Kasus Perselingkuhan DPRD Blitar dan Polwan, GP & NW Resmi Tersangka namun Tidak Ditahan

“Meski saat itu GP tidak berada di tempat kejadian, bukti-bukti yang ada sudah memenuhi unsur untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” ujar Huda, Selasa (11/11/2025).

Tidak Ditahan karena Ancaman Hukuman Ringan

Meski kasus ini sempat viral dan menyedot perhatian publik, baik NW maupun GP tidak ditahan.

Menurut kepolisian, keputusan itu diambil karena ancaman hukuman untuk kasus tersebut hanya maksimal sembilan bulan.

“Ya (tidak ditahan,red) karena ancaman hukuman paling lama 9 bulan,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya NW dan GP yang diduga merupakan pasangan gelap dilaporkan oleh suami NW yang juga merupakan anggota Polres Blitar Kota ke Polres Batu.

Keduanya dilaporkan setelah suami NW curiga karena NW yang berpangkat Bripka itu keluar dari rumahnya di Blitar pada Jumat (17/10/2025) dengan dijemput oleh seseorang menggunakan mobil Toyota Innova warna abu-abu metalik.

Diam-diam sang suami mengikuti NW hingga ke Kota Batu dan didapati NW berhenti di sebuah hotel bintang empat di Ngaglik Kecamatan Batu. 

Mengetahui sang istri bermain dibelakangnya, suami NW lantas melaporkan kejadian itu ke Polres Batu dan dilakukan penggrebekan pada Sabtu (18/10/2025) dini hari.

Saat diamankan NW tengah seorang diri di dalam kamar hotel. Polisi mengamankan NW sekaligus berikut barang bukti berupa baju, pakaian dalam wanita, handphone dan beberapa barang bukti lainnya

DPRD Blitar Tunggu Surat Resmi Polisi

Status tersangka yang disandang GP juga telah sampai ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Blitar.

BK menegaskan bahwa mereka akan segera memproses pelanggaran kode etik setelah menerima surat resmi penetapan tersangka dari kepolisian.

Ketua BK DPRD Kota Blitar, Aris Dedi Arman, mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil GP untuk dimintai klarifikasi dan konfrontasi terkait kasus tersebut.

“Kami masih menunggu surat resmi dari polisi. Setelah itu, BK akan memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan konfrontasi,” ujar Aris, Selasa (11/11/2025).

Setelah konfrontasi dilakukan, BK akan menggelar rapat internal guna menentukan sanksi yang mungkin dijatuhkan, sesuai aturan dan kode etik yang berlaku.

Kasus Masih Berlanjut

Kasus dugaan perselingkuhan antara pejabat publik dan aparat kepolisian ini terus menjadi sorotan masyarakat.

Meski proses hukum berjalan, banyak pihak kini menunggu bagaimana DPRD Kota Blitar menyikapi pelanggaran etik yang dilakukan salah satu anggotanya.

Dengan berkembangnya kasus ini, publik berharap proses hukum dan penegakan kode etik dapat berjalan transparan agar marwah lembaga tetap terjaga.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com