resmi Badan Gizi Nasional,” kata Nanik dalam pernyataannya, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, kendaraan dengan logo BGN itu bukan milik lembaganya dan tidak termasuk dalam daftar aset SPPG resmi.

Ia juga memastikan bahwa tidak ada dapur MBG di Nias Selatan yang mengangkut bahan pangan berupa babi atau hewan ternak lain untuk kebutuhan program.

“Kami pastikan mobil itu bukan milik BGN dan bukan salah satu dari dapur gizi resmi. Program MBG tidak pernah mengirim atau mengangkut hewan ternak, apalagi babi,” tegas Nanik.

Ia menambahkan, kasus seperti ini berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap program Makan Bergizi Gratis yang sedang dijalankan pemerintah di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, BGN akan meminta pertanggungjawaban hukum dari yayasan yang bersangkutan.

Yayasan Lokal Diduga Bertanggung Jawab

Dari hasil penelusuran BGN, kendaraan tersebut diketahui dimiliki oleh Yayasan Fahasara Dodo Jamejawa Lasori, sebuah organisasi lokal di Nias Selatan yang baru mengajukan diri sebagai calon mitra SPPG.

Namun, hingga saat ini yayasan itu belum mendapatkan verifikasi resmi dari Badan Gizi Nasional.

“Mereka masih dalam proses pengajuan. Artinya, belum memiliki ikatan kerja sama dengan BGN, sehingga tindakan mereka menggunakan logo dan nama BGN sangat tidak dibenarkan,” ungkap Nanik.

Sumber internal menyebutkan bahwa yayasan tersebut sebelumnya mengelola kegiatan sosial lokal, termasuk distribusi bahan pangan dan hewan ternak di wilayah pedesaan. Namun, belum ada bukti kuat bahwa mereka pernah terlibat dalam distribusi resmi program MBG.

Program Makan Bergizi Gratis di Bawah Sorotan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Program ini bertujuan untuk memastikan setiap siswa sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia mendapat asupan gizi yang cukup.

Setiap daerah dibekali Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana teknis, bekerja sama dengan dapur lokal dan yayasan mitra.

Namun, sejak awal peluncurannya pada pertengahan 2025, program ini tidak lepas dari kontroversi.

Beberapa kasus sempat mencuat, antara lain:

• Dugaan pengadaan bahan pangan tidak layak konsumsi di beberapa daerah.
• Kasus penyaluran bantuan yang salah sasaran, di mana paket MBG justru diterima oleh pihak non-sekolah.
• Kasus keracunan siswa usai konsumsi makanan MBG di sejulah daerah.
• Dan kini, kasus mobil SPPG mengangkut babi yang semakin memperburuk reputasi program tersebut.