Kepala BGN Dadan Hindayana Disemprot DPR Usai Minta Uang ke Menkeu Purbaya: Ga Ngerti Mekanisme

Namun, penjelasan itu justru memicu interupsi beruntun dari anggota DPR yang merasa alur pengajuan anggaran yang disampaikan Dadan keliru.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, langsung mengangkat tangan dan menegaskan bahwa mekanisme tersebut seharusnya dimulai dari DPR, bukan dari Kemenkeu.

“Izin, Pak, ini yang perlu kita luruskan, sebenarnya sebelum minta ke Kemenkeu, Pak, ke kita dulu, Pak. Sebelum minta ke Kemenkeu ke kita dulu, karena fungsi anggaran di kita, Pak. Bapak ke Kemenkeu dengan membawa surat dari persetujuan dari kita, Pak,” kata Wafiroh dengan tegas di hadapan peserta rapat.

Ia menambahkan contoh konkret untuk memperjelas posisi DPR dalam penganggaran.

Menurutnya, pada masa reses sebelumnya, Komisi IX DPR tetap menggelar rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hanya untuk memastikan tambahan anggaran disetujui secara sah sebelum diajukan ke Kemenkeu.

“Jadi, harus ke kita dulu, Pak. Nah, ini kayaknya Pak Dadan harus ada dari tim yang tahu betul, tahu proses seperti ini, Pak. Ini harus ke kita dulu, Pak. Harusnya kalau Bapak mau mengajukan ini hari ini bisa Bapak bilang ke tim kita, bahwa salah satu agendanya adalah persetujuan penambahan anggaran. Begitu. Mekanismenya seperti itu. Pengajuan penambahan anggaran di sini. Baru di sini kita sepakati baru ke Kemenkeu, Pak. Gitu, Pak. Jadi bukan kebalik, Pak,” cecar Wafiroh dengan nada mengingatkan.

Wafiroh juga menegaskan bahwa DPR bukan hanya pihak yang menyetujui secara administratif, melainkan bagian penting dalam proses penganggaran negara.

“Bukan kita hanya bagian menyetujui, karena dari Kemenkeu pasti akan ditanya ke sini, Pak. Begitu Pak Dadan,” lanjutnya sambil menatap ke arah Kepala BGN.

Belum sempat Dadan memberikan tanggapan, Wakil Ketua Komisi IX lainnya, Putih Sari, ikut menyoroti masalah tersebut.

Ia mempertanyakan kompetensi tim biro BGN yang dinilai tidak memahami tata cara resmi dalam penyusunan dan pengajuan anggaran nasional.

“Ya izin, kami khawatir nanti ditolak kalau tidak ada persetujuan dari Komisi IX, Bapak, mengajukan anggaran tambahan. Ini saya mempertanyakan justru tim dari roren gimana, ya. Enggak ngerti pembahasan mekanisme anggaran negara ini kayaknya. Jadi harusnya minta persetujuan dulu dari kami, baru Bapak ajukan ke Kemenkeu, itu alur yang benar,” kata Putih dengan nada heran.

Pernyataan Putih mendapat dukungan dari beberapa anggota dewan lainnya yang ikut menggelengkan kepala melihat kekeliruan prosedural tersebut.

Mereka menilai kesalahan ini bisa berimbas pada penolakan resmi dari Kemenkeu dan menimbulkan kesan bahwa BGN tidak tertib administrasi dalam pengelolaan anggaran.

Sejumlah anggota bahkan menyarankan agar BGN segera menunjuk tim khusus yang memahami betul alur birokrasi dan tata anggaran pemerintah, agar kesalahan seperti ini tidak terulang di masa depan.

Rapat tersebut pun berlangsung dalam suasana cukup tegang, namun tetap dalam koridor pembelajaran bagi lembaga baru seperti BGN.