Kronologi Bahlil Semprot Dirjen Gakkum Belum Nyali Tindak Penambang Ilegal: Bapak Jaksa atau Bukan?

Ringkasan Berita:

• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menjadi sorotan
• Bahlil menjadi trending mencuri perhatian publik usai menyoroti kinerja Dirjen Gakkum Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae terkait penanganan tambang ilegal
• Bahlil menegur Rilke setelah anggota Komisi XII dari Fraksi Gerindra Muhammad Rohid mengkritik Rilke yang dinilai belum menindak tambang ilegal

BANGKAPOS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menjadi sorotan.

Kali ini, nama Bahlil menjadi trending mencuri perhatian publik usai menyoroti kinerja Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae terkait penanganan tambang ilegal. 

Hal itu disampaikan Bahlil saat menghadiri rapat kerja bersama jajaran Kementerian ESDM dan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/11/2025) siang. 

Baca juga: Profil & Harta Rilke Jeffri Huwae Dirjen Gakkum ESDM Disemprot Bahlil soal Tambang Ilegal, Eks Jaksa

Dalam rapat tersebut, Bahlil menegur Rilke setelah anggota Komisi XII dari Fraksi Gerindra Muhammad Rohid mengkritik Rilke yang dinilai belum menindak tambang ilegal. 

"Jadi, ini Pak Dirjen sama Dirjen Gakum mana ya? Pak Dirjen Gakum Komisi XII lagi uji nyali Bapak ini. Siap. Bapak jaksa atau bukan jaksa? Jaksa. Oh ya. Kalau nyali tidak ada segera pertimbangkan. Saya enggak main-main benar ini," ujar Bahlil dikutip darikanal YouTube TVR Parlemen, Selasa (11/11/2025).

Kronologi Bahlil Semprot Dirjen Gakkum ESDM

Peristiwa Bahlil menyemprot Rilke terjadi setelah anggota Komisi XII DPR secara bergiliran melakukan pendalaman terkait realisasi program strategis Kementerian ESDM tahun 2025 dan rencana program strategis tahun 2026. 

Setelah rapat berjalan sekitar 1,5 jam, anggota Komisi XII asal Fraksi Gerindra Muhammad Rohid meminta waktu kepada pimpinan komisi untuk menyampaikan masukan kepada Kementerian ESDM. 

Ia kemudian diberi kesempatan berbicara selama satu menit. 

Momen itu dimanfaatkan Rohid untuk menyoroti kinerja Rilke sebagai Dirjen Gakkum Kementerian ESDM. 

Menurut Rohid, posisi Rilke sangat penting karena Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada pemberantasan tambang ilegal.

“Dan Pak Menteri sudah pasti tahu  di kabinet beliau (Prabowo) juga sering berulang kali pasti masalah ini dibahas,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube TVR Parlemen, Selasa (11/11/2025). 

Rohid kemudian menyampaikan bahwa Komisi XII DPR belum melihat gebrakan berarti dari Rilke. 

Ia juga meminta agar Rilke lebih aktif turun ke lapangan mengingat masih banyak tambang ilegal yang beroperasi di Indonesia. 

“Nah, saya sampai hari ini dan banyak teman-teman juga melihat belum ada, Pak, pergerakan dan juga gebrakan-gebrakan dari Dirjen Gakum Bapak ini belum ada sampai saat ini,” kata Rohid.

"Jangan nanti kita melihat teman-teman Komisi XII ini malah timnya tim gabungan Presiden dulu yang lebih turun,” tambahnya. Rohid menegaskan, dalam pemberantasan tambang ilegal, seharusnya Bahlil dan Rilke berada di garda terdepan.

Ia juga meminta Bahlil menyampaikan data lokasi tambang ilegal kepada Komisi XII DPR.

Rohid menuturkan, Komisi XII siap mendampingi langkah penindakan terhadap tambang ilegal yang dilakukan Kementerian ESDM.  

Ia pun menilai posisi Rilke sebagai Dirjen Gakkum ESDM akan sia-sia jika tidak menunjukkan hasil nyata. 

"Jangan enggak ada guna (Dirjen Gakkum)," tandas Rohid.

