TAG
APBD
-
jabatan wali kota di DKI berasal dari PNS yang wewenang penuh penunjukannya berada di bawah Gubernur DKI Jakarta
Senin, 15 Februari 2021
-
Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung dari berbagai lintas komisi melakukan pertemuan dengan Gubernur Erzaldi Rosman, Senin (18/1/2021) sore, di rumah
Senin, 18 Januari 2021
-
Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) menyerahkan langsung secara simbolis Bantuan Langsung Tunai (BST) kepada masyarakat miskin
Kamis, 14 Januari 2021
-
APBD Bangka Selatan tahun 2020 morat-marit di tengah hantaman pandemi Covid-19. Keuangan daerah terpukul karena terganggunya pendapatan daera
Kamis, 24 Desember 2020
-
Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Akhil sering hadir langsung ke berbagai pelantikan RT/RW di beberapa kelurahan di Kota Pangkalpinang.
Kamis, 26 November 2020
-
APBD Tahun Anggaran 2021 sudah disahkan kemarin dalam Rapat Paripurna Kedelapan Masa Persidangan Kesatu Tahun 2020 DPRD Kota Pangkalpinang
Kamis, 19 November 2020
-
Walaupun ada pengurangan anggaran tetapi terdapat biaya penyesuaian terhadap zona I dan zona II untuk
Rabu, 21 Oktober 2020
-
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dr Masagus M Hakim mengatakan, anggaran penanganan Covid-19 di Kota Pangkalpinang sudah terserap 90 persen.
Senin, 12 Oktober 2020
-
Pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran APBD
Senin, 28 September 2020
-
Bupati Bangka Barat, Markus,SH menghadiri rapat Paripurna DPRD Pengambilan Keputusan Bersama DPRD
Senin, 14 September 2020
-
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah mengalokasikan dana transfer ke Pemerintah desa dengan total anggaran sebesar Rp. 112.948.712.993,45
Senin, 14 September 2020
-
Pendapatan tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.895.086.616.033,00, dan terealisasi sebesar Rp914.271.309.354,99 atau sebesar 102,14%.
Jumat, 17 Juli 2020
-
Paripurna berlangsung di gedung Mahligai Betason II, Kantor DPRD Bangka Barat di Belo Laut, Muntok, Jumat ( 17/7/2020 ).
Jumat, 17 Juli 2020
-
Catatan setiap fraksi di DPRD akan dijadikan bahan masukan guna memperbaiki kekurangan terhadap pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang
Rabu, 15 Juli 2020
-
Realokasi dan refocusing anggaaran tersebut didapatkan dari memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak begitu diprioritaskan dan mendesak
Senin, 13 Juli 2020
-
Secara keseluruhan, realisasi anggaran pendapatan setelah perubahan tahun 2019 yakni sebesar Rp 2.694.205.659.655,07 atau 97,53%
Selasa, 30 Juni 2020
-
Noviar Ishak mengatakan Dinas PUPR akan realokasi dan refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp65-70 M.
Selasa, 12 Mei 2020
-
“Realokasi itu berkaitan dengan bantuan para pedagang dan pekerja harian informal, dan IKM, UMKM, dan masyarakat,”
Jumat, 10 April 2020
-
Tak hanya itu, dalam surat tersebut menyebutkan pemerintah daerah dapat menetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19.
Senin, 30 Maret 2020
-
Riswady menyatakan proyeksi anggaran pada 2020 akan digunakan sebagai anggaran belanja baik itu belanja secara langsung ataupun belanja tidak langsung
Rabu, 15 Januari 2020
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
