UMP Bangka Belitung 2026 Segera Diumumkan, Bandingkan dengan Jakarta dan Sumsel Selama 5 Tahun

Ringkasan Berita:

• Segini besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Bangka Belitung tahun 2026 jika memakai rumus hitungan dari Kementerian Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
• Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah membahas UMP 2026 setiap provinsi di Indonesia.
• Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 akan dimumkan pada 21 November 2025 termasuk di Bangka Belitung 

BANGKAPOS.COM - Segini besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026 jika memakai rumus hitungan dari Kementerian Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah membahas UMP 2026 setiap provinsi di Indonesia.

Terkait apakah UMP 2026 akan ada kenaikan atau tidak, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan belum dapat memastikan karena masih dikaji. 

Baca juga: Biodata Manaf Eks Jaksa Tolak Jabat Tangan KDM Usai Bisnis Ilegal Dibongkar, Pernah Periksa Habibie 

Meski belum sampai di tahap keputusan, namun pihak buruh meminta UMP dinaikkin hingga 10 persen mengingat harga bahan kebutuhan pokok saat ini sudah meroket dibandingkan tahun sebelumnya.

Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 akan dimumkan pada 21 November 2025.

Rumus Perhitungan

Selama ini, rumus perhitungan dasar UMP tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Di mana, beleid ini dipakai untuk merumuskan UMP 2024 dan 2025.

Namun pada tahun ini, penetapan UMP 2026 dipastikan akan memiliki landasan hukum yang berbeda.

Hal ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Putusan tersebut mencabut dan merevisi sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja yang dianggap tidak sejalan dengan UUD 1945, khususnya aturan tentang cara penghitungan upah minimum.

Atas dasar itu, akan ada formula baru untuk menetapkan UMP dan UMK.

Formula ini dirancang agar lebih transparan, realistis, serta berpihak pada perlindungan pekerja tanpa mengabaikan stabilitas dan kelangsungan dunia usaha.

Pemerintah harus memperhatikan biaya produksi dan menurunkan daya saing industri nasional.

Selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga menjadi dasar penting dalam perhitungan.