Lantas siapa sosok Rilke Jeffri Huwae yang namanya mendadak jadi perhatian publik?

Profil Rilke Jeffri Huwae

Dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae lahir di Masohi, Maluku, pada 14 Februari 1970. 

Ia merupakan lulusan Ilmu Hukum Universitas Pattimura pada tahun 1993. 

Baca juga: Sosok Pelapor Rasnal dan Abdul Muis, Guru di Luwu Utara Dituding Pungli Rp20 Ribu Kini Bernasib PTDH

Selanjutnya, ia menempuh pendidikan Magister (S-2) Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM pada 2004. 

Rilke melanjutkan studinya ke Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Jayabaya. 

Sebelum menjabat sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM, Rilke memiliki rekam jejak panjang di dunia hukum dan kejaksaan.

Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak pada periode 2014–2016, kemudian menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bangka pada 2017–2018. 

Pada tahun 2019, ia dipercaya menjabat sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. 

Setahun kemudian, Rilke diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Ternate pada 2020.

Kariernya kemudian berlanjut di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan jabatan sebagai Kepala Biro Hukum pada periode 2021–2023.

Pada 2024, Rilke ditunjuk menjadi Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas Kementerian Investasi/BKPM. 

Baca juga: Profil Irjen Djuhandhani Baru Seminggu Kapolda Sulsel Ungkap Penculikan Bilqis, Eks Kapolres Bateng

Tak lama kemudian, ia dipercaya memimpin Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Gakkum ESDM).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi melantik Rilke Jeffri Huwae sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Gakkum). 

Selain itu, Bahlil juga menunjuk Ma’mun sebagai Direktur Penindakan Pidana Direktorat Jenderal (Ditjen) Gakkum.

“Saya ingin Kementerian ESDM dengan berbagai macam dinamika di luar, dengan berbagai macam stigma di luar, saya minta untuk Pak Dirjen dan Pak Direktur tidak usah pandang bulu. Pedomani apa yang menjadi aturan. Presiden kita cuma satu, Bapak Prabowo (Subianto), apa perintah Presiden, itu yang kita jaga,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025. 

Harta Kekayaan Rilke Jeffri Huwae

Merujuk pada arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang dilihat dari situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rilke terpantau menyampaikan total hartanya sebanyak delapan kali. 

Dia pertama kali melaporkannya pada 17 Oktober 2002, saat bekerja sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dengan jumlah Rp 5.200.000. 

Selanjutnya, Rilke kembali menyerahkan LHKPN ketika menjadi Kepala Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung. 

Total kekayaannya selama dua tahun berturut-turut masing-masing sebesar Rp 1.492.000.000 pada periode 2018 dan Rp 1.573.000.000 pada 2019. 

Kemudian, Rilke menjabat sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dengan kekayaan sebesar Rp 1.594.000.000 (2022) dan Rp 1.805.000.000 per 14 Januari 2022. 

Setelah itu, dia menjadi Kepala Biro Hukum di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan harta Rp 1.875.000.000 (2022) dan Rp 2.073.000.000 (2023). 

Adapun LHKPN terakhir yang dilaporkan Rilke sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas di Kementerian Investasi/BKPM, yaitu pada Senin, 3 Februari 2025, dengan jumlah mencapai Rp 2.505.000.000. Berikut rinciannya:

Tanah dan bangunan: Rp 1.150.000.000
Alat transportasi dan mesin: Rp 243.000.000.
Harta bergerak lainnya: Rp 362.000.000.
Surat berharga: -
Kas dan setara kas: Rp 750.000.000.
Harta lainnya: -
Utang: - 

Dalam LHKPN-nya, Rilke menuliskan kepemilikan atas satu bidang tanah dan bangunan seluas 193/273 meter persegi yang diklaim dari hasil sendiri. 

Aset properti itu terletak di Kota Depok, Jawa Barat, dengan nilai Rp 1,15 miliar. 

Selain itu, Rilke juga mempunyai tiga unit kendaraan bermotor yang diklaim berasal dari hasil sendiri. Alat-alat transportasinya terdiri dari mobil Toyota Innova (2012) senilai Rp 80 juta, mobil Toyota Fortuner (2016) senilai Rp 160 juta, dan motor Honda GL 200 R (2008) senilai Rp 3 juta. 

Baca juga: Profil Syahrial Abdi Sekda Riau Baru 2 Bulan Diperiksa KPK, Lulusan STPDN Lebih Kaya dari Gubernur

Profil Bahlil Lahadalia 

Bahlil sendiri merupakan menteri Kabinet Merah Putih yang berasal dari kalangan pengusaha. Selain sebagai Menteri ESDM, ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. 

Mengutip laman Kompaspedia Harian Kompas, Bahlil Lahadilia lahir di Banda, Maluku pada 7 Agustus 1976. 

Ia anak kedua dari delapan bersaudara pasangan Lahadalia dan Nurdjani. 

Leluhur ayah Lahadalia berasal dari Sulawesi Tenggara. 

Mereka merantau ke Kepulauan Banda, Maluku Tengah. Sedangkan ibunya, Nurdjani berasal dari Banda Neira, salah satu pulau di Kepulauan Banda, Maluku Tengah, 

Maluku. Bahlil kecil menghabiskan masa sekolah dasar hingga pendidikan tinggi di wilayah timur. 

Ia menempuh sekolah dasar di SD Negeri 1 Seram Timur, kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah pertama di SMP Negeri 1 Seram Timur, Maluku.

Kemudian keluarganya pindah ke Fak-Fak, Papua Barat. Bahlil kemudian melanjutkan pendidikan di SMEA YAPIS Fakfak, Papua Barat. 

Lulus SMEA Bahlil berangkat ke Jayapura dan tinggal di asrama orang Fakfak. Di Jayapura, Bahlil mendaftar di Akademi Keuangan dan Perbankan (Akubank) kini menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Port Numbay. 

Ia membiayai sendiri kuliahnya dengan menjadi sopir angkot. Ia juga menjadi kuli angkut dan kuli dorong di pasar. 

Di kampus ia aktif berorganisasi, pada semester lima Bahlil terpilih sebagai Ketua Senat Mahasiswa di era reformasi. 

Ia pernah terjun menjadi aktivis gerakan reformasi 1997-1998. Ia juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang mengantarkannya ke posisi puncak sebagai Bendahara Umum PB HMI.

Baca juga: Sosok Indah Pertiwi, Crazy Rich Terseret Pelicin Jabatan Bupati Ponorogo Sugiri, Teman Dokter Yunus

Jadi Ketua Hipmi

Sejak lama, Bahlil dikenal sebagai orang dekat Joko Widodo (Jokowi). 

Pada Pilpres 2019, Bahlil yang kala itu masih menjabat sebagai Ketua HIPMI, bahkan memilih mendukung Jokowi ketimbang rekannya di HIPMI, Sandiaga Uno yang berpadangan dengan Prabowo Subianto. 

Bahlil bersama rekan-rekannya mendirikan kelompok relawan untuk mendukung duet Joko Widodo -KH Ma’ruf Amin. 

Namanya Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas). Pendirian Repnas oleh Bahlil yang juga Direktur Penggalangan anak Muda Milenial dan Kepemudaan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf bertujuan untuk menangkal hoaks sekaligus pertanyaan-pertanyaan soal ekonomi, terutama dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Bahlil bukan orang asing bagi Jokowi. Sebagai Ketua Hipmi, Bahlil kerap bertemu Presiden Jokowi. 

Bahkan saat acara buka puasa HIPMI pada 26 Mei 2019, Jokowi meminta agar jajaran HIPMI tidak perlu kaget jika Bahlil nantinya terpilih menjadi seorang menteri. 

Akhirnya Bahlil Lahadalia betul-betul masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo mempercayainya untuk menduduki jabatan 

Kepala BKPM yang juga setingkat menteri. Pada Pilpres 2024, Bahlil Lahadalia menjadi tim sukses pemenangan Prabowo-Gibran. Prabowo yang memenangi Pilpres kemudian menunjuk Bahlil sebagai Menteri ESDM.

(Kompas.com/Kontan/Tribun-medan.com/Bangkapos.com